[TESIS] TINJAUAN SOSIO-YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Selain itu Perkawinan juga merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, diantaranya adalah  pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya seseorang pun dapat menemukan kedamaian pikiran. Orang yang tidak  kawin bagaikan seekor burung tanpa sarang. Perkawinan merupakan perlindungan bagi seseorang yang merasa seolah-olah hilang dibelantara kehidupan, orang dapat menemukan pasang hidup yang akan berbagi dalam kesenangan dan penderitaan.

Dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 tersebut diatas dengan jelas  disebutkan, bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Walgito (2000), masalah pernikahan adalah hal yang tidak mudah, karena kebahagiaan adalah bersifat reltif dan subyektif. Subyektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain,  relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu diwaktu yang juga dapat menimbulkan kebahagiaan. 

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Pekawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa ”perkawinan ialah ikatan lahir-bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.” Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.

Oleh karenanya, masalah perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting. Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan

Masdar Helmy (dalam Bachtiar, 2004) mengemukakan bahwa tujuan perkawinan selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di dunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu

sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadi perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan. Terkadang tersebut didorong oleh faktor desakan orangtua atau tokoh masyarakat dengan alasan budaya atau agama. Pemahaman tentang agama akan kekhawatiran sang anak terjerumus pada maksiat menjadikan orang tua seolah tidak berdaya menolak sarannya untuk segera menikahkan anak.

Pada dasarnya perkawinan hanya dizinkan bila pihak pria mencapai Umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 Tahun, kalaupun terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan umur yang telah di tetapkan, kedua orang tua pihak laki-laki dan kedua pihak orang tua wanita dapat meminta dispensasi ke pengadilan atau pejabat terkait. sebagaimana yang tertaung dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat(1) dan (2)

(Ayat 1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahundan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

(ayat 2)Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepadaPengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihakwanita.


Selain itu, Inisiatif anak untuk memutuskan menikah di usia dini menjadi juga menjadi penyebab yang muncul di masyarakat. Keinginan anak untuk nikah dini ini menjadi salah satu pendorong munculnya pasangan-pasangan remaja yang dikaitkan dengan kehamilan tidak diinginkan dan bertolak belakang  dengan nilai dan norma kesusilaan yang berlaku serta aturan agama.

Jika diperhatikan tentang maraknya pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat oleh pasangan pengantin yang masih relatif muda menjadi problem yang dapat membahayakan kelangsungan hubungan perkawinan. Sebab Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Kematangan atau kedewasaan usia kawin, baik persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 mengenai pernikahan bahwa calon suami isteri harus telah masuk jiwa raganya.

Perkawinan oleh pasangan yang belum semestinya terjadi karena usia yang masih terlalu dini akan meninggalkan berbagai persoalan yang akan muncul dalam masyarakat. Dampak pernikahan dini ini cukup berbahaya baik dari segi wanita maupun pria dan juga dari berbagai aspek mulai dari kesehatan, psikologi dan juga mental. Munculnya depresi karena ketidak siapan dalam menghadapi masalah rumah tangga, pendidikan yang terhambat atau bahkan terputus, bahkan dapat menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Dari penelitian UNICEF tahun 2005 membuktikan jika angka kekerasan dalam pernikahan dini sangat tinggi yakni sebesar 67% dibandingkan dengan 47% perempuan dewasa yang menikah yang terjadi karena gangguan psikologis remaja. Hal ini terjadi karena para anak perempuan yang menikah dengan laki laki lebih tua tidak mempunyai kekuatan dalam bernegosiasi dan akhirnya timbul kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut dibandingkan dengan pasangan dewasa.

Selain itu, Pasangan yang menikah dalam usia terlalu muda seringkali juga akan melahirkan banyak anak sebab tidak menjalani keluarga berencana dan tidak memahami dengan baik tentang berbagai alat kontrasepsi. Ini mengakibatkan banyak anak yang tidak tercukupi kebutuhannya dan ditelantarkan oleh orang tua atau bahkan sampai diberikan pada orang lain. Hal yang semakin ironis terjadi adalah orang tua tidak mengerti apa akibat dari perbuatan yang sudah mereka lakukan namun tetap saja melahirkan anak kembali meski sudah mengetahui jika kebutuhan anak tidak mungkin tercukupi.

Dampak selanjutnya dari pernikahan dini adalah masa depan yang kurang terjamin berdasarkan fakta psikologis remaja. Dari hasil penelitian Pusat Riset Innocenti Dana Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Anak atau UNICEF di Itali membuktikan jika perkawinan yang dilakukan pada usia muda akan dipenuhi dengan ketidakpastian dan memiliki banyak risiko yang tidak terhitung banyaknya

Berangkat dari latar masalah di atas, maka penulis dalam hal ini mengangkat judul tesis “ Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur pada masyarakat suku Bugis Makassar (Studi Kasus di Pengadilan Agama).


B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pandangan hakim tentang perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974

2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur pada masyarakat suku Bugis Makassar


C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pandangan hakim di Kota Makassar tentang perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Hukum

Thomas Aquinas (1225-1274) filsuf dari aliran  scolastic membedakan hukum menjadi empat macam, yaitu : lex aeterna, lex naturalis, lex divina, lex humana. Sedangkan Aristoteles dalam bukunya Rhetorica membagi hukum menjadi dua bagian, yaitu particular law dan universal law. Soerojo Wignojodipoero dalam buku Pengantar Ilmu Hukum menyatakan bahwa hukum adalah :

Himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan.


Definisi-definisi di atas adalah sebagian kecil dari definisi tentang hukum. Hal tersebut menunjukkan luasnya hukum. Karena sifatnya yang luas dan mempunyai banyak segi, maka beberapa ahli hukum mengatakan tidak mungkin untuk membuat suatu definisi hukum yang mencakup secara menyeluruh dan dapat diterima serta memuaskan semua orang. Max Iver dan Van Apeldoorn berpendapat bahwa hukum itu sebaiknya tidak perlu didefinisikan.

Karena keluasan dari cakupan hukum itu sehingga memberikan suatu definisi yang dapat diterima oleh semua orang sangat sulit untuk terjadi. Walaupun demikian para pakar tetap saja memberikan definisi hukum melalui tafsir masing-masing. Sebab bagi mereka merupakan bagian yang esensial  dan dianggap rasional dan mampu untuk mendefinisikan hukum tersebut. Menurut Arnold, bagi kalangan hukum sebagai penghormatan mereka terhadap hukum sebagai suatu ilmu, maka secara konstan mereka harus meneruskan pencarian mereka dengan memulainya pada asas-asas logis yang telah dianggap cukup.

Prof Achmad Ali sendiri memandang bahwa hukum adalah seperagkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber, baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh waga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupanya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.

Jadi, unsur-unsur yang harus ada bagi hukum sebagai kaidah yaitu :

- Harus ada seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem

- Perangkat kaidah itu menentukan apa yang boleh dan tidak boleh di lakukan oleh warga masyarakat

- Berlaku bagi manusia sebagai masyarakat dan bukan manusia sebagai individu

- Kaidah itu bersumber, baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, seperti otoritas negara ataupun dari tuhan (hukum agama)

- Kaidah itu secara nyata benar-benar diberlakukan oleh masyarakat (sebagai satu kesatuan) di dalam kehidupan mereka, yakni sebagai living law

- Harus ada sanksi eksternal jika terjadi pelanggaran kaidah hukum tersebut, di mana dipertahankan oleh otoritas tertinggi.

Mengenai unsur pertama, yaitu adanya seperngkat kaidah yang tesusun dalam satu sistem, inilah yang  membedakan dengan aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, tetapi tidak tersusun dalam satu sistem, misalnya ”aturan” yang berlaku dalam sekolompok perampok. Sistem disini  mengandung arti , suatu keseluruhan yang terdiri daribagian-bagian, dimana antara yang bagian satu dengan yang berkaitan secara timbal balik, tidak tumpang tindih dan terjadi pertentangan. Jika terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan, maka suatu sistem yang baik mempunyai jalan keluar untuk menyelesaikannya.

Perangkat kaidah itu tentu saja normatif muatannya, yang menentukan apa yang boleh dan tidak dilakukan. tentang pengertian boleh dn tidak boleh disini mencakup perintah dan larangan. Hukum mengatur manusia dan kehidupannya sebagai anggota masyarakat, bukan manusia kehidupan pribadinya sebagai individu. Sumber dari apa yang menjelma menjadi kaidah hukum,tidak menjadi persoalan. Kaidah hukum bisa bersumber dari undang-undang, kebiasaan, traktat putusan pengadilan, pendapat pakar (doktrin), hukum agam dan sebagainya. Yang penting, negara ebagai otoritas tertinggi mengakui eksistensi dan pemberlakuan dalam masyarakat.

2.    Teori Kepastian Hukum

Merupakan suatu keniscayaan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum.betapapun setiap kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan didalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokrtis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, tidakah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Begitu pula dalam kehidupan nyata kasus-kasus unik jarang terjadi. Yang terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari adanyakepentingan yang harus dilayani. Hal itupun perlu dituangkan didalam aturan yang bersifat umum juga. Pada masyarakat modern, aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah undang-undang.

Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalammembebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

 Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung pengertian, Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerinta karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum  bukan hanya berupa berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Ajaran kepastian hukum ini berasal daei ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan paa aliran pemikiran positvistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.


B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al Qur’an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al Qur’an juga menyebut dalam surat An-Nisa (4): 21, bahwa perkawinan  sebagai mitsaqan galidhan, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.

Perkawinan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus adalah bahwa perkawinan merupakan akad antara calon laki-laki dengan calon perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari‟ah. Sedangkan menurut Azhar Basyir perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.

Pengertian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kata perkawinan menurut istilah Hukum islam sama dengan kata "nikah". Nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.

Kata zawaj digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan ( Idris Ahmad 1983:54). Selain itu, dalam kitab hukum perdata di jelaskan bahwa perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan antara laki-laki dan perempauan untuk hidup bersama secara hukum dan berlangsung untuk selama-lamanya.

Masalah perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting. Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan.

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia (mu’amalah).

Menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi  perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Hukum Islam menyatakan, ”perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa: ”perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhan untuk menaati perintah Alah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Dalam bukunya Soemiyati yang berjudul Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan itu menurut pandangan Islam mengadung 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek hukum, aspek sosial, dan aspek agama. Dilihat dari aspek sosial, perkawinan mempunyai arti penting yaitu bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin, khusus bagi wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai istri dan wanita mendapatkan hak-hak tertentu. Sebelum adanya peraturan perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa. 

Dilihat dari aspek agama perkawinan, Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Jadi tidak hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan persetujuan yang suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah SWT.

Dalam aspek hukum Menurut Sudarsono ( 2005:6) sebelum adanya Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku hukum perkawinan bagi berbagai golongan suku bangsa di berbagai daerah. Hal ini diatur dalam penjelasan umum nomor 2 dari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Penggolangan penduduk diatur dalam Indisce Staat Regeling yaitu peraturan ketatanegaraan Hindia pasal 163, dimana penduduk di bagi menjadi tiga golongan yaitu: golongan Eropa, golongan Pribumi, dan golongan Timur Asing. Adapun hukum yang berlaku sebelum adanya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan antara lain;

a. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.

b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.

c. Bagi orang Indonesia asli yang Bergama Kristen berlaku

Huwelijksordonnantie Christen Indonesia ( S. 1933 No. 74).

d. Bagi orang-orang timur asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan kitab Undang-undang hukum Perdata dengan sedikit perubahan

e. Bagi orang timur asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka.

f. Bagi warga Negara eropa dan warga Negara Indonesia keturunan eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-undang hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah hasil dari suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional yaitu yang berlaku bagi setiap warga Negara RI, ini merupakan hasil legislative yang pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan “ Bhineka Tunggal Ika” yang dicantumkan Dalam lambing Negara RI, selain sungguh mematuhi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 juga merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan yang maha Esa ( Lily Rasyidi, 1982 : 24)

Dari peraturan inilah lahir pengertian perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut (Wirdjono Prodjodikoro, 1984:7). Selanjutnya di bawah ini pendapat mengenai pengertian perkawinan ini beberapa pakar memberikan definisinya, seperti Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (Sayuti Thalib, 1986 : 47).

Artinya bahwa di dalam suatu perjanjia perkawinan terseimpan janji dan ikatan yang suci, kemudian perkawinan dikatakan suatu peristiwa yang paling penting dalam kehidupanmasyarakat, karena tidak hanya menyangkut pribadi kedua mempelai tapi jugaurusan keluarga kedua belah pihak dan juga kehidupan bermasyarakat (Soemiyati,1990 : 1). Definisi ini pula memberikan gambaran bahwa tidak hanya ikatan suci tapi didalam perkawinan terdapat hubungan penyatuan dua keluarga dari kedua mempelai.

Menurut Imam Jauhari merupakan proses hubungan seksual manusia yang harus berjalan dengan kedamaian dengan menghormati hak-hak asasi manusia sebagai insan-insan sederajat antara pria dan wanita untuk memperoleh kehidupan yang baik didunia (Imam Jauhari, hal 1), sedangkan Menurut Subekti adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Subekti, 1994:23). Hal ini berarti bahwa dalam sebuah perkawinan yang sah maka di bolehkan melakukan hubungan seks untuk kelangsungan hidup kedepannya.

Menurut Dr. Wirjono dalam buku hukum orang dan keluarga Soedharyo Soimin ( 2002:3), menyatakan bahwa perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang permpuan yang memenuhi syarat –syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. Menurut hukum islam seperti dalam surah Ar-Ruum ayat 21 bahwa di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Sehingga engkau merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir.

Sedangkan menurut Ahmad Ashar Bashir, Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih saying dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Prof. Seholten merumuskan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersam dengan kekal, yang diakui oleh negara. Definisi yang hampir serupa pun di kemukan oleh Mahmud Yunus Pengertian Pernikahan atau Perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Dalam hal ini, aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya. Serta Sulaiman Rasyid mengemukakan. Pengertian Pernikahan atau Perkawinan, Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Sedang Abdullah Sidiq, Penikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang.


2. ASAS DAN PRINSIP PERKAWINAN

a. Asas dan Prinsip Perkawinan dalam Islam

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut, yaitu:

1) Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.

2) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.

3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.

5) Hak dan kewajiban suami-istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggungjawab pimpinan keluarga ada pada suami (Soemiyati;Hukum Perkawinan Islam)

b. Asas-asas dan Prinsip Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

2. Dalam undang-undang dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

3. Undang-undang menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Undang-undang menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur.

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyalah bahwa batas umr yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan pengadilan.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan haak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dalam dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

Jika disederhanakan asas perkawinan itu menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 ada enam:

1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

3) Asas monogami.

4) Calon suami-istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.

5) Mempersulit terjadinya perceraian.

6) Hak dan kedudukan suami-istri adalah seimbang


3. SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam  Pasal 6-12 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai

Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

”Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. 

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi perkawinan paksa.  Hal ini disebabkan karena perkawinan merupakan urusan pribadi seseorang dan merupakan bagian dari hak asasi manusia.

b. Adanya ijin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Walaupun perkawinan dipandang sebagai urusan pribadi, namun masyarakat Indonesia memiliki rasa kekeluargaan yang sangat besar terutama hubungan antara anak dengan orang tuanya. Oleh karena itu, perkawinan juga dianggap sebagai urusan keluarga, terutama jika yang akan melangsungkan perkawinan adalah anak yang belum berusia 21 tahun. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan harus ada ijin/restu dari kedua orang tua.

c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

”Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu,  perkawinan gantung  yang dikenal dalam masyarakat adat tidak diperkenankan lagi.  Ketentuan pembatasan  umur juga dimaksudkan agar calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jira raganya.

d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.

Pada dasarnya, larangan untuk melangsungkan perkawinan  karena hubungan darah/keluarga dekat terdapat juga dalam sistem hukum yang lain, seperti hukum agama Islam atau peraturan lainnya (termasuk hukum adat).

e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain

Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

”Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”.


Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

2) Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.


Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamnya mengijinkan seorang suami beristri lebih dari seorang. Penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4c menyatakan :

”Undang-Undang ini menganut asas monogami.  Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan,  hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan”.

Hukum disini maksudnya adalah hukum perkawinan positif dari orang yang hendak melakukan poligami.  Sedangkan agama harus ditafsirkan  dengan agama dan kepercayaan  dari calon suami yang akan melakukan poligami.  Penafsiran ini untuk mencegah kekosongan hukum bagi mereka yang hingga saat ini belum memeluk suatu agama  tetapi masih menganut suatu kepercayaan.

Dengan demikian, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih menganut asas monogami.


f. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya.  Hal ini diatur dalam Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  Penjelasan Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan menyebutkan bahwa :

”Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali sehingga suami dan istri benar-benar saling menghargai”.

Menurut Islam, suami istri yang telah bercerai dua kali masih diperbolehkan untuk kawin ketiga kalinya. Tetapi jika mereka telah bercerai untuk ketiga kalinya maka mereka tidak boleh kawin lagi kecuali bekas istri yang telah bercerai tiga kali tersebut kawin dengan lelaki lain kemudian bercerai maka dia boleh kawin dengan bekas suaminya yang pernah bercerai tiga kali tersebut.


g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

”Wanita yang telah putus perkawinannya tidak boleh begitu saja kawin dengan lelaki lain, akan tetapi harus menunggu  sampai waktu tunggu itu habis”.

Menurut Pasal 39  PP No. 9 Tahun 1975, waktu tunggu diatur sebagai berikut :

1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan sebagai berikut:

a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.

b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.

2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda  yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu  dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Rasio dari peraturan ini adalah untuk menentukan dengan pasti siapa ayah dari anak yang lahir selama tenggang waktu tunggu tersebut.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1) Calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya:

a. Beragama Islam.

b. Laki-laki.

c. Jelas orangnya.

d. Dapat memberikan persetujuan.

e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

2) Calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya:

a. Beragama Islam.

b. Perempuan.

c. Jelas orangnya.

d. Dapat dimintai persetujuan.

e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

3) Wali nikah, syarat-syaratnya:

a. Laki-laki.

b. Dewasa.

c. Mempunyai hak perwalian.

d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

a. Minimal dua orang laki-laki.

b. Hadir dalam ijab qabul.

c. Dapat mengerti maksud akad.

d. Beragama Islam.

e. Dewasa.


5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.

c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.

d. Antara ijab dan qabul bersambungan.

e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

f. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram haji dan umrah.

g. Majlis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi

Dan ini juga tertuang dalam KHI BAB IV syarat dan rukun perkawinan pasal 14 yang berbunyi, ”untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1) Calon suami.

2) Calaon istri.

3) Wali nikah.

4) Dua orang saksi, dan

5) Ijab dan qabul.”


Sedangkan undang-undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan. Undang-undang perkawinan menentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan disamping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama dan kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pada garis besarnya syarat-syarat perkawinan itu dapat diperinci sebagai berikut:

1)  Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini untuk menghidarkan terjadinya paksaan bagi calon mempelai dalam memilih bakal istri/suami. (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Perkawinan). 

2)  Calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon mempelai perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan). 

3)  Mendapat ijin dari kedua orang tuanya, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun. Bila orang tuanya berhalangan, ijin dapat diberikan oleh pihak lain. (Pasal 6 ayat 2 s/d 5 Undang-undang Perkawinan).

4)  Antara kedua calon suami-istri tidak ada larangan untuk kawin.

5)  Masing-masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan, kecuali bagi calon suami dan mendapatkan ijin dari pengadilan (Pasal 9 Undang-undang Perkawinan).

6)  Antara kedua calon suami-istri tidak pernah terjadi dua kali perceraian, kecuali jika hukum agamanya menentukan lain. (Pasal 10 Undang-undang Perkawinan).

7)  Telah lepas dari masa iddahnya atau jangka waktu tunggu karena putusnya perkawinan. (Pasal 11 Undang-undang Perkawinan).


4. DISPENSASI PERKAWINAN

Salah satu asas yang terkandung dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah kematangan fisik dan mental calon mempelai. prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri  harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal yang urgenkarena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga. Kedewasaan ini diaplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner, sehinggakomunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan. olehnya itu pasangan yang akan menikah harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pada dasarnya perkawinan hanya dizinkan bila pihak pria mencapai Umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 Tahun, kalaupun terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan umur yang telah di tetapkan, kedua orang tua pihak laki-laki dan kedua pihak orang tua wanita dapat meminta dispensasi ke pengadilan atau pejabat terkait. sebagaiman yang tertuang didalam pasal 7 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dispensasi kawin secara absolut memang menjadi kompetensi PengadilanAgama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jis Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974,Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009. Ihwal mengapaseseorang memerlukan lembaga hukum ini sebenarnya hanya persoalan umur.

Bagi umat Islam, dispensasi kawin diperoleh berdasarkan  Penetapan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 13Peraturan menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama islam :

1. Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;

2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;

4. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam mengikuti ketentuan dari Petunjuk-Petunjuk Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No. M.A/Pemb/0807/75 Tentang Petunjuk-Petunjuk MA Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai berikut :

Adalah wewenang Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Umum untuk memeriksa:

A. mengenai perkara-perkara antara mereka yang tidak beragama Islam, yang berbeda agamanya dan berlainan kewarganegaraan ;

B. mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam P.P. tersebut sekalipun terhadap mereka yang beragama Islam; Karena menurut U.U. No. 14 tahun 1970 Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umumlah yang memeriksa semua sengketa perdata dan dalam mengadili sengketa-sengketa perdata mana menurut hukum yang berlaku masih diterapkan hukum perdata yang berlainan, kadang-kadang hukum adat, hukum B.W., hukum antar golongan atau hukum perdata internasional.


C. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

1. PENGERTIAN

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan pada

wanita dengan usia kurang dari 16 tahun dan pada pria usia kurang dari 19 tahun (Romauli,2009). Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan remaja (Kumalasari, 2012). Pernikahan usia dini yaitu merupakan intitusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga (Lutfiati, 2008).

Di dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa pasal diantaranya pada pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (YPAN, 2008).

Pernikahan usia anak atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Baik kalangan menengah keatas maupun menengah kebawah. Di daerah perkotaan sebanyak 21,75% anak-anak dibawah usia 16 tahun sudah dinikahkan. Di perdesaan, angkanya jauh lebih besar yaitu 47,79 %, yang menampakkan kesederhanaan pola pikir masyarakatnya sehingga mengabaikan banyak aspek yang seharusnya menjadi syarat dari suatu perkawinan.

Setelah menikah seorang gadis sudah harus meninggalkan semua aktivitasnya dan hanya mengurusi rumah tangganya, begitu pula suaminya di tuntut lebih memiliki tanggung jawab karena harus mencari nafkah. Ada banyak pengertian perkawinan di bawah umur, diantaranya: (1) pengertian secara umum, merupakan instituisi agung untuk mengikat dua spirit lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga, (2) menurut Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, perkawinan di bawah umur adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi spiritual.

Jadi, cukup logis kalau pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (tiket hubungan seksual yang sah), tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketaqwaan. Oleh karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang (kematangan fisik, psikis, maupun spiritual). Usia dewasa pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang  menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata (Wahyono Darmabrata, 1974 : 19).

Pengaturan usia dewasa lazimnya disimpulkan atau dikaitkan dengan pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengenai pasal 47 UU Perkawinan, Prof.Hazairin,S.H, berpendapat bahwa pasal ini membingungkan. Pasal ini menentukan seseorang telah menjadi dewasa pada usia 18 tahun, tetapi sekaligus menentukan kembali menjadi tidak dewasa kalau anak tersebut belum menikah. Pasal 47 UU Perkawinan, tidak dapat dibaca seperti pasal 330 KUHPerdata, karena usia dewasa dalam KUHPerdata, ditentukan mereka yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.

Apabila perkawinan mereka putus sebelum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali pada usia belum dewasa. Hukum dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain dari pada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidakmampuannya maka seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang kearah kedewasaan ia harus dibimbing.

Ada sebagian masyarakat mensiasati perkawinan di bawah umur dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dan yang kedua dengan melakukan pemalsuan umur yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka sendiri. Tetapi yang melakukan dispensasi lebih kecil ketimbang yang melakukan pemalsuan umur.

Alasan orang tua yang tidak meminta dispensasi di Pengadilan Agama karena mereka takut bila tidak diberikan ijin oleh Aparat Desa tidak akan menerima atau menolak terjadinya perkawinan di bawah umur. Disamping itu pelaksanaan perkawinan di bawah umur tersebut adalah karena pada umumnya masyarakat tidak mengetahui secara pasti tentang aturan-aturan batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 oleh pihak yang berwewenang sehingga masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang mereka lakukan bukanlah termasuk perkawinan di bawah umur, akan tetapi merupakan perkawinan normal yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan Islam. Karena memang Islam menentukan secara pasti batasan usia perkawinan seperti yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

Dan pada umumnya masyarakat menganggap bahwa pendidikan anaknya hanya cukup maksimal tingkat Sekolah Dasar (SD). Jika di teliti ada dua penyebab, yaitu pertama : karena orang tua kurang mampu dalam ekonomi, dan yang kedua yaitu : karena orang tua ingin menimang cucu dan ada perasaan takut anaknya dikatakan tidak laku dan perawan tua. Dan kebanyakan perkawinan di bawah umur dilakukan oleh kaum wanita daripada laki-laki. Hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat menganggap bahwa  perempuan hanya sebagai pelayan seorang laki-laki setelah menikah walaupun pendidikan tinggi namun pada akhirnya ia akan kembali ke dapur dan tinggal di rumah, agar terhindar dari fitnah. Dan posisi wanita dalam sebuah rumah tangga harus berbakti dan patuh pada laki-laki.

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur banyak terjadi juga disebabkan anak-anak tidak melanjutkan pendidikannya maka akan terjadi perkawinan di bawah umur dan merupakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Selain itu ada rasa takut dan khawatir pada diri orang tua, anaknya akan terjerumus ke jurang maksiat atau melakukan tindakan yang melanggar adat seperti : kawin silariang (gadis dan pemuda bersepakat untuk melarikan diri bersama-sama setelah itu melakukan perkawinan), kawin nilariang (perkawinan yang terjadi setelah laki-laki melarikan seorang perempuan), kawin erangkale (perkawinan yang dilangsungkan setelah gadis membawa dirinya sendiri kepada laki-laki).


2. FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Sebagaimana yang telah dijelaskan lebih dahulu mengenai pengertian  perkawinan di bawah umur, maka selanjutnya dijelaskan tentang faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur antara lain, yaitu : Faktor kehendak orang tua, faktor kemauan anak itu sendiri, faktor adat dan budaya, faktor Ekonomi, faktor Agama, dan yang terakhir adalah karena rendahnya pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu system adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat.

Faktor perkawinan atas kehendak orang tua, karena sebagian orang tua tidak menganggap penting masalah usia anak yang akan dinikahkan, karena mereka berfikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Umur seseorang tidak menjamin untuk mencapai suatu kebahagiaan yang penting anak itu sudah aqil (baligh), aqil (baligh) bagi masyarakat pada umumnya ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun umurnya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil.

Dalam perjodohan ini orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberi kesan seakan-akan mencarikan jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua. Sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memborontak dan lari. Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara mempertahankan ikatan perjodohan yang sudah lama mereka bina selama brtahun-tahun untuk sampai kepelaminan. Para orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan perjodohan itu mengambil jalan dengan menyumpahi anaknya dan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua dan durhaka. Sehingga anak dengan terpaksa menerima perjodohan tersebut, dan anak tersebut akhirnya putus sekolah karena orang tua segera mengawinkannya untuk menjaga segera kemungkinan yang buruk akan terjadi.

Menurut Ahmad Rafiq menjelaskan, secara tidak langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda (dibawah usia yang ditentukan UU perkawinan dan KHI) akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini akan sulit terwujud apabila masing-masing belum matang jiwa dan raganya.

Berdasarkan hal ini, Pernikahan dini dalam pandangan hukum Islam tidaklah dilarang secara langsung atau secara tekstual akant etapi sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu dipertimbangkan sebelumnya dari kedua belah pihak (keluarga) baik calon pria maupun calon wanita


Faktor-faktor yang mendorong untuk melangsungkan perkawinan usia muda (R. Muhammad, 2011) adalah;


a. Faktor ekonomi

Orang tua mengawinkan anaknya karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang, sehingga untuk meringankan beban orang tua, mereka dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu

b. Faktor kemauan sendiri

Pasangan usia muda merasa sudah saling mencintai dan adanya pengaruh media, sehingga mereka terpengaruh untuk melakukan pernikahan usia muda.

c. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat akan pentingnya pendidikan, makna serta tujuan perkawinan sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda.

d. Faktor keluarga

Kekhawatiran orang tua akan anaknya yang sudah mempunyai pacar yang sudah sangat dekat, membuat orang tua ingin segera mengawinkan anaknya meskipun masih dibawah umur. Hal ini merupakan hal yang sudah turun-temurun. Sebuah keluarga tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya

menikah.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda menurut (Romauli, 2009) adalah;

a. Tingkat pendidikan Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong cepatnya perkawinan usia muda

b. Sikap dan hubungan dengan orang tua. Perkawinan ini dapat berlangsung karena adanya kepatuhan atau menentang dari remaja terhadap orang tuanya.

c. Sebagai jalan keluar dari berbagai kesulitan Misalnya kesulitan ekonom

d. Pandangan dan kepercayaan

e. Banyak di daerah ditemukan pandangan dan kepercayaan yang salah Misalnya kedewasaan seseorang dinilai dari status perkawinan, status janda lebih baik dari pada perawan tua.

f. Faktor masyarakat Lingkungan dan adat istiadat adanya anggapan jika anak gadis belum menikah dianggap sebagai aib keluarga.


Menurut (Noorkasiani, 2009) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda di Indonesia adalah;


a. Faktor individu.

Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang. Makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya perkawinan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda.

1) Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya perkawinan usia muda.

2) Sikap dan hubungan dengan orang tua. Perkawinan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya perkawinan usia muda. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan perkawinan remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.

3) Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan perkawinan yang berlangsung dalam usia sangat muda, diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.


b. Faktor keluarga

Peran orang tua dalam menentukan perkawinan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :

1) Sosial ekonomi keluarga. Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Perkawinan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya.

2) Tingkat pendidikan keluarga. Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan perkawinan diusia muda. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.

3) Kepercayaan dan atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga. Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya perkawinan diusia muda. Sering ditemukan orang tua mengawinkan anak mereka dalam usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempererat hubungan antar keluarga, dan atau untuk menjaga garis keturunan keluarga.

4) Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja. Jika keluarga kurang memiliki pilihan dalam menghadapi atau mengatasi masalah remaja, (misal : anak gadisnya melakukan perbuatan zina), anak gadis tersebut dinikahkan sebagai jalan keluarnya. Tindakan ini dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah.


c. Faktor masyarakat lingkungan

1) Adat istiadat. Terdapat anggapan di berbagai daerah di Indonesia bahwa anak gadis yang telah dewasa, tetapi belum berkeluarga, akan dipandang “aib” bagi keluarganya. Upaya orang tua untuk mengatasi hal tersebut ialah menikahkan anak gadis yang dimilikinya secepat mungkin sehingga mendorong terjadinya perkawinan usia muda.

2) Pandangan dan kepercayaan. Pandangan dan kepercayaan yang salah pada masyarakat dapat pula mendorong terjadinya perkawinan di usia muda. Contoh pandangan yang salah dan dipercayai oleh masyarakat, yaitu anggapan bahwa kedewasaan seseorang dinilai dari status perkawinan, status janda lebih baik daripada perawan tua dan kejantanan seseorang dinilai dari seringnya melakukan perkawinan. Interpretasi yang salah terhadap ajaran agama juga dapat menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda, misalnya sebagian besar masyarakat juga pemuka agama menganggap bahwa akil baliq ialah ketika seorang anak mendapatkan haid pertama, berarti anak wanita tersebut dapat dinikahkan, padahal akil baliq sesungguhnya terjadi setelah seorang anak wanita melampaui masa remaja.

3) Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan Sering ditemukan perkawinan usia muda karena beberapa pemuka masyarakat tertentu menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya, yaitu dengan mempergunakan kedudukannya untuk kawin lagi dan lebih memilih menikahi wanita yang masih muda, bukan dengan wanita yang telah berusia lanjut.

4) Tingkat pendidikan masyarakat Perkawinan usia muda dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang tingkat pendidikannya amat rendah cenderung mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda

5) Tingkat ekonomi masyarakat. Masyarakat yang tingkat ekonominya kurang memuaskan, sering memilih perkawinan sebagai jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi.

6) Tingkat kesehatan penduduk. Jika suatu daerah memiliki tingkat kesehatan yang belum memuaskan dengan masih tingginya angka kematian, sering pula ditemukan perkawinan usia muda di daerah tersebut.

7) Perubahan nilai. Akibat pengaruh modernisasi, terjadi perubahan nilai, yaitu semakin bebasnya hubungan antara pria dan wanita.

8) Peraturan perundang-undangan. Peran peraturan perundang-undangan dalam perkawinan usia muda cukup besar. Jika peraturan perundang-undangan masih membenarkan perkawinan usia muda, akan terus ditemukan perkawinan usia muda.


D. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan memfokuskan perhatian pada tinjauan sosio yuridis pernikahan anak dibawah umur, sehubungan dengan itu maka digunakan tipe penelitian lapangan (field research), dan Penelitian hukum Normatif (Normative Legal Research). Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah Law in action dan law in books. Sehubungan dengan  di tetapkan tipe penelitian lapangan dan tipe penelitian normative yang dimaksud,pada dasarnya  untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur dan untuk mengetahui pandangan hakim di Kota Makassar tentang perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Oleh Karena itu sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.


F. Hipotesa

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya, jadi pada dasarnya yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur ialah

1. Faktor budaya yang terkadang menjadi alasan terjadinya perkawinan anak dibawah umur

2. Faktor kenakalan remaja (hamil) selalu menjadi problem pergulan anak-anak dibawah umur ang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur.


G. Definisi Operasional

Untuk Mendapatan pemahaman yang sama tentang beberapa aspek yang berkenaan dengan penelitian ini, maka dikemukakan penafsiran berbagai istilah yang sering digunakan dalam bentuk definisi operasional sebagai berikut :

a. Perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan

b. Anak di bawah umur adalah anak yang belum cakap menurut hu


BAB III

METODE PENELITIAN


A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Berhubungan dengan kompleksnya data yang diteliti untuk dilakukan pengkajian secara mendalam, maka penelitian telah dilaksanakan selama tiga bulan di Kota Makassar


B. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai kasus itu, penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan

siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu


Penelitian ini menggunakan tipe analisis deskripsi kualitatif empirik yang menganalisis data-data secara interpretasi kualiatif dari perolehan fakta penelitian lapangan dan menghasilkan data berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Deskriptif empirik dimaksud supaya yang dilakukan dengan sengaja dalam rangka mencatat, melukiskan, menguraikan, melaporkan, dan mempelajari tentang keadaan subyek penelitian.

Metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah anaisis historis, komparatif, dan holistic, di mana data yang diperoleh mealui observasi partisipatif, fidnote, dan wawancara.


C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis data

a. Data primer adalah data-data pokok yang diperoleh langsung dan hasil wawancara langsung serta mendalam terhadap Tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap kompeten dan memiliki kualifikasi pengetahuan terhadap masalah dalam penelitian ini

b. Data sekunder atau data pendukung adalah data yang diciapatkan dan pihak yang tidak terkait secara langsung dengan objek/benda penelitian atau sumber lain yang ada kaitannya dengan obyek penelitian


D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi partisipan

Guna memperoleh data yang lengkap, maka peneliti secara langsung dan partisipatif pada wilayah peneitian untuk menjalin hubungan dan dapat berkomunikasi secara langsung, melihat, mengamati keadaan dan masalah yang diteliti

b. Wawancara mendalam (Indepth Interview)

Yakni penulis langsung melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang terpilih dengan menggunakan kerangka wawancara dan bantuan alat recorder. Wawancara ini direkam deengan alat tersebut kemudian dipindahkan ke dalam bentuk narasi dan kemudian dianalisis

c. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini Penulis juga berusaha melakukan kajian kepustakaan untuk rnelengkapi data yang dibutuhkan sesuai dengan subyek penelitian. Data yang kernudian akan dikaji dapat diperoleh dan dokumentasi atau arsip yang berhubungan dengan objek penelitian, baik berupa buku-buku teks, majalah-majalah maupun bahan-bahan kuliah serta penelitan-penelitian terdahulu yang dapat menunjang penulis dalam pembahasan ini.


E.Teknik Analisis Data

Analisis data yang telah diperoeh di lapangan, dilakukan secara interpretasi kualitatif dari dialog-dialog interaktif dan wawancara mendalam dengan para informan yang dianggap memiliki kompetensi pengetahuan secara teoritik maupun empirik tentang keadaan dan masalah penelitian. Proses analisis data dilakukan dalam beberapa tahap yakni; Tahap pertama analisis dilakukan adalah proses reduksi data yang berfokus pada pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. Abstraksi disini adalah usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam satuan-satuan. Proses reduksi dilakukan secara bertahap selama dan sesudah pengumpulan data sampai laporan tersusun. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data dan membuat kerangka dasar penyajian data.

Tahap kedua adalah penyajian data yaitu penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk teks naratif yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dianalisis dalam bentuk komponen-komponen sebagaimana yang ditentukan dalam penelitian.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan dari data hasil reduksi dan penyajiannya disesuaikan dengan pertanyaan penelitian dan tujuan dari penelitian ini.

Analisa data berlangsung terus-menerus sejak dari wilayah penelitian sampai pada proses pengumpulan data dan penulisan laporan penelitian. Artinya, bahwa analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian.

Dengan melakukan teknik tersebut diatas diharapkan informasi yang didapatkan dalam pelaksanaan penelitian dapat memberikan informasi yang valid dan aktual.



DAFTAR PUSTAKA

Al Ghifari Abu, 2002. Pernikahan Dini Dilema Generasi, Mujahid Press, Bandung.

Ali, Achmad, 2015. Menguak Tabir Hukum, Kencana prenada media group, Jakarta.

Fuadi, Munir,2013, Teoriteori besar (Grand Theori) Dalam Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 1990. Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Cet. I, ,Bandung.

Hadikusuma, H.Hilman, 2003. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung.

Ichsan, Ahmad, 1986. Hukum perkawinan bagi yang beragama Islam; Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sesiologi Hukum, Paradia Paramita, Jakarta.

Mahmud, 2012. Akilah Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam, (Cet.I, Alauddin University, Press.

Marzuki, Peter Mahmud, 2009, pengantar ilmu hukum, Kencana prenada media group, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

Nuri. Sukanto 2001. Petunjuk Membangun dan Membina Keluarga Menurut Ajaran Islam, Al-Ikhlas. 1981 Perwanto M.Ngalim, Psikologi Pendidikan Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, Subaya.

Rahman, Abdul,1992. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawina, Akademika, Jakarta.

Ropiq Ahmad, 1998. Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Saebani Beni Ahmad, 2007. Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang, Personal Press, Bandung.

Syarifuddin, Amir 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Prenada Media, Cet. I, Jakarta.

2007. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, Visimedia, Jakarta.

2007, UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Cet. I, Bandung.

Posting Komentar

© IMAGINATOR ID. All rights reserved. Developed by Jago Desain