RUILING (Tukar menukar oleh kedua belah pihak)

Ruiling: tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak saling mengikat dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik yang gantinya suatu barang lain (lihat: pasal 1541 BW)

Dalam pengertiannya tukar menukar itu berasal dari bahasa Belanda yaitu “Ruiling” yang mempunyai arti kata tukar-menukar, atau “Ruilen” yang berarti menukarkan.

Dalam perkembangannya pengertian tukar menukar antara lain :

1. Menurut KUHPerdata Pasal 1541 yang berbunyi : “tukar menukar ialah suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengukatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya suatu barang lain”.

2. Menurut R.Subekti, menyatakan : “bahwa perjanjian tukar menukar ini adalah juga suatu perjanjian konsensuil, dalam arti bahwa perjanjian itu sudah jadi dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai barang-barang yang menjadi obyek obyek dari perjanjiannya”.81

3. Menurut C.S,T.Kansil, menyatakan bahwa :’perjanjian tukar menukar itu sama dengan perjanjian jual-beli, tetapi perbedaannnya pada tukar menukar kedua belah pihak berkewajibaan untuk menyerahkan barang, sedangkan jual beli pada pihak yang satu wajib menyerahkan barang dan pihak yang lain menyerahkan uang”.82

Dari pengertian tukar menukar tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu:

a. Perjanjian tukar menukar adalah perjanjian obligatoir seperti jual beli, dalam arti bahwa ia belum memindahkan hak milik tetapi baru pada taraf memberikan hak dan kewajiban. Pemindahan atau pengalihan hak terjadi apabila masing-masing dari pemilik barang yang menjadi obyek perjanjian saling memberikan barang yang dipertukarkan, sehingga pada saat itu kepemilikan barang tersebut beralih.

b. masing-masing pihak mendapat hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas masing-masing barang adalah perbuatan (perbuatan hukum) yang dinamakan“levering”atau penyerahan hak milik secara yuridis. D. Obyek Peralihan Hak Atas tanah Melalui Pewarisan


R. Subekti

Peralihan hak atas tanah atau Hak Milik dibagi menjadi dua bentuk : 

a. Beralih

Berpindahnya hak atas tanah atau Hak Milik dari pemegang haknya kepada pihak lain karena pemegang haknya meninggal dunia atau melalui pewarisan. Boedi Harsono menyatakan bahwa pengertian beralih menunjuk pada berpindahnya Hak Milik kepada pihak lain karena pewarisan twerjadi “karena hukum”, artinya dengan meninggalnya pemilik tanah, maka ahli waris memperoleh Hak Miliknya itu menurut hukum sejak ia meninggal dunia.83 Peralihan hak atas tanah atau Hak Milik ini terjadi karena Hukum, artinya dengan meninggalnya pemegang hak, maka ahli warisnya memperoleh hak atas tanah atau hak milik. Dalam beralih ini, pihak yang memperoleh hak harus memenuhi syarat sebagai pemegang (subyek) hak atas tanah atau Hak Milik yang menjadi obyek pewarisan.84

b. Dialihkan

Berpindahnya jhak atas tanah atau Hak Milik dari pemegang (Subjek) haknya kepada pihak lain karena suatu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain tersebut memperoleh hak tersebut. Perbuatan hukum tersebut dapat berupa jual beli , tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan, pemberian wasiat dan lelang. Dalam dialihkan atau pemindahan hak disini, pihak yang mengalihkan hak harus berhak dan


Boedi Harsono

berwenag memindahkan hak, sedangkan pihak yang menerima harus memenuhi syarat sebagai pihak (subjek) yang berhak menerima Hak Milik.

Objek pada peralihan hak atas tanah berdasarkan pewarisan dapat terjadi terhadap Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Untuk lebih jelasnya sakan diuraikan dalam pembahasan di bawah ini.85

a. Hak Milik

Dasar hukum adanya peralihan hak milik dengan cara pewarisan dapat dilihat dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA yang menyebutkan bahwa Hak Milik dapat beralih dan diaihkan kepada pihak lain

b. Hak Guna Usaha

Dasar hukum adanya peralihan Hak Guna Usaha dengan cara pewarisan dapat diambil dalam pasal 28 ayat (2) UUPA yang menyebutkan bahwa hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Selain itu dalam pasal 16 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 menyebutkan bahwa peralihan Hak Guna Guna Usaha dapat terjaddi karena pewarisan.

c. Hak Guna Bangunan

Dasar Hukum adanya peralihan Hak Guna bangunan dengan cara pewarosan dapat diambil dalam pasal 35 ayat (3) UUPA yang

menyebutkan bahwa Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Selain itu, pengaturan pewarisan terhadap Hak Guna Bangunan dapat dilihat dalam pasal 35 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 yang menyebutkan bahwa peralihan Hak Guna Bangunan terjadi karena pewarisan.

d. Hak Pakai

Dasar hukum adanya peralihan Hak Pakai dapat diwariskan dimuat dalam pasal 54 Peraturan pemerintah No.40 Tahun 1996 yang dalam ayat 1 menyebutkan bahwa Hak Pakai atas tanah yang berjangka waktu tertentu dan Hak Pakai atas tanah Hak Pengeloaan dapat beralih dan diaihkan kepada pihak lain. Kemudai dalam ayat 3 huruf e menyebutkan bahwa peralihan hak pakai terjadi karena pewarisan.

Pasal 54 ayat (8) Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 mensyaratkan bahwa peralihan hak pakai atas tanah negara harus dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya dalam ayat 9 mensyratakan bahwa pengalihan hak pakai atas tanah hak pengelolaan harus dilakiukan dengan persetujuan tertulis dari pemegang hak pengelolaan. Kemudian dalam ayat 10 menyebutkan bahwa pengalihan bahwa pemgalihan hak pakai atas tanah hak milik harus dilakikan dengan persetujuan tertulis dari pemegang hak milik yang bersangkutan.

Dasar hukum adanya peralihan Hak Milik atas Rumah Susun dapat diwariskan dapat dilihat dalam pasal 10 Undang-Undnag No.16 Tahun 1985 yang menyebutkan bahwa Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dapat beralih dengan cara pewarisan atau dengan cara pemindahan hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota Madya yang bersangkutan menurut Peraturan Pemerintah sebagai sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 Undnag-undang Nomor 5 Tahun 1960.

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dapat diwariskan oleh pemegang haknya kepada pihak lain dibangun di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah negara, dan tanah Hak Pengelolaan.

e. Akibat Hukum Pengalihan Harta Bersama Yang Mana sebahagian Ahli


Dalam dokumen Analisis Yuridis Hak Menjual Pemilik Tanah yang Berasal Dari Harta Bersama Chapter III V (Halaman 28-33)


Posting Komentar

© IMAGINATOR ID. All rights reserved. Developed by Jago Desain