[TERBARU] CONTOH JUDUL PENELITIAN - Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi

Penulisan Tugas Akhir yang harus diselesaikan oleh kalian-kalian para Mahasiswa tingkat akhir. Mungkin diantaranya adalah Skripsi, Tesis, Disertasi, diantara ketiga memilik jenjang yang berbeda-beda dari setiap tingkatannya pula. 

Nah, disini saya akan sedikit membagikan informasi dan beberapa contoh judul penelitian terkhusus mengenai program studi Hukum.

Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin perlu di ingat kembali bahwa dalam penelitian hukum ada beberapa metode yang di gunakan diantaranya sebagi berikut;

1. Metode Penelitian Normatif

Jenis metode penelitian yang pertama ini bisa disebut sebagai penelitian yang bersifat doktriner dan biasanya berasal dari penelitian sumber-sumber dari perpustakaan. Sebagian besar arah penelitian yang satu ini berhubungan dengan peraturan-peraturan yang tertulis dan berkaitan erat dengan kepustakaan.

Penelitian ini memerlukan sumber yang sangat banyak dan dilengkapi dengan data-data yang bersifat sekunder. Penelitian hukum normatif ini dikaji dari banyak aspek. Misalkan saja dari aspek teori, filosofi, perbandingan, penjelasan umum, komposisi, dan lain sebagainya.

Perlu adanya penjelasan secara terperinci mengenai setiap pasal yang dimasukkan ke dalam laporan penelitian. Bahasa yang dipakai juga harus selalu bahasa hukum. Cakupan dari metode penelitian ini cukup luas.

2. Metode Penelitian Empiris

Jenis metode penelitian yang kedua adalah metode penelitian empiris. Metode ini menjelaskan tentang sebuah penelitian hukum yang berfungsi dalam melihat hukum sebagai arti yang nyata dan meneliti mengenai cara kerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.

Metode ini melakukan penelitian individu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, maka tidak heran bila banyak yang menyebutnya sebagai hukum sosiologis. Penelitian hukum ini diambil dari banyak fakta yang ada di masyarakat, badan pemerintah, dan badan hukum.

3. Metode Penelitian Normatif-Empiris

Jenis metode penelitian yang berikutnya adalah metode penelitian bidang hukum yang bersifat normatif-empiris. Metode tersebut menggabungkan antara pendekatan empiris dan normatif. 

Dalam metode ini ada tiga kategori yakni non judicial case study, judicial case study, dan live case study. Masing-masing pendekatan memiliki perbedaan.

• Pendekatan non judicial case study adalah pendekatan kasus berkaitan dengan hukum yang tidak ada konflik, sehingga tidak perlu adanya campur tangan pihak pengadilan. 

• Pendekatan judicial case study merupakan pendekatan yang terjadi akibat konflik, sehingga melibatkan adanya campur tangan pihak pengadilan. 

• Sedangkan pendekatan live case study adalah pendekatan suatu peristiwa hukum yang masih berlangsung prosesnya atau belum berakhir.


Itulah beberapa jenis metode penelitian hukum dan penjelasannya, Kemudian kita masuk ke beberapa pengertian dari Skripsi, Tesis, Disertasi. 

PENULISAN SKRIPSI

Pada akhir studi Program Sarjana, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan Skripsi, dengan ketentuan yang mungkin berbeda-beda dari setiap Universitas. Jadi kalian bisa melihat kembali aturan yang disediaakan masing-masing fakultas. Atau (lihat Pedoman Penyusunan dan Penulisan Laporan Skripsi di fakultas masing-masing)

PENULISAN TESIS

Pada akhir masa studi, mahasiswa program Magister diwajibkan menulis tesis (atau ‘Tugas Akhir’ yang sejenis bagi mahasiswa  Program Sarjana) dengan ketentuan yang telah di berikan oleh masing-masing Universitas dan Jurusan.

PENULISAN DISERTASI

Begitu pula dengan Penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor. Seperti pada poin-poin diatas.


Di artikel kali ini, saya membagikan beberapa referensi JUDUL penelitian megenai Program Studi HUKUM, diantaranya adalah;

1. Referensi Judul Program Studi Ilmu Hukum 

2. Referensi Judul Program Studi Hukum Pidana

3. Referensi Judul Program Studi Hukum Perdata

4. Referensi Judul Program Studi Hukum Internasional

5. Referensi Judul Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


BERIKUT INI ADA BEBERAPA JUDUL PENELITIAN PROGRAM STUDI HUKUM. SKRIPSI, TESIS, DISERTASI YANG BISA DI JADIKAN BAHAN REFERENSI.

REFERENSI JUDUL ILMU HUKUM 

1. Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Praktek Persaingan Curang

2. Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau dari Undang-undang Pemerintahan Daerah

3. Akibat Hukum Serta Penyelesaian Masalah Kelalaian Pegawai Bank Memasukkan Nomor Rekening Nasabah Dalam Transfer Uang Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota ABC

4. Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet(E-COMMERCE) Berdasarkan Kuhperdata

5. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)

6. Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri ABC

7. Pertanggungjawaban Pidana Pengatur Lalu Lintas Udara Sipil Atas Kecelakaan Pesawat Terbang Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbanga

8. Pengadaan Tanah Dalam Rangka Perluasan Lahan Hak Guna Usaha Pada PT. ABC

9. Kewenangan Dan Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Korupsi

10.Analisis Juridis Pelaksanaan Penghapusan Piutang Terhadap Kredit Macet (Studi Pada PT. Bank ABC)

11.Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pendidikan Polri Di Akademi Kepolisian Kota ABC

12.Hak-Hak Pekerja/Buruh Dalam Praktek Outsourcing Menurut UU Ketenagakerjaan (Studi Kasus Disnakertrans Propsu)

13.Tinjauan Hukum Merger Perseroan Terbatas Perkebunan (Studi Di PT.ABC)

14.Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (Suatu Tinjauan Yuridis)

15.Tanggung Jawab PT. ABC Terhadap Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 (Studi Pada PT. ABC Provinsi ABC)

16.Tanggung Jawab Keperdataan Media Cetak Dalam Memuat Berita Yang Salah

17.Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi ( Studi Dalam Lembaga Terkait Di Kota ABC)

18.Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya (Studi di LP Kelas I Kota ABC)

19.Pembuktian Tindak Pidana Dibidang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dari Perspektif Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

20.Implementasi UU No 21 Tahun 2007 Dalam Penanganan Korban Trafficking Perspektif Hukum Internasional

21.Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Ketentuan Kontrak Standard Pemberian Kredit Di Bank (Studi pada Bank ABC Cabang Kota ABC)

22.Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Illegal Logging (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan 2240/Pid.B/2007/ PN.Mdn)

23.Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan Secara Terpisah Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Beberapa Orang ( Surat Tuntutan NO.REG/ PER:PDM – 190 / EP.1/Medan/2007 )

24.Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia Berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

25.Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pro Xl (Studi Kasus : PT. ABC Kota DEF)

26.Alternatif Pembayaran Luar Negeri Dalam Hal Non Letter Of Credit Pada PT. ABC Kota ABC

27.Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Buruh Dan Majikan Berkaitan Dengan Kepailitan Perusahaan

28.Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Produknya (Studi Kasus PT. ABC Kota ABC)

29.Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Keterbukaan Bagi Perusahaan Publik (Emiten) yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

30.Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Berkaitan Dengan Keselamatan Penerbangan Ditinjau Dari Hukum Agraria ( Studi Di Kota ABC)

31.Tinjauan Yuridis Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak Oleh Penyedia Jasa Kepada Konsumen Jasa Penerbangan Menurut UU Perlindungan Konsumen

32.Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

33.Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Take Over Bank Gagal

34.Aspek Yuridis Dan Kriminologi Terhadap Hubungan Seksual Sedarah (Incest) Yang Dilakukan Ayah Kandung Terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Register No. 110/P.2.10/08/2006/PN. Mataram)

35.Unsur Kesalahan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

36.Perlindungan Hukum Atas Merek Dagang Dalam Sistem Hukum Merek Di Indonesia (Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 PK/N/HaKI/2003)

37.Upaya – Upaya ASEAN Dalam Menghadapi Polusi Udara Lintas Batas Negara Yang Disebabkan Oleh Kebakaran Hutan

38.Tinjauan Victimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan Pengadilan Negri Kota ABC No.657/PID.B/2004/P.N.Mdn)

39.Zulfan: Perkembangan International Planned Parenthood Federation (IPPF) Sebagai Organisasi Internasional Di Indonesia

40.Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jaminan Hak Atas Tanah Dalam Akta PPAT

41.Tinjauan Hukum Terhadap Cek Dan Bilyet Giro Kosong Dalam Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Perbankan

42.Fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana dibidang asuransi (Studi kasus di Pengadilan negeri Medan dengan putusan No. 4259/Pid.B/2006/PN.Mdn)

43.Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Karyawan Di PT. ABC Kecamatan ABC

44.Perlindungan Hukum Bagi Franchise Dalam Perjanjian Bisnis Franchise Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

45.Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Meralisasikan Investasi Asing (Studi : Di Kabupaten ABC)

46.Tinjauan Yuridis Jaminan Perlindungan Konsumen Pada Perusahaan Network Marketing (Studi Kasus PT. ABC)

47.Praktik Perlindungan Tenaga Kerja Anak Menurut Pasal 71 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pada Beberapa Industri Bika Ambon Di Kota ABC

48.Perlidungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet

49.Aspek Hukum Pidana Kenakalan Anak Terhadap Keluarga (Studi Kasus Kenakalan Anak Terhadap Keluarga)

50.Status Dan Kedudukan Hukum Bank Indonesia Menurut UU No.13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral Dan UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Studi Perbandingan)


REFERENSI JUDUL HUKUM PIDANA

1. Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perampasan Paksa Sepeda Motor Dalam Perspektif Krimonologi (Studi Putusan Kasus Putusan No. 3.288/Pid.B/2014/PN.MDN)

2. Eksistensi Pidana Denda dalam Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi

3. Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Dukun Beranak Dalam Putusan Mahkamah Agung No.2189/K/Pid/2010

4. Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan oleh Pelajar (Studi Kasus Polsek Delitua)

5. Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Sudut Kriminologi (Studi Kasus Putusan NO. 95/Pid.B/2013/PN.MDN)”

6. Tinjauan Yuridis Mengenai Pembuktian Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

7. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

8. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkotika dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Perkara Nomor 139/Pid.B/2010/PN.Kbm )

9. Tinjauan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan (Studi Putusan No.465/PID.SUS/2010/PN.Psp)

10.Dissenting Opinion Sebagai Bentuk Kebebasan Hakim dalam Membuat Putusan Pengadilan guna Menemukan Kebenaran Materiil

11.Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Pengadilan Negeri Kota ABC)

12.Eksistensi Perdamaian Antara Korban dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dalam Sistem Pemidanaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota ABC)

13.Eksistensi Konvensi Internasional Tentang Terorisme Ditinjau Dari Hukum Pidana Nasional

14.Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Kasus Putusan No:2438/Pid.B/2014/Pn.Mdn )

15.Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota ABC Nomor 479/Pid.B/2011/Pn.Mdn)

16.Penerapan Ketentuan Pidana Dalam Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dintinjau Dari Aspek Perlindungan Terhadap Korban (Studi Terhadap 4 (empat) Putusan Pengadilan Negeri)

17.Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Penganiayaan

18.Penerapan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Terhadap Beberapa Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Kota ABC)

19.Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika ( Studi Putusan No. 847/Pid.B/2013/PN.MDN)

20.Kajian Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan ABC Kabupaten DEF

21.Peranan Polisi Dalam Menanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Pada Polsek ABC Kabupaten DEF)

22.Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungang Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Nomor 1554/Pid.B/2012/PN.MDN)

23.Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Militer (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil) Kota ABC)

24.Sah Tidaknya Penetapan Status Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Yang Diajukan Sebagai Alasan Pra Peradilan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel – Pra Peradilan Budi Gunawan)

25.Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dalam Bentuk Pokok Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Pidana Islam

26.Peranan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana (Studi Di Desa ABC Kecamatan DEF Kabupaten GHI)

27.Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Pengguguran Kandungan

28.Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor : 01/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn)

29.Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta ABC)

30.Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek ABC)

31.Analisis Yuridis Tndak Pidana Narkotika Yang dilakukan oleh Anak

32.Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Kepada Anak Golongan Masyarakat Kurang Mampu Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Di Kota ABC )

33.Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah

34.Kedudukan Keterangan Saksi Di Penyidikan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Persidangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri ABC No.752/ Pid.B/ 2012/ PN.Stb)

35.Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lemabaga Pemasyarakatan Klas II A Kabupaten ABC)

36.Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perusakan dan Pencemaran Lingkungan (Studi Putusan MA RI No. 755K/PID.SUS/2007)

37.Pengadaan Barang Yang Menyebabkan Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ( Studi Putusan Pengadilan Tinggi Kota ABC Nomor 19/Pid.Sus.K/2014/PT.MDN)

38.Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana dan Perlindungan Terhadap Guru dan UU No 14 Tahun 2005 (Analisis Juridis Terhadap Putusan PT Medan No 274/PID/2012/PT-MDN dan Putusan MA No 2024 K/Pid.Sus/2009)

39.Analisis Hukum Mengenai Penguasaan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Hak oleh Warga Sipil (Studi Kasus pada Putusan Nomor: 261/Pid.b/2013/PN.GS)

40.Pemenuhan Hak atas Kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Kota ABC)

41.Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Penyalahgunaan Internet Sebagai Media Bullying Menurut Undang Undang No 11 Tahun 2008

42.Penegakan Hukum Oleh Polisi Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika di Kampus Khususnya Wilayah Hukum Polda ABC

43.Tinjauan Yuridi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri ABC No.791/Pid.B/2011/PN.SIM)

44.Tindak Pidana Judi Menurut Hukum Positif (Kuhp) Dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003

45.Peran Polisi Perairan Dalam Menangani Tindak Pidana Perikanan di Perairan Serdang Bedagai (Studi di Satuan Kepolisian Perairan Resort Serdang Bedagai)

46.Sanksi Denda Terhadap Pelaku Tanpa Izin Melakukan Kegiatan Industri Kecil berdasarkan Persepktif UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 974/Pid.B/2014/PN.Mdn)

47.Tindak Pidana Bersyarat pada Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak Dalam Praktik (Studi Putusan Nomor: 217/Pid.Sus/2014/PT.Bdg)

48.Tindak Pidana Membantu Melakukan Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor : 03/PID.SUS-Anak/2014/PN.MDN)

49.Penjatuhan Sanksi Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Selama Menjalani Pembinaan Menurut Hukum Pidana di Indonesia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota ABC)

50.Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Wilayah Hukum POLRES ABC)


REFERENSI JUDUL HUKUM PERDATA

1. Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

2. Tinjauan Yuridis terhadap Asuransi Jiwa dalam Proses Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Pembayaran Asuransi pada PT. ABC di Kota DEF

3. Segi-Segi Hukum Perjanjian Dalam Sistem Pembayaran Dari Pihak Apotek Kepada Distributor Obat Mengenai Pemasokan Dan Pengeluaran Obat (Pada Apotek ABC, Jalan DEF, Kota GHI)

4. Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum yang Mengakibatkan Kerugian Berupa Penipuan Penawaran Jasa Pengurusan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antara Gremeny Siahaan dengan Tiromanta Sinambela (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.G/2013/PN.Mdn)

5. Kerjasama dan Tanggung Jawab Perusahaan Pengiriman Barang Dengan Airline Terhadap Pemilik Barang Akibat Kelalaian yang Menyebabkan Rusak Atau Hilangnya Barang Kiriman. (Studi di PT. ABC Cabang Kota DEF)

6. Kajian Yuridis Mengenai Dampak Hukum Akibat Naik-Nya Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Regulasi Kenaikan Tarif Angkutan Umum (Studi Pada Koperasi Pengangkutan Umum Kota ABC (KPUM))

7. Aspek Hukum Jaminan Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Pada PT. Bank ABC Cabang Pembantu Pasar DEF)

8. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Pada PT. ABC

9. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Fotografi (Studi Terhadap Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014)

10.Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi PT. Bank ABC) Cabang Kota DEF

11.Perjanjian Sewa Tanah Perkebunan Kelapa Sawit ( Studi Kasus di Kampung Harapan Bagan Sinembah Riau )

12.Aspek Perlindungan Hukum Pengguna Jasa (Penumpang) Transportasi Online Berbasis Aplikasi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota ABC)

13.Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Gadai Dalam Perjanjian Gadai (Studi Pada PT.ABC)

14.Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet (Studi pada PT Bank ABC Cabang Kota DEF)

15.Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Antara Dinas Pendidikan Kabupaten ABC Dengan CV. DEF

16.Pembatalan Hak Sewa Bangunan oleh Ahli Waris Terhadap Ruko yang Dibangun di Atas Tanah Milik Orang Lain (Studi Putusan : Pengadilan Negeri Medan No. 227/Pdt.G/2012/PN MEDAN)

17.Akibat Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas dan Kaitannya Dengan Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Pengadilan Agama Medan Kelas-IA)

18.Perlindungan Hukum Bagi Debitur atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat/Dibawah Tangan (Studi Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi ABC )

19.Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur (Tinjauan Dari Segi Hukum Islam dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974)

20.Tinjauan Yuridis Anti Dumping Yang Diterapkan Di Indonesia Terhadap Produk Eksport Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

21.Efektifitas Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Arbitrase pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota ABC

22.Wanprestasi Anggota Koperasi Kredit Cu Sondang Nauli Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Berupa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

23.Tinjauan Yuridis terhadap Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kendala yang Dihadapi oleh Pihak Bank ( Studi Bank Sumut Cabang Pembantu Universitas ABC Kota DEF)

24.Tinjauan Yuridis Penggunaan Public Domain Sebagai Suatu Merek Dagang yang Sah Ditinjau Dari UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Kopitiam)

25.Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit bagi Pasien BPJS terhadap Tindakan Medis yang Dilakukan oleh Dokter Mmuda (Studi pada RSUP ABC)

26.Aspek Hukum Penghapusbukuan Kredit (Write Off) Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Pada Bank Sumut Cabang Kota ABC)

27.Tanggung Jawab Pengawas Lalu Lintas Udara (Air Traffic Control) Terhadap Lalu Lintas Udara Yang Aman Dan Lancar (Studi Pada Bandar Udara Kuala Namu International)

28.Analisa Terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak pada Perjanjian Baku dalam Penjualan Perumahan di PT. ABC

29.Tinjauan Yuridis Kontrak Penjualan Plywood Antara PT. Mujur Timber Sibolga Dengan Sustainable Timber Direct (Studi Pada PT. ABC)

30.Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Yang Melakukan Penyimpanan Dana Pada Suatu Lembaga Non Bank (Study Pada Koperasi Serba Usaha Padat Karya Di Kota ABC)

31.Perjanjian Pemasangan Instalasi Pipa Air Minum Antara Pdam Tirtanadi Dengan Pihak Kontraktor (CV. ABC)

32.Peranan Stasiun Dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Darat Terhadap Penumpang (Studi Pada P.O SAMPRI Stasiun Kabanjahe)

33.Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Good Corporate Governance Dikaitkan Dengan Tugas Dan Fungsi Direksi (Studi Pada PT. ABC Kota DEF)

34.Peranan Mediator Dalam Sengketa Perceraian Menurut Perma No.1 Tahun XX (Studi Di Pengadilan Negeri ABC)

35.Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Angkutan Antara Perusahaan Angkutan Barang Dengan Pengirim Melalui Angkutan Darat (Studi Pada CV. ABC Kota DEF)

36.Analisis Yuridis terhadap Implementasi Perjanjian Pemborongan Rehab Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan antara Dinas Kesejahteraan dan Sosial dengan CV. ABC

37.Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Pabrik Kelapa Sawit Antara PT. Bima Dwi Pertiwi Nusantara Dengan PT.ABC

38.Tinjauan Hukum Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Dengan Asuransi (Studi Pada PT. ABC)

39.Penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Cv. ABC Kota DEF

40.Aspek Hukum Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distro Fashion Dengan Supplier

41.Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pengangkutan Darat Dengan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (Study Pengangkutan CPO di Kota ABC)

42.Kajian Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat di Bidang Perdata (Studi di LBH Medan dan LBH Trisila Provinsi ABC)

43.Pengaruh Capital, Risk Profile, Earning Dan Liquidity Terhadap Nilai Perusahaan Bank-Bank Umum Go Public Di Indonesia Periode 2012-2014

44.Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Tukang Gigi Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi pada Tempat Usaha Tukang Gigi di Kota ABC)

45.Analisa Saham Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Pada Bank Bri Cabang Medan)

46.Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Antara Petugas Administrasi (Pekerja Kontrak) Dengan PT. Bank ABC. Kantor Cabang Kota DEF

47.Aspek-Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Kereta Api Dari Medan Ke Bandara Internasional Kuala Namu (Studi Pada PT.ABC Kota DEF)

48.Penerapan Prinsip Metode Analisis 5C oleh Pengurus Credit Union terhadap Anggota Credit Union yang Menjadi Calon Debitor Kredit (Studi Pada CU Harapan Kita Belawan)

49.Tanggung jawab Pelayanan Dan Pengamanan Kargo Di Bandar Udara Yang Akan Diangkut Dengan Menggunakan Pesawat Udara (Studi Pada Kuala Namu Internasional Airport)

50.Wanprestasi Anggota Koperasi Kredit Cu Sondang Nauli Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Berupa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)


REFERENSI JUDUL HUKUM TATA NEGARA

1. Fungsi Dan Peranan Badan Perwakilan Dlm Sistem Ketatanegaraan (Tinjauan Kritis Terhadap Perjalanan Demokrasi Di Indonesia)

2. Pengawasan Preventatif Dalam Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus Pada Pola Pengolahan Limbah Air Pd Aneka Kimia)

3. Implikasi Berlakunya Uu Ri No 40 Th 1999 Ttg Pers Terhadap Kebebasan Pers

4. Peran Dprd Kab.Bantul Dalam Penetapan Tata Tertib Dprd Di Kab. Abc Th Xx

5. Optimalisasi Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Oleh Dpr Daerah Menurut Uu No 22 Th 1999 Di Kab. Abc

6. Pelaksanaan Peraturan Daerah No 8 Th 1999 Ttg Retribusi Pasar Dan Kontribusinya Terhadap Anggaran Dan Belanja Daerah Di Kota Abc

7. Pengawasan Dprd Kota Jogja Thd Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Abc Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

8. Tinjauan Yuridis Konvensi Ketenagakerjaan Sbg Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia

9. Pelaksanaan Peraturan Daerah No 25 Th 2000 Ttg Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Studi Kasus Di Kec. Abc, Kab. Def)

10.Peranan Kepala Desa Dlm Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Uu No 32 Th 2004 Ttg Pemerintahan Desa Di Desa Abc Kab. Def

11.Penegakan Hukum Peraturan Daerah No 18 Th 2002 Ttg Pengelolaan Kebersihan Di Kota Abc

12.Peran Dinas Pengelolaan Pasar Dlm Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Daerah Kota Abc

13.Studi Kemanfaatan Dana Perimbangan Bagi Pemerintah Kota Abc

14.Studi Komparatif Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Abc Sebelum Dan Sesudah Di Bentuknya Dinas Ketertiban Kota Def

15.Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pembangunan Daerah Di Kab. Abc Prop. Def

16.Peranan Dinas Perhubungan Propinsi Abc Dlm Penyelenggaraan Angkutan Bus Perkotaan Di Wilayah Abc Perkotaan Def

17.Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Prop. Abc Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Menurut Uu No 22 Th 1999

18.Implementasi Peraturan Daerah Ttg Pajak Parkir Dlm Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Abc

19.Penggunaan Tanah Eks Bengkok Setelah Peralihan Sistem Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan (Studi Kasus Di Kab. Abc)

20.Peranan Bappeda Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kota Abc

21.Arti Pentingnya Pemilu Dlm Memyelenggarakan Pemerintahan Desa Di Daerah Tk Ii Kab. Abc

22.Peranan Lembaga Musyawarah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Daerah Tk Ii Kab. Abc

23.Efektivitas Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Di Yk

24.Pemeriksaan Pajak Penghasilan Dalam Sistem Keuangan Negara (Suatu Kajian Hukum)

25.Fungsi Bappeda Kab. Batanghari Dlm Perencanaan Tata Ruang Kota Berwawasan Lingkungan

26.Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Sistem Keuangan Daerah Di Kab. Abc

27.Implementasi Pasal 27 Uud 45 Ttg Hak Tiap-Tiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yg Layak Bagi Kemanusiaan Pada Masa Kekuasaan Orde Baru (Kajian Kriyis Praktek Ham Bagi Rakyat Indonesia Masa Orde Baru)

28.Perkembangan Wewenang Dan Hak Dpr Menurut Uud 1945, Konstiotusi Ris 1945, Uud 1950 Dan Uud 1945 Setelah Perubahan

29.Kerja Sama Pemerintah Desa Dan Bpd Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Desa Abc Kec. Def Kab. Ghi)

30.Peranan Badan Petimbangan Daerah Dlm Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Du Daerah Abc

31.Peran Dprd Dlm Dinamika Politik Pada Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Uu No 22 Th 1999 (Studi Kasus Dprd Kab. Abc)

32.Kedudukan Dan Peranan Menteri Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Ri Pada Masa Orde Baru

33.Peranan Aparat Perpajakan Dalam Meningkatkan Kemampuan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak

34.Dampak Perubahan Sistem Ketatanegaraan Ri Terhadap Pelaksanaan Uu Kewarganegaraan Ri

35.Urgensi Komisi Konstitusi Dlm Proses Penyempurnaan Amandemen Uud 1945

36.Tinjauan Kedudukan Kepolisian Negara Ri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

37.Peranan Dprd Dalam Pencalonan, Pemilihan Dan Penetapan Bupati Abc

38.Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Kab. Abc

39.Kegunaan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Abc Dalam Menunjang Pembangunan Fisik Daerah

40.Kedudukan Bupati Kepala Daerah Dlm Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah (Studi Komparatif Menurut Uu No 5 Th 1974 Dg Uu No 22 Th 1999)

41.Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Abc Dlm Mewujudkan Good Governanve

42.Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Abc Dlm Menegakkan Peraturan Daerah Kota Def (Studi Komparatif Sebelum Dan Sesudah Setelah Uu No 22 Th 1999)

43.Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pns Di Ptun Yk

44.Peranan Dprd Dlm Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Di Kab. Abc (Telaah Kritis Dlm Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 1999-2003)

45.Pelaksanaan Penertiban Dan Pelaksanaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Abc (Tinjauan Yurudis Terhadap Perda Kota Def No 26 Th 2002)

46.Peranan Pemerintah Desa Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dlm Perencanaan Pembangunan Di Desa Abc Provinsi Def

47.Peranan Dprd Periode 1999-2004 Dlm Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kab. Abc (Studi Ttg Partisipasi Publik Dlm Pemerintahan Daerah)

48.Tinjauan Yuridis Terhadap Netralitas Pns Dari Keanggotaan Parpol Di Prop. Abc Dan Prop.Def

49.Peranan Badan Kepegawaian Negara Setelah Berlakunya Uu No 22 Th 1999 (Analisis Yuridis Ttg Penetepan Pensiun Otomatis Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Uu No 22 Th 1999)

50.Peranan Pemerintah Daerah Kota Aaa Dlm Pembangunan Pariwisata Berqwawasan Lingkungan


REFERENSI JUDUL HUKUM INTERNASIONAL

1. Kejahatan Kemanusiaan sebagai Pelanggaran HAM Berat Terhadap Penduduk Sipil di Republik Afrika Tengah Ditinjau dari Hukum Internasional

2. Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Prinsip Non Refoulement

3. Pengaturan Air Defence Identification Zone (Adiz) Sebagai Perwujudan Kedaulatan Teritorial Ditinjau Dari Konvensi Paris 1919

4. Berlakunya Statuta Fédération Internationale De Football Association (FIFA) Terhadap Kedaulatan Negara (Studi Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI))

5. Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Internasional

6. Tinjauan Yuridis Hukum Udara Internasional Dalam Kasus Jatuhnya Pesawat Tempur Rusia Akibat Penembakan Turki

7. Implementasi Dari Undang-Undang No 10 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional

8. Kewenangan International Seabed Authority (ISA) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Mineral di Kawasan (Area) Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional

9. Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Free Flow Of Services Terhadap Tenaga Kerja Terampil Negara- Negara Anggota Asean Dalam Implementasi Asean Economic Community (Aec) 2015 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Internasional Dan Nasional

10.Tinjauan Yuridis Terhadap Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Laut Indonesia dan Laut Internasional Berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) dan Undang-Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

11.Tinjauan Yuridis Prinsip Non Refoulment Terhadap Penolakan Pengungsi Etnis Rohingya Oleh Australia Dan Thailand Menurut Hukum Internasional

12.Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pengungsi Anak Menurut Konvensi Hak-Hak Anak 20 Nopember 1989 Oleh UNHCR (United Nations High Commisioner For Refugees)

13.Kedudukan Pulau Nipa Sebagai Pulau Terluar Untuk Penarikan Garis Pangkal Laut Terluar Indonesia Yang Berbatasan Dengan Singapura

14.Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Free Flow Of Goods Terhadap Negara-Negara Asia Tenggara (Asean) Dalam Implementasi Asean Economic Community (Aec) 2015 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Internasional Dan Nasional

15.Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Negara Lain Akibat Kabut Asap Kebakaran Hutan Dan Lahan Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional

16.Implikasi Penggunaan Teknologi Pesawat Siluman (Stealth Fighter) Dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Suatu Negara Atas Ruang Udara Wilayahnya Ditinjau Menurut Hukum Internasional

17.Legalitas Status Perlindungan Climate Change Refugees Di Negara Penerima Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional

18.Peran Indonesia Dalam Pengelolaan Dan Konservasi Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh Setelah Ratifikasi Konvensi Western And Central Pasific Fisheries Commission (Wcpfc)

19.Tinjauan Terhadap Pelanggaran Ham Dan Prinsip Kedaulatan Impunity Dilihat Dalam Hukum Internasional Di Negara Ukraina

20.Dampak Putusan Maffezini terhadap Interpretasi Klausul Most-Favored Nation dalam hal Persetujuan (Consent) Pengajuan Penyelesaian Sengketa Investasi ke International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)

21.Aspek Perlindungan Pengungsi Dilihat Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional (Studi Kasus Penanganan Pengungsi Rohingya Di Kota Medan)

22.Aspek Hukum Penggunaan Pesawat Militer Sebagai Pesawat Sipil Untuk Transportasi Penduduk Sipil Ditinjau Dari Hukum Internasional

23.Perlindungan Terhadap Pers Di Negara Yang Sedang Berkonflik Menurut Hukum Internasional

24.Pembajakan Kapal Di Laut Lepas Ditinjau Dari Hukum Internasional (Studi Kasus Kapal Mv Jahan Moni)

25.Pertanggungjawaban Serta Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Kecelakaan Air Asia Qz8501 Ditinjau Dari Konvensi Internasional

26.Kesepakatan Investasi Langsung Dalam Rangka Asean Economic Community (AEC) 2015 Menurut Perspektif Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Nasional

27.United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 Dalam Kaitannya Dengan Pembentukan Hukum Nasional di Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

28.Pelanggaran Hak atas Kekebalan Diplomatik Pejabat Missi Diplomatik oleh Negara Penerima

29.Status Perjanjian Internasional Dalam Kaitannya Dengan Kerjasama Sister City (Kota Bersaudara) yang Dibuat oleh Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kota Ichikawa

30.Kedudukan Swiss Sebagai Negara Netral Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

31.Tinjauan Yuridis Terhadap Open Sky Asean 2015 Dan Regulasinya Terhadap Penerbangan Di Indonesia

32.Pengaturan Batas Wilayah Laut Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Relevansinya Dengan United Nations Convention On The Aw Of The Sea 1982

33.Kewenagan Menangkap dan Mengadil Bajak Laut di Wilayah Jurisdiksi Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional

34.Tinjauan Yuridis Atas Upaya Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menciptakan Tatanan Negara-Negara Di Dunia Yang Berdaulat, Damai Dan Adil

35.Kedudukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menjatuhkan Sanksi Resolusi Terhadap Israel

36.Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Laut Zee Oleh Kapal Asing Menurut Hukum Internasional

37.Status Perjanjian Internasional Antara Indonesia Dengan Asean Dalam Pendirian Sekretariat Asean Di Jakarta Terkait Dengan Host Country Agreement (Hca)

38.Mekanisme Penyelesaian Sengketa oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara Anggota ASEAN.

39.Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pengusiran Pencari Suaka Di Australia Menurut Hukum Internasional

40.Perlindungan Hukum Internasional Atas Pelanggaran Ham Terhadap Sukuanakdalamsebagai Kaum Indigenous Di Indonesia

41.Tanggung Jawab Negara Indonesia Selaku Negara Khatulistiwa dan Negara Kolong (GSO)

42.Perlindungan Terhadap Paus Di Southren Ocean Whale Sanctuary Menurut International Convention For The Regulation Of Whaling (Studi Pada Sengketa Perburuan Paus Antara Jepang Dan Australia )

43.Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Internasional

44.Kesepakatan Antara Indonesia Dengan Malaysia Sebagai Anggota Association Of South East Asian Nations (Asean) Dalam Memberantas Kejahatan Lintas Negara

45.Pemberlakuan Perjanjian Internasional Di Indonesia Dikaitkan Dengan Judicial Review Terhadap Piagam Asean Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

46.Pemberlakuan Bebas Visa Bagi Negara-Negara Anggota Organisasi Konferensi Islam (Oki) Menurut Tinjauan Hukum Internasional

47.Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Dari Penyandang Disabilitasmenurut Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Dan Pengaturan Hukum Nasional Indonesia

48.Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia dan Jepang tentang Joint Crediting Mechanism 2013 untuk Kemitraan Pertumbuhan Rendah Karbon

49.Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang Menurut Konvensi Hak Anak 1989

50.Penahanan Nelayan Yang Melanggar Wilayah Perairan Dan Wilayah Yurisdiksi Antara Indonesia – Malaysia Ditinjau Dari Hukum Internasional


REFERENSI JUDUL HUKUM EKONOMI SYARIAH

1. Pengaruh Struktur Modal, Karakteristik Internal Dan Eksternal Bank Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Dan Malaysia.

2. “Relevansi Nilai Informasi Akuntansi Sebelum Dan Sesudah Konvergensi Ifrs Di Indonesia” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun Xx-Xx).

3. Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Syariah Di Pemerintahan Kota,...

4. Anteseden Dan Konsekuensi Risiko Sistematik Terhadap Return Saham (Studi Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bei Tahun Xx-Xx).

5. Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Syariah Di Hotel Abc Kota Def

6. Analisis Pengaruh Return On Equity, Firm Size, Current Ratio Dan Institutional Ownership Terhadap Dividend Payout Ratio Dengan Debt To Equity Ratio Sebagai Variabel Intervening.

7. Analisis Pengaruh Npl, Bopo, Ldr, Size, Direksi Dan Komisaris Independen Terhadap Profitabilitas Bank (Studi Perbandingan Bank Umum Konvensional Dengan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Xx-Xx).

8. Analisis Pengaruh Npl, Bopo, Ldr, Size, Direksi Dan Komisaris Independen Terhadap Profitabilitas Bank (Studi Perbandingan Bank Umum Konvensional Dengan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Xx-Xx).

9. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Perbankan (Studi Perbandingan Bank Devisa Dan Bank Non Devisa Di Indonesia Periode Tahun Xx-Xx).

10.Analisis Pengaruh Jumlah Atm, Mikro Dan Retail Banking, Gaji Direksi, Dan Nii Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec Melalui Mediasi Npl Dan Roa (Studi Pada Perbankan Di Indonesia Periode Tahun Xx-Xx).

11.Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Loan Loss Provision Bank Umum Konvensional Di Indonesia (Periode Tahun Xx-X).

12.Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio, Loan Loss Provision Dan Net Interest Margin Terhadap Non Performing Loan (Studi Kasus Pada Bank Umum Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun Xx-Xx).

13.Analisis Pengaruh Kompensasi Dan Iklim Organisasi Terhadap Intention To Quit (Studi Pada Kafe Abc Kota Def).

14.Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Inti Dan Kualitas Pelayanan Peripheral Terhadap Minat Word Of Mouth Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening Studi Kasus Pada Jama’ah Pt Abc.

15.Analisis Strategi Pembangunan Sektor Perikanan Tangkap (Capture Fishing) Melalui Pembiayaan Mikro Syari’ah Di Kabupaten Abc Provinsi Def Dengan Metode Analytical Networking Process.

16.Analisis Pengaruh Variabel Spesifik Bank Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia Periode Tahun Xx-Xx).

17.Analisis Komparasi Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Antara Kjks Binama Dan Kjks Arafah Perspektif Akad, Pembiayaan, Dewan Pengawas Syariah, Dan Standar Akuntansi Syariah.

18.Analisis Pengaruh Beta, Size, Book To Market, Dan Profitability Terhadap Return Aggresive Stock (Studi Kasus Pada Indeks Saham Kompas 100 Pada Pasar Modal Indonesia Periode Tahun Xx-Xx).

19.Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Proporsi Investasi, Loan To Deposit Ratio, Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas Dan Bank Size Terhadap Shareholder Value Pada Bank Konvensional Yang Listing Di Bei Tahun 2011 Hingga 2014.

20.Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camels Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun Xx-Xx.

21.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Tahun Xx-Xx).

22.Analisis Pengaruh Car, Fdr, Npf, Bopo Dan Size Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun Xx-Xx).

23.Feminism Undone : Stereotipisasi Perempuan Dalam Sinetron Tukang Bubur Naik Haji, The Series (Tbnh).

24.Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Terhadap Usaha Petani Di Kabupaten Abc (Studi Kasus : Kecamatan Def).

25.Efek Moderasi Lokus Of Control Pada Pengaruh Komunikasi Vertikal Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Unissula Kota Abc

26.Pemaknaan Masyarakat Non-Muslim Di Abc Terhadap Pemberitaan Qanun Jinayat (Hukum Pidana Islam) Di Harian Serambi Indonesia.

27.Integrasi Keterkaitan Suku Bunga Deposito Maupun Suku Bunga Kredit Pada Perbankan Asean 5, Us, Inggris, Dan China Dengan Metode Var Pada Periode Tahun Xx-Xx

28.Analisis Pengaruh Ragam Menu, Persepsi Harga, Lokasi Dan Kualitas Layanan Terhadap Minat Beli Ulang Pada Soto Sedeep Banyumanik Cabang Ambarawa.

29.Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Perbankan Konvensional Dengan Perbankan Syariah Di Indonesia.

30.Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Umkm (Studi Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun Xx-Xx).

31.Analisis Perbandingan Penggunaan Gri Indeks Dan Isr Indeks Dalam Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perbankan Indonesia Tahun Xx-Xx

32.Perempuan Aceh Dalam Media Massa (Analisis Wacana Kritis Norman Fairlough Pada Berita Kekerasan Di Situs Merdeka.Com).

33.Pengaruh Credit Rating, Asset Tangibility, Profitability, Long-Term Investment, Short-Term Investment Terhadap Keputusan Struktur Modal (Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Serta Terdaftar Di Pefindo Tahun 2010- 2014).

34.Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konsentrasi Pasar, Cost To Income Ratio, Leverage, Dan Diversifikasi Terhadap Volatilitas Laba (Studi Pada Bank Umum Di Indonesia Periode Tahun Xx-Xx).

35.Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Kinerja (Rgec) Pada Perbankan Indonesia: (Studi Kasus Pada Bank Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun Xx-Xx).

36.Akuntansi Sebagai Realitas Ekonomi Dan Keagamaan: Mengungkap Nilai-Nilai Religius Melalui Foto Dalam Laporan Tahunan Perbankan Syari’ah.

37.Pengaruh Karakteristik Bank Terhadap Kinerja Keuangan Dan Profil Risiko Perbankan Syariah Indonesia Dengan Dimediasi Oleh Pengungkapan Manajemen Risiko.

38.Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Umum Di Indonesia Tahun Xx-Xx

39.Analisis Pengaruh Pertumbuhan Gdp, Tingkat Suku Bunga, Pertumbuhan Ekspor, Pertumbuhan Kredit Dan Bopo Terhadap Non Performing Loan Pada Bank Umum Di Indonesia Tahun Xx-Xx.

40.Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan (Npl) Di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun Xx-Xx).

41.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Modal Sendiri Pada Koperasi.

42.Analisis Pengaruh Kemampuan Membayar Klaim, Profitabilitas, Risiko Underwriting, Dan Reasuransi Terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi (Studi Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun Xx-Xx).

43.Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif Di Abc

44.Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia.

45.Analisis Pengaruh Bopo, Ldr, Npl, Size, Car, Dan Nim Terhadap Roa (Studi Pada Bank Umum Konvensional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun Xx-Xx).

46.Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep Al-Maqashid Al-Syariah Di Abc

47.Studi Perbandingan Tingkat Kepatuhan Adopsi International Financial Reporting Standard (Ifrs) Di 12 Negara.

48.Pengungkapan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia.

49.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Csr (Corporate Social Responsibility) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.

50.Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Dan Nilai Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Dengan Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Nasabah Deposito Pd. Bpr Bank Pasar Kabupaten Abc).


Demikian itulah beberap Contoh Judul yang bisa kalian jadikan referensi untuk menyelsaikan tugas akhir kalian.

Untuk beberapa contoh Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi yang sudah jadi, kalian bisa cek di salah satu postingan situs ini di menu karya ilmiah.

(Perlu diingat, saat kalian menyetor atau mengajukan judul penelitian ke kampus. Jangan lupa untuk memastikan ulang, bahwa judul yang akan kalian teliti itu ada dan bisa di teliti. Contoh; jangan sampai kalian mengarang judul tanpa tau apakah judul tersebut bisa digunakan atau tempat meneliti tidak tersedia. Kira-kira kedepannya kalian akan kesulitan sendiri).

Saran saya, alangkah baiknya kalian coba untuk membaca beberapa referensi yang sudah ada atau penelitian-penelitian sebelumnya milik para senior yang mungkin bisa kalian gunakan ulang dengan sedikit beberapa tambahan dan polesan dari kalian sendiri, agar lebih mudah. (Kalau ada yang lebih mudah, kenapa persulit diri kan)???

Source; 

https://fuadabdullahlawoffice.com/metode-penelitian-hukum-normatif-empiris-dan-normatif-empiris/

https://skripsimalang.com/

Posting Komentar

© IMAGINATOR ID. All rights reserved. Developed by Jago Desain