[UPDATE] SOAL (SKB) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Ada 75 Soal terbaru yang saya bagikan kali ini. mungkin bisa kalian jadikan referensi untuk dapat lolos (SKB) Seleksi Kompetensi Bidang.

Atau kalian bisa lihat contoh soal Seleksi Kompetensi Bidang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN) Badan Pertanahan Nasinal yang lainya DISINI 

Langsung saja kalian bisa mengikuti latihan soal soal dibawah ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang berjuang SKB nantinya. 

01. Ada 5 kriteria yang dilakukan BPN dalam upaya penyelesaian kasus pertanahan. Adapun yang dimaksud dalam kriteria 4 (K4) adalah

A. penerbitan surat pemberitahuan penyelesaian kasus pertanahan dan pemberitahuankepada semua pihak yang bersengketa.

B. penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak atas tanah, pembatalan sertipikathak atas tanah, pencatatan dalam buku tanah atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

C. Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang ditindaklanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan berdamai atau kesepakatan yang lain disetujui oleh pihak yang bersengketa.

D. Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk diselesaikan melalui instansi lain.

E. Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan akan melalui proses perkara di pengadilan


02. Penanganan suatu kasus pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut kecuali

A. Pengolahan data pengaduan, penelitian lapangan/koordinasi/investigasi.

B. Analisis/Penyusunan Risalah Pengolahan Data/surat keputusan.

C. Menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus.

D. Penyelenggaraan gelar kasus/penyiapan berita acara.

E. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan kasus


03.Secara garis besar Tipologi kasus pertanahan dikelompokkan menjadi beberapa hal berikut kecuali

A. Penguasaan tanah tanpa hak

B. Sengketa batas

C. Jual satu kali dalam setahun

D. Sertipikat ganda

E. Akta Jual Beli Palsu


04. Jenis sengketa mengenai perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas disebut

A. Kekeliruan penunjukan batas

B. Sengketa batas

C. Penguasaan tanah tanpa hak

D. Sengketa waris

E. Tumpang tindih


05. Dalam hukum Agraria diatur mengenai hak-hak keagrariaan, berikut adalah contohnya kecuali

A. Hak Milik

B. Hak Guna Bangunan

C. Hak Guna Kelompok

D. Hak Guna Usaha


06. Sengketa tanah antara lain sebagai berikut, kecuali

A. sengketa administratif

B. sengketa perdata

C. sengketa pidana

D. Sengketa konsumsif 

E. Sengketa mengenai pemilikan, transaksi


07. Menurut Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, kasus pertanahan termasuk

A. Sengketa mengenai harga tanah yang meningkat secara cepat

B. Perebutan wilayah kekuasaan tanah/hak milik

C. Sengketa tanah, bangunan pemerintah yang menempati wilayah tanah rakyat

D. Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada BPN RI

E. Segala bentuk yang berhubungan dengan tanah yang diadukan oleh masyarakat ke BPN


08. Berikut adalah beberapa tujuan pelayanan pengukuran bidang tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, kecuali

A. PENGUKURAN DALAM RANGKA KEGIATAN INVENTARISASI / PENGADAAN TANAH

B. PENGUKURAN BIDANG UNTUK KEPERLUAN PENGEMBALIAN BATAS

C. PENGUKURAN UNTUK KEPENTINGAN LAPORAN TAHUNAN

D. PENGUKURAN ATAS PERMINTAAN INSTANSI DAN / ATAU MASYARAKAT UNTUK MENGETAHUI LUAS TANAH

E. PENGUKURAN DALAM RANGKA PEMBUATAN PETA SITUASI LENGKAP (TOPOGRAFI)


09. Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas beberapa nomengklatur, kecuali

A. Sekretariat Jenderal

B. Direktorat Jenderal Tata Ruang

C. Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan

D. Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

E. Direktorat Jenderal Pengawasan Sengketa


10. Beberapa penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan sangat bervariasi, antara lain sebagai berikut kecuali

A. Harga tanah yang meningkat dengan cepat

B. Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/haknya

C. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah

D. Perebutan hak milik berdasarkan warisan turun temurun tanpa bukti jelas

E. pengadaan tanah untuk pembangunan: pengurusan, peralihan, serta pembebanan hak atas tanah


11. Salah satu fitur terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka menjawab tantangan era Teknologi Informasi adalah dengan meluncurkan layanan online untuk mengecek sertipikat yang bernama 

A. BPN Mobile

B. Aplikasi Sentuh Tanahku

C. Sertipikat Online

D. Tanah Online


12. Sebuah asosiasi nasional yang bergerak dalam pengembangan perumahan dan permukiman di Indonesia yaitu 

A. Asosiasi Pengembang Permukiman dan Perumahan Indonesia 

B. Organisasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Permukiman Indonesia

C. Asosiasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia 

D. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia 

E. Organisasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia 


13. Warna Kuning Emas yang ada di dalam logo Badan Pertanahan Nasional memiliki makna simboli yang berarti

A. bumi, alam raya dan cerminan dapat dipercaya dan teguh

B. kehangatan, pencerahan, intelektual dan kemakmuran

C. kebijaksanaan, kedewasaan serta keseimbangan

D. bidang bumi yang berada diluar jangkauan wilayah kerja BPN RI

E. kemakmuran, keadilan, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan


14. wadah atau area untuk berkarya bagi BPN RI yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada didalam bumi yang meliputi tanah, air dan udara digambarkan 

A. Gambar 4 (empat) butir padi

B. Gambar sumbu

C. Gambar 11(sebelas) bidang grafis bumi

D. Gambar garis tegak lurus

E. Gambar lingkaran bumi


15. Dalam logo Badan Pertanahan Nasional terdapat gambar 4 (empat) butir padi yang melambangkan

A. kebijaksanaan, kedewasaan serta keseimbangan

B. sumber penghidupan manusia

C. Kemakmuran dan kesejahteraan

D. poros keseimbangan

E. agenda pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI


16. Sejak didirikan pada tahun 2005, pertanahan nasional dikembangkan atas dasar 4 prinsip pengelolaan sebagai berikut kecuali

A. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada kesejahteraan masyarakat,

B. Pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

C. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keadilan penguasaan dan pemilikan tanah,

D. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan Indonesia,

E. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada harmoni sosial


17. Berikut ini termasuk dalam fungsi BPN RI, kecuali

A. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah

B. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan

C. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan

D. Menciptakan tenaga peneli dibidang pertanahan

E. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah


18. 4 Prinsip pertanahan nasional meliputi, kecuali

A. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkontribusi pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat

B. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan Indonesia

C. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keadilan penguasaan dan pemilikan tanah

D. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada harmoni sosial

E. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada kesejahteraan masyarakat


19. Dalam melaksanakan fungsinya, BPN menjalankan beberapa program pertanahan, antara lain sebagai berikut kecuali

A. Prona

B. Perpajakan 

C. Redistribusi

D. IP4T

E. UKM


20. Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing terdapat dalam

A. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1980 

B. Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 

C. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1980

D. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 

E. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980


21. Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman ditetapkan dalam

A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987

D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977

E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991


22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 mengatur mengenai

A. Pemilikan Tanah Petanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri 

B. Perwakafan Tanah Milik 

C. Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian 

D. Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan

E. Penggunaan Tanah-Tanah Untuk Lintas Lintas Kereta Api


23. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditegaskan didalam

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012


24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1956 membahas tentang

A. Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda 

B. Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu 

C. Perumahan Dan Pemukiman 

D. Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan 

E. Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri


25. Undang-undang yang mengatur mengenai Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu ....

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 

E. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995


26. Ketentuan pasal 16, dijumpai lembaga–lembaga hak atas tanah yang keberadaanya dalam Hukum Tanah Nasional diberi sifat “sementara”. Hak–hak yang dimaksud antara lain, kecuali

A. Hak gadai

B. Hak usaha bagi hasil

C. Hak menumpang

D. Hak sewa untuk usaha pertanian

E. Hak pemanfaatan lahan kosong


27. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ditetapkan di

A. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

B. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006

C. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999

D. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999

E. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006


28. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 mencakup peraturan tentang

A. Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

B. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

C. Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

D. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

E. Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia


29. Peraturan terkait pendaftaran tanah dan lahan diatur dalam 

A. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

B. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985

C. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992

D. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1999

E. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987


30. Tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah disebut

A. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara

B. Tanah pemerintah

C. Tanah sertifikasi

D. Tanah warisan

E. Tanah hasil sita


31. Segala persoalan Hukum Tanah di Indonesia diatur dalam ketentuan

A. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

B. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010

C. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

D. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006

E. UU No. 14 Tahun 1960


32. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya disebut juga

A. Pendaftaran tanah secara sistematik

B. Pendaftaran tanah untuk pertama kali

C. Pendaftaran tanah secara sporadik

D. yuridis 

E. Ajudikasi 


33. Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu disebut

A. Pengacara

B. Konsultan pertanahan

C. Ahli hukum tanah

D. Pejabat Pembuat Akta Tanah 

E. Notaris


34. Berikut adalah pengertian dari surat ukur yaitu

A. dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistimpenomoran.

B. dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

C. dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah

D. dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

E. surat tanda bukti untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf


35. Pendaftaran tanah secara sporadik artinya adalah

A. kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran

B. kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali

C. kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

D. kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

E. kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal


36. Yang dimaksud sebagai idata yuridis tanah adalah sebagai berikut

A. keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

B. keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

C. keterangan mengenai tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

D. dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian

E. dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistim penomoran


37. Berikut adalah yang dimaksud dengan pendaftaran tanah yaitu

A. Sistem pendataan tanah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah masyarakat

B. Tanah masyarakat yang didaftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk disahkan menjadi hak milik

C. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan lainlain

D. Kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat dan pihak kecamatan dalam rangka mendaftarkan hak milik tanah

E. Pengumpulan data kepemilikan hak atas tanah di suatu wilayah tertentu


38. Istilah untuk surat nomor tagihan pajak atas tanah/bangunan yang dimaksudkan, yang sekarang dikenal dengan Surat Pajak Hasil Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yaitu

A. verponding

B. erfpacht

C. verponding 

D. egindom

E. Swapercht


39. Tanah bekas milik kerajaan dinamakan dengan nama

A. Tanah Absentee

B. Tanah Swapraja

C. Tanah eigendom 

D. Tanah negara

E. Tanah warisan budaya 


40. Tanah pertanian yang dimiliki oleh perorangan atau keluarga yang bedomisili di luar disebut juga

A. Tanah eigendom 

B. Tanah Swapraja

C. Tanah Absentee

D. Verponding

E. Erfpacht


41. Beberapa penyebab hilangnya Sertipikat Hak Milik (SHM) adalah sebagai berikut, kecuali 

A. Penyerahan sukarela oleh pemiliknya

B. Tanah tersebut ditelantarkan dalam jangka waktu tertentu

C. Tanah tersebut musnah karena bencana alam

D. Pencabutan hak oleh Negara

E. Dokumen SHM hilang atau rusak



42. Yang termasuk Hak sekunder atau Derivatif adalah sebagai berikut kecuali 

A. Hak Sewa di atas tanah Hak Milik / HGB / HGU (right of lease building)

B. Hak tanah bersama

C. Hak Sewa atas tanah pertanian

D. Hak usaha bagi hasil

E. Hak menumpang (Hak Numpang Karang)


43. Yang dimaksud dengan Hak milik atau Sertipikat Hak Milik secara teoritis adalah sebagai berikut 

A. Hak individualprimer yang bersifat perdata, terkuat, dan terpenuh yang bisa dimiliki turun-temurun tanpa ada batas waktu berakhirnya, atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut

B. Hak individu atau kelompok atas suatu lahan kosong yang ditetapkan oleh pemerintah

C. Bukti kepemilikan atas suatu tanah dan bangunan diatasnya serta kekayaan alam yang terkandung didalammnya

D. Dokumen milik pribadi yang membuktikan kepemilikan atas suatu bidang tanah yang legal secara hukum


44. Salah satu Terobosan dan Inovasi dalam Renstra Kementrian ATR BPN di tahun 2018 dalam rangka pelayanan adalah sebagai berikut

A. Outlet yang menyebar di tiap kecamatan

B. Pengadaan online services

C. Sertifikasi tanah wakaf

D. Peluncuran 7 layanan utama


45. Sebutkan visi yang terkandung didalam renstra 2015-2019

A. Tercapainya Kesejahteraan dan Kemandirian dalam Menghadapi Tantangan Industri 4.0

B. Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

C. Meningkatkan Kesejahteraan dan Meminimalisir konflik Agraria 

D. Mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Kesejahteraan Bersama



46. Misi yang menjadi tujuan untuk mewujudkan visi dalam renstra 2015 - 2019 diantaranya kecuali,

A. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah

B. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri

C. Memperkecil konflik suku dan ras dan menjunjung tinggi pluralisme

D. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera 


47. Keberadaan Agenda Prioritas (Nasional) sebagai upaya pencapaian Visi Misi Presiden diidentifikasi oleh BPN RI sebagai berikut, kecuali

A. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya

B. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Pemanfaatan Lahan Kosong

C. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan

D. Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya


48. Beberapa Upaya yang akan dilaksanakan sampai dengan 2019 dalam meminimalisir terjadinya sengketa lahan adalah sebagai berikut kecuali,

A. Penyiapan model-model penanganan sengketa

B. Inisiasi peradilan pertanahan

C. Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah incracht dan pemaparan perkara/sengketa secara mingguan

D. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penanganan perkara/sengketa

E. Merumuskan peraturan baru terkait sengketa dengan pola dan masalah baru


49. Peraturan Undang Undang 26 Tahun 2007 membahas tentang

A. Manajemen konflik lahan

B. Penataan Ruang

C. Pengaturan Hak Milik

D. Pencabutan Hak Milik


50. Undang Undang nomor 26 tahun 2008 membahas tentang

A. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

B. Penyelenggaraan Penataan Ruang

C. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan dan Kepentingan Umum

D. Pengadaan Tanah untuk Perkebunan


51. Menurut Undang-undang No.22 Tahun 1999, salah satu kewenangan Pemerintah Pusat dalam bidang pertanahan adalah…

A. pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat

B. penyelesaian dan penetapan hak ulayat yang meliputi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih

C. pengaturan tanah reklamasi dan tanah timbul

D. penetapan harga dasar tanah


JAWABAN

A. pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat karena sesuai dengan Pasal 2, 14, dan 19 UU No.22 Tahun 1999


52. “Lahan adalah istilah tanah dalam ukuran luas (berdimensi dua) seperti Ha, m2,tumbak dan bahu” merupakan pengertian lahan menurut ...

A. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 2

B. Made Sandy

C. Kamus Tata Ruang, 1997

D. Yohara, 1999


JAWABAN

B. Made Sandy

Menurut Made Sandy, lahan adalah istilah tanah dalam ukuran luas (berdimensi dua) seperti Ha, m2, tumbak dan bahu.


53. Menurut UURI No. 24 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 1, yang dimaksud ruang adalah...

A. wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya

B. kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional

C. wilayah yang batas dan sistemnya dibatasi oleh aspek fungsional

D. seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, tempat hidup tumbuh- tumbuhan, hewan, dan manusia


JAWABAN

A. wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya


54. Fungsi lahan sama dengan tanah yang dipandang sebagai muka bumi (biosfer) tempat kehidupan merupakan pandangan lahan sebagai…

A. Sarana produksi

B. benda ekonomi

C. fungsi lingkungan

D. fungsi sosial


JAWABAN

C. fungsi lingkungan

Lahan dipandang sebagai muka bumi (biosfer) tempat kehidupan merupakan pandangan lahan sebagai fungsi lingkungan.


55. Bentuk lahan yang dihasilkan oleh proses aktivitas sungai disebut bentuk lahan asal...

A. struktural

B. denudasional

C. aeolian

D. fluvial


JAWABAN

D. fluvial

Bentuk lahan yang dihasilkan oleh proses aktivitas sungai disebut bentuk lahan asal fluvial


56. Salah satu contoh penggunaan lahan yang disajikan dalam peta skala 1 : 12500 adalah…

A. kolam air tawar

B. perkampungan

C. persawahan

D. hutan


JAWABAN

A. kolam air tawar

Peta yang menunjukkan skala rinci sehingga tidak hanya terlihat sebagai kolam secara umum tetapi sudah terlihat rinci sebagai kolam air tawar


57. Pola pemanfaatan ruang wilayah nasional menggambarkan secara indikatif…

A. sebaran kegiatan permukiman pelestarian alam, cagar budaya, kegiatan produksi, dan

B. pola kawasan lindung

C. pola pengembangan kawasan budidaya

D. pola pengembangan sistem permukiman


JAWABAN

A. sebaran kegiatan permukiman pelestarian alam, cagar budaya, kegiatan produksi, dan


58. Pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam antara lain meliputi kawasan…

A. sempadan pantai

B. sempadan sungai

C. taman nasional

D. konservasi ekologis


JAWABAN

C. taman nasional Pengelolaan kawasan taman nasional termasuk dalam pengelolaan kawasan suakaalam dan kawasan pelestarian alam.


59. Sekolah, rumah sakit, kantor pos, peribadatan, dan pusat pemerintahan adalah area…

A. taman/rekreasi/konservasi

B. komersial

C. publik/institusional

D. perkantoran


JAWABAN

C. publik/institusional

Sekolah, rumah sakit, kantor pos, peribadatan, dan pusat pemerintahan adalah area publik/institusional.


60.Dasar hukum yang mengatur tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar adalah …

A. Undang-undang Dasar 1945

B. Keputusan Presiden. 5 Tahun 1960 RI No. 41 Tahun 1996

C. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 1998

D. Keputusan Preside RI No. 34 Tahun 2003


JAWABAN

C. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 1998 adalah tentang penertiban dan

pendayagunaan tanah terlantar.


61.“Proses manajemen lahan yang diterapkan pada lahan perkotaan yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai dengan penataan ruang, sehingga perlu dilakukan pengalihan hak, pembebasan atau dengan cara lain agar pemilik lahan tidak perlu dipindahkan” termasuk proses…

A. penyesuaian dan pencegahan

B. pengalihan dan pembebasan

C. perubahan dan pengadaan

D. pendaftaran


JAWABAN

B. pengalihan dan pembebasan


62.Untuk mengendalikan rencana penataan ruang yang menyangkut lokasi dan peruntukan pemanfaatan ruang, melalui pemberian izin lokasi dimaksudkan agar...

A. memudahkan pelaksanaan transaksi baik untuk dialihkan haknya maupun untuk dijadikan jaminan dalam hak tanggungan

B. pemanfaatan tanah tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan

C. meningkatkan nilai ekonomi tanah

D. mempermudah pemilik tanah memberikan keterangan mengenai data tanah


JAWABAN

B. pemanfaatan tanah tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan melalui izin lokasi dimaksudkan agar pemanfaatan tanah tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan.


63.Menurut Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1990, yang dimaksudkan dengan taman nasional adalah kawasan…

A. pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya pariwisata dan rekreasi

B. dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya

C. pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi

D. pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam


JAWABAN

C. pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi


64.Menurut Keputusan Presiden RI No.32 Tahun 1990, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi kawasan…

A. sekitar waduk

B. suaka alam

C. pantai berhutan bakau

D. bergambut


JAWABAN

D. bergambut Kawasan bergambut bawahannya


65.Menurut Keputusantermasuk  kawasan  yang  memberikan  perlindungan kawasan Presiden  RI No.32  Tahun  1990,  kriteria  suatu  kawasan dapat ditetapkan sebagai cagar alam adalah apabila kawasan tersebut…

A. mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia

B. memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi

C. mencakup satu atau lebih ekosistem, keindahan geologi dan keindahan bentang alam

D. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu


JAWABAN

A. mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia Salah satu kriteria suatu kawasan ditetapkan sebagai cagar alam adalah mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan diganggu manusia tidak atau belum


66.Asas pengelolaan hutan lindung adalah…

A. terselenggaranya pengelolaan hutan lindung secara terarah dan terus menerus

B. mewujudkan sistem penyangga kehidupan yang berkualitas

C. pelestarian fungsi hidrologis, kesuburan tanah, flora dan fauna, ekosistemnya, dan geofisik serta kemampuan pemanfaatan fungsinya secara serasi dan seimbang

D. menterpadukan semua unsur yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung


JAWABAN

C. pelestarian fungsi hidrologis, kesuburan tanah, flora dan fauna, ekosistemnya, dan geofisik serta kemampuan pemanfaatan fungsinya secara serasi dan seimbang


67.Menurut Miller, tujuan normatif pengelolaan taman nasional adalah…

A. memperluas ruang terbuka hijau

B. mengkonservasi sumberdaya alam secara ex-situ

C. menyediakan fasilitas rekreasi dan turisme

D. meningkatkan pendapatan penduduk setempat


JAWABAN

C. menyediakan fasilitas rekreasi dan turisme

salah satu tujuan pengelolaan taman nasional adalah menyediakan fasilitas rekreasi dan turisme


68.Faktor penting yang pada umumnya menjadi pendorong terjadinya alih fungsi lahan di pedesaan adalah…

A. peningkatan nilai tukar petani khususnya petani padi sawah

B. peningkatan pertumbuhan industri

C. penurunan pendapatan di wilayah perkotaan

D. penurunan laju urbanisasi


JAWABAN

B. peningkatan pertumbuhan industri

Pertumbuhan industri akan menggeser kegiatan pertanian ke kegiatan industri


69.Topografi atau kemiringan lereng pada suatu lahan yang dikembangkan sebagai lahan pertanian adalah… paling baik untuk

A. 0 – 3 %

B. 3 – 8 %

C. 8 – 15 %

D. > 15 %


JAWABAN A. 0 – 3 %

karena lahan dengan topografi 0 – 3 % termasuk datar


70.Menurut Schmidt dan curah hujan…

A. tipe A: sangat basah

B. tipe B: basah

C. tipe C: agak basah

D. tipe D: sedang


Ferguson, nilai koefisien 0,143 < Q < 0,333 termasuk tipe


JAWABAN

B. tipe B: basah

Tipe B: 0 < Q < 0,143 = sangat basah


71.“Lahan yang mempunyai faktor pembatas sangat berat, tetapi masih memungkinkan untuk diatasi, hanya tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengetahuan sekarang ini dengan biaya yang rasional”, dalam kesesuaian lahan termasuk ke dalam kelas…

A. N1 (tidak sesuai pada saat ini)

B. N2 (tidak sesuai permanen)

C. S1 (sangat sesuai)

D. S2 (cukup sesuai)


JAWABAN

A. N1 (tidak sesuai pada saat ini)


72.Fungsi utama pengolahan tanah dalam menunjang pertumbuhan tanaman adalah...

A. menurunkan porositas tanah

B. memperbaiki struktur tanah

C. meningkatkan pH tanah

D. meningkatkan jumlah unsur hara dalam tanah


JAWABAN

B. memperbaiki struktur tanah

Pengolahan tanah dapat memperbaiki struktur tanah


73.Harga lahan di perkotaan menjadi semakin tinggi disebabkan oleh...

A. persediaan lahan yang tidak terbatas

B. kebutuhan ruang yang semakin menurun

C. adanya investasi untuk pembangunan sarana dan prasarana

D. adanya pengendalian harga oleh pemerintah


JAWABAN

C. adanya investasi untuk pembangunan sarana dan prasarana karena lahan yang telah mendapat kelengkapan sarana dan prasarana maka harga lahannya akan semakin meningkat


74.Tujuan pengadaan lahan melalui sistem pengembangan lahan terarah (guide land development/GLD) adalah...

A. menghindari spekulan lahan

B. menghindari pelaksanaan proyek secara kontinyu

C. menghindari subsidi silang

D. melaksanakan proyek kurang dari 1 tahun


JAWABAN

A. menghindari spekulan lahan Tujuan pengadaan lahan melalui sistem guide land development spekulasi lahan oleh pihak tertentu. adalah menghindari


75.Perundang-undangan mengenai peralihan status hak atas tanah negara mengikuti peraturan sebagai berikut…


A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah

B. Peraturan  Pemerintah  No.10/1961   tentang   Pendaftaran penjelasannya Tanah,   berikut

C. Peraturan Menteri Agraria No.10/1961 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7/1977 tentang Uang Pengganti Biaya Cetak Lembar Isian di Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah


JAWABAN

A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.


Posting Komentar

© IMAGINATOR ID. All rights reserved. Developed by Jago Desain