Penjelasan Mengenai Laporan dan Pengaduan Serta Tata Caranya

Kalau berbicara mengenai tindak kejahatan, kriminal mungkin juga berbicara mengenai penegakan hukum atau hukum itu sendiri. Ada beberapa hal yang sering terjadi atau bahkan di sekitar kita kejadian atau tindakan yang menyalahi aturan hukum yang berlaku, lantas kira-kira apa tindakan kita agar proses hukum dapat ditindak lanjuti. 

Nah, disini akan ada sedikit gambaran bagi masyarakat mungkin yang awam mengenai beberapa tindakan atau langkah awal yang harus ditempuh bila mengalami atau melihat tindakan yang menyalahi aturan dan ingin melaporkannya.

Tapi sebelum itu perlu di ketahui dulu, mengenai pengertian Laporan dan Pengaduan yang di maksud agar tidak salah.

1. Pengertian Laporan / pengaduan dapat kita temukan didalam Pasal 1 angka 24 dan 25 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” (Pasal 1 angka 24 KUHAP)

2. Sedangkan yang dimaksud dengan “Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.” (Pasal 1 angka 25 KUHAP). 

KUHAP telah membedakan apa yang dimaksud dengan laporan dan pengaduan, artinya penanganan yang harus dilakukan oleh pihak Kepolisian pada saat menerima laporan dan pengaduan berbeda.


Pengertian di atas meurut aturan Undang-undang yang berlaku, kemudian berikut penjelasan mengenai keduanya yang mungkin lebih mudah di pahami;

1. Pengaduan

Ruang lingkup materi dalam pengaduan adalah adanya kepastian telah terjadi sebuah tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan, dimana tindakan seorang pengadu yang mengadukan permasalahan pidana delik aduan harus segera ditindak lanjuti dengan sebuah tindakan hukum berupa serangkaian tindakan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya dalam proses penerimaan pengaduan dari masyarakat, seorang pejabat yang berwenang dalam hal ini Polri khususnya, harus bisa menentukan apakah sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh seorang pengadu merupakan sebuah tindak pidana delik aduan ataukah bukan.

2. Laporan

Pelaporan merupakan sebuah bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

Pengaduan atau laporan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, setelah itu berhak mendapatkan surat tanda penerimaan laporan dari penyelidik atau penyidik.

Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP: (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan; (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.


Berkaitan dengan hal tersebut di atas, artinya pengaduan atau laporan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Pengaduan atau laporan kepada Kepolisian secara langsung adalah dengan datang ke kantor Kepolisian terdekat. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP 23/2007), daerah hukum kepolisian meliputi:

Daerah hukum kepolisian Markas Besar (MABES) POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Daerah hukum kepolisian Daerah (POLDA) untuk wilayah Provinsi;

Daerah hukum kepolisian Resort (POLRES) untuk wilayah Kabupaten/kota;

Daerah hukum kepolisian Sektor (POLSEK) untuk wilayah kecamatan.

Untuk pengaduan atau laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui telepon, di dalam Peraturan Kepala Kepolisian No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi 

Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI, Kepolisian membuka dan menyediakan akses komunikasi informasi tentang keluhan masyarakat yang ingin melapor melalui telepon nomor khusus seperti 110, 112, serta melalui sms ke 1717.

Kemudian, Tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”

Itulah beberapa pengertian mengenai pengaduan dan laporan, selanjutnya bagaimana tatacaranya.


Berikut adalah prosedur melaporkan tindak pidana kepada polisi:

1. Melaporkan peristiwa tindak pidana atau kriminal ke kantor polisi terdekat terlebih dahulu, yang lebih mudahnya sesuai dengan alamat atau tempat tinggal pelapor atau bisa juga melapor ketempat kejadian perkara tersebut berlangsung.

• Markas Besar (Mabes) Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• Kepolisian Daerah (Polda) untuk wilayah provinsi;

• Kepolisian Resort (Polres) untuk wilayah kabupaten/kota;

• Kepolisian Sektor (Polsek) untuk wilayah kecamatan Terkait hal di atas, warga dapat melaporkan tindak pidana atau kriminal kepada kepolisian tingkat sektor di mana tindak pidana tersebut terjadi.

2. Selanjutnya, setelah mendatangi kantor polisi, bisa langsung ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi untuk memberi laporan atau pengaduan.

3. Kemudian, setelah melapor, anda akan menerima surat tanda bukti lapor. Hal ini menunjukan bahwa laporan anda sudah diterima

4. Atas laporan yang diterima oleh SPKT (Penyidik/Penyidik Pembantu), akan dilakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi. Laporan polisi tersebut kemudian diberi penomoran sebagai Registrasi Administrasi Penyidikan yaitu pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan/atau melalui aplikasi e-manajemen penyidikan.

5. Setelah itu, berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan, dilakukan proses penyidikan.

6. Pastikan saudara mencatat nama penyidik tersebut. (agar sewaktu-waktu anda bisa langsung menhubunginya kembali selama proses berlangsung).


Prosedur Penyidikan

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, mekanisme penyidikan dilangsungkan sebagai berikut:

1. Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (“SPDP”).

2. SPDP dikirimkan ke penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu maksimal 7 hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

3. Jika Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.

4. Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

5. Sebelum melakukan penyidikan, Penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik secara berjenjang.


Pelapor adalah seseorang yang karena hak dan kewajiban, mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban yang merupakan Tindak Pidana atau yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik dan atau Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan Tindak Pidana, mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu, baik secara lisan maupun tertulis. 

Hak Bagi Seorang Pelapor yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan inilah pelapor atau pengadu dapat memantau kinerja kepolisian dalam menangani kasusnya. Sewaktu-waktu, pelapor atau pengadu dapat juga menghubungi Penyidik untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala. 

Demi menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan( pasal 39 ayat 1 perkap 12 tahun 2009 ) dan mengacu pada Pasal 10 ayat (5) Perkap 6/2019, setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana harus diterbitkan SP2HP. Jika Penyidik menolak untuk memberikan SP2HP, maka kita dapat melaporkannya ke atasan Penyidik tersebut. Dan jika atasan Penyidik tersebut juga tidak mengindahkan laporan kita, maka kita dapat melaporkannya ke Divisi Propam Kepolisian Daerah terkait.

SP2HP sekurang-kurangnya memuat :

• Pokok perkara;

• Tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;

• Masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan;

• Rencana tindakan selanjutnya; dan

• Himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

Dalam laman Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) milik Polri, dijelaskan bahwa SP2HP pertama kali diberikan pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu tiga hari laporan polisi dibuat.  Apabila laporan polisi yang telah Anda buat ternyata telah dihentikan penyidikannya dan Anda merasa keberatan, 

Anda dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP yang selengkapnya berbunyi:

1. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 kemudian menegaskan bahwa frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” yang dimaksud termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan (hal. 36).

3. Sebelum terdapat penghentian penyidikan yang diinformasikan oleh penyidik kepada Anda sebagai pelapor melalui SP2HP, maka selama itu Anda tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan. Dengan kata lain, permohonan praperadilan dapat Anda ajukan ketika proses penyidikan telah benar-benar dihentikan sebagaimana telah kami jelaskan.


Sekian pembahasan seputar hukum kali ini. Jadi, itulah pengertian laporan dan pengaduan dengan tatacara atau prosedurnya serta Hak dan Kewajibannya.

Source;

https://gstgroup.co.id/artikel/membuat-laporan-kepolisian-dan-hak-dari-pelapor/

Posting Komentar

© IMAGINATOR ID. All rights reserved. Developed by Jago Desain