[TERBARU] Cara Mendirikan Kantor Advokat Pribadi

Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara atau aturan untuk mendirikan kantor advokat peribadi. Sebelum itu kita kembali lagi mengigat atau ada yang sudah tau mengenai apa itu advokat. Jadi, berikut ini ada beberapa hal yang perlu di pahami lagi mengenai apa itu advokat.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan UU Advokat.

Sebelum diberlakukannya UU Advokat, maka yang dimaksud dengan advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseotang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan pengacara biasa adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan di lingkup wilayah yang sesuai dengan izin praktek beracara yang dimilikinya.  Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pengacara tersebut akan beracara di luar lingkup wilayah izin prakteknya tersebut di atas, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan dimana ia akan beracara.

Selanjutnya setelah diberlakukannya UU Advokat, maka tidak lagi dikenal istilah pengacara biasa (pengacara praktek), karena berdasarkan Pasal 32 UU Advokat dinyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara parktek, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat UU Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat. 

Sebelum diberlakukannya UU Advokat, maka kedudukan advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseroang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.  Disamping itu, advokat diangkat oleh Presiden Republik Indonesia melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sehingga pengakuan advokat pun diperoleh dari Presiden Republik Indonesia melalui intansi pemerintah tersebut di atas.

Dengan diberlakukannya UU Advokat, maka kedudukan advokat adalah semua orang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan advokat.  Dan pengangkatan advokat akan dilakukan oleh Organisasi Advokat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 2 UU Advokat, sehingga dengan demikian, pengakuan advokat itu diperoleh dari ketentuan suatu Undang-Undang dalam hal ini UU Advokat.

Nah, dari tulsan di atas mungkin kalian sudah mempunyai gambaran pastinya advokat itu seperti apa. Kemudia kita masuk ke beberapa pertanyaan yang terkadang sering ditanyakan oleh beberapa orang yang baru terjun di dunia advokat yang ingin mendirikan kantor sendiri. 

Seperti berikut;

Saya bersama teman-teman (Sarjana Hukum) bermaksud untuk mendirikan satu kantor konsultasi hukum non-litigasi?

Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk pendirian kantor ini dan adakah hal-hal lain yang harus kami perhatikan dan penuhi?

Jawaban singkatnya kurang lebih seperti ini, kita kembali lagi ke aturan UU yang berlaku;

Pada dasarnya, untuk mendirikan sebuah kantor konsultan hukum wajib memiliki izin advokat karena jasa tersebut diberikan oleh seorang advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kemudian, bentuk kantor advokat sesungguhnya tidak dibatasi pada bentuk badan usaha tertentu, namun pada umumnya berbentuk usaha perseorangan, firma, atau persekutuan perdata.

Penjelasan lebih lanjut mengenai jawaban singkat di atas adalah di bawah ini;

Sebelumnya, perlu dipahami bahwa konsultan hukum non-litigasi atau yang memberikan jasa hukum di luar pengadilan juga wajib memiliki Izin Advokat. Hal ini sesuai dengan definisi jasa hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”), yaitu jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Pada dasarnya, bentuk kantor advokat tidak dibatasi pada suatu bentuk badan usaha tertentu. 

Namun, dalam praktik kantor hukum atau kantor advokat umumnya berbentuk:

1.Usaha perseorangan;

2.Firma; atau

3.Persekutuan perdata (maatschap).

Baik firma maupun persekutuan perdata, kini pendaftaran pendiriannya tunduk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Panduan teknis pendaftaran firma bisa Anda simak dalam Panduan Persekutuan Firmadan untuk pendaftaran persekutuan perdata (maatschap) dijelaskan dalam Pendaftaran dan Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Perdata pada AHU Online.

Jadi, jika ada lebih dari satu orang yang akan mendirikan kantor advokat, maka Anda dan rekan-rekan advokat lainnya dapat memilih bentuk firma atau maatschap. Dalam praktiknya, menurut Irma Devita Purnamasari dalam buku Mendirikan Badan Usaha (hal. 20), para pengacara (advokat) di Indonesia sering menggunakan bentuk firma (firma hukum). 

Namun, menurutnya, kantor advokat lebih tepat menggunakan bentuk maatschap karena masing-masing advokat yang menjadi teman serikat bertindak sendiri dan bertanggung jawab secara pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1642 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan saat pembukaan atau perpindahan kantor advokat adalah mengenai kewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada Pengadilan Negeri, organisasi advokat, dan pemerintah daerah setempat. 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Catatan; tulisan di atas di publikasikan di situs ini hanya bertujuan untuk memberikan gambaran kepada orang-orang yang ingin membacanya. Jadi, tidak ada tujuan lain selain berbagi informasi atau sekedar sharing saja. Apabila ada keluhan mengenai tulisan ini, mohon untuk menghubunugi kontak yang tersedia di situs ini. Terimakasih

Dasar Hukum:

1.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Sumber:

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2793/advokat

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apa Syarat-syarat Pendirian Kantor Konsultan Hukum? yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 11 November 2011.

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4744/mau-dirikan-kantor-advokat-ini-pilihan-badan-usahanya/

Posting Komentar

© IMAGINATOR ID. All rights reserved. Developed by Jago Desain