Pengertian dan Contoh Perjanjian Jasa Advokat atau Pengacara

Berbicara mengenai Kontak atau Perjanjian, menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah kesepakatan antara kedua belah pihak meliputi (orang atau badan hukum), Suatu kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang mengikat dirinya di dalam sebuah perjanjian.

Kemudian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, di atur mengenai beberapa syarat sahnya perjanjian diantaranya adalah,

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Artinya sepakat antara para pihak untuk melakukan suaru perjanjian yang mana atas perjanjian dimaskud terdapat akibat hukum bagi para pihak yang bersepakat

2. Cakap untuk membuat perikatan

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak tekualifikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata.

Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut diatas, maka Perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPerdata).

3. Suatu hal tertentu

Yang di maksud ini adalah Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut  batal demi hukum. 

Sebagaimana Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Selain itu, berdasarkan Pasal 1334 KUHPer barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas

4. Suatu sebab atau causa yang halal

Yang di maksud adalah Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 

Sebagaimana Pasal 1335 KUHPer menyatakan suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum

Selain syarat sah perjanjian dimaksudkan diatas terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam suatu perjanjian kerjasama yakni;

1. Bahwa perjanjian kerjasama dilakukan oleh minimal dua subjek huku (orang/badan hukum).

2. Bahwa atas dasar perjanjian dimaksud terdapat akibat hukum atas para pihak karena adanya hak dan kewajiban.

Kemudian, kita lanjutkan mengenai diperlukannya perjanjian antara kedua belah pihak yang berkepentingan agar kedepanya tidak timbul hal-hal yang tidak di inginkan. Karena, kepercayaan merupakan hal pokok yang menjadi dasar hubungan klien-pengacara. Klien mempercayakan masalah hukumnya kepada pengacara, agar pengacara dapat mendampingi atau mewakili mereka mengurus segala kepentingan hukum guna memenuhi rasa keadilan bagi mereka (klien).

Hubungan kepercayaan klien ini diwujudkan dalam beberapa hal yang harus dipenuhi oleh klien terhadap pengacaranya dalam menyelesaikan suatu kasus.

1. Pemberian surat kuasa, dimana surat kuasa ini sebagai dasar bagi pengacara untuk bertindak mendampingi atau mewakili kepentingan hukum kliennya dalam berhubungan dengan pihak ketiga. 

Surat kuasa ini menjabarkan batasan-batasan yang dapat dilakukan seorang pengacara. 

2. Klien berkewajiban memberikan segala informasi yang benar (jujur), yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi kepada pengacaranya agar pengacaranya dapat mengurus masalah tersebut secara maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pengacara.

3. Selanjutnya, kewajiban bagi klien untuk membayar honorarium kepada pengacara yang telah melaksanakan tugasnya. 

Namun dalam hal tertentu adakalanya seorang pengacara tidak membebankan biaya apapun kepada kliennya bila kliennya itu berasal dari golongan masyarakat yang tidak mampu dan memerlukan bantuan hukum. 

Kesadaran untuk menolong masyarakat tidak mampu inilah yang membuat profesi pengacara merupakan profesi yang mulia di mata masyarakat (officium nobile). 

Jadi, hubungan antara klien dengan pengacaranya biasanya dituangkan dalam bentuk suatu kontrak. 

Kontrak ini menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta lingkup kerja yang harus dilakukan oleh pengacara. 

Didalam Kontrak tersebut juga bisa diatur mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari antara klien dengan pengacaranya, tentang uang jasa dan kerugian yang mungkin ditanggung oleh klien.

Klien dapat menuntut pengacaranya apabila dikemudian hari pengacara tersebut tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tertuang atau yang sudah ditentukan dalam kontrak sehingga akhirnya mengakibatkan kerugian bagi klien. Begitu pula sebaliknya (Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata).

Selanjutnya, dibawah ini ada contoh format kontrak/ perjanjian yang bisa kalian gunakan.

SURAT PERJANJIAN BANTUAN HUKUM

ANTARA

Klien (Pihak Pertama),

DENGAN

Kantor Hukum, atau (Pihak Kedua),

Nomor :


Pada hari ini Jum’at tanggal 12 bulan November tahun 2021 di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :                         

Tempat, Tgl.Lahir :

Pekerjaan :

Alamat/ Domisili :

No. HP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama

Jabatan

Alamat/ Domisili

No. HP :

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sebagai Pelaksanaan Surat Kuasa khusus, tanggal 12 November 2021, maka Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju membuat serta menandatangani Perjanjian Bantuan Hukum, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

OBJEK PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA mengikatkan diri untuk menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk menerima dari PIHAK PERTAMA penanganan perkara (yang akan ditangani),

2. PIHAK PERTAMA menyerahkan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk memilih serta menentukan cara yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus hukum tersebut pada ayat (1) diatas, sepanjang tidak bertentangan dan merugikan PIHAK PERTAMA.


Pasal 2

MAKSUD PERJANJIAN

Penyerahan kasus baik hukum perdata atau hukum pidana dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tersebut pada Pasal 1 ayat (1) diatas, dimaksudkan untuk memperoleh penyelesaian yang tuntas dan atau memperoleh keputusan hukum yang berkedudukan tetap/pasti, dimana untuk keperluan itu PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA, berupa:

a. Surat Kuasa Khusus sebagai landasan hukum PIHAK PERTAMA agar PIHAK KEDUA dapat bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA.

b. Segala dokumen asli, kronologis, dan fakta pendukung sebagai bahan pembuktian berkaitan dengan upaya penanganan serta penyelesaian kasus dimaksud.

c. Honorarium berupa lawyer fee, operasional fee, dan succsess fee yang akan diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal dibawah ini.


Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan secara benar (jujur) mengenai setiap perkembangan yang terjadi selama menjalankan penanganan dan penyelesaian kasus hukum dimaksud.

2. PIHAK KEDUA wajib meminta petunjuk atau izin terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA di dalam menentukan serta mengambil langkah-langkah yang tidak termasuk bagian wewenang PIHAK PERTAMA menurut Surat Kuasa Khusus termasuk pada Pasal 3 ayat (1) diatas.


Pasal 4

PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA berupa:

a. Lawyer fee sebesar Rp. 1.500.000,00 dilaksanakan pada saat Penandatanganan Perjanjian ini. 

b. Operasional fee sebesar Rp.5.000.000,00 dilaksanakan pada saat penandantanganan Perjanjian ini.

c. Succsess fee sebesar Rp.150.000.000,00 X 20% / 15% dilaksanakan pada saat setelah selesainya perkara tersebut.

(Note: Sesuakan sendiri biaya sesuai dengan perkara yang di tangani atau kesepakatan antar kedua belah pihak).


Pasal 5

KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian secara musyawarah dan kesepakatan oleh Kedua belah Pihak yang dituangkan dalam suatu adendum yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.


Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku serta mengikat bagi kedua belah pihak sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan berakhir pada saat dicapainya maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian ini.


Pasal 7

FORCE MAJEUR

1. Yang dimaksud dengan force majeur adalah hal-hal atau kejadian kejadian diluar kekeuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang langsung mempengaruhi jalannya pekerjaan bantuan hukum dimaksud.

2. Apabila terjadi force majeur maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi force majeur tersebut untuk mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA.

3. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari Kerja setelah PIHAK PERTAMA menerima Pemberitahuan tentang kejadian force majeur dari PIHAK PERTAMA dan belum menyatakan Persetujuan, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui force majeur tersebut.


Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Bantuan Hukum ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua belah Pihak dengan bermaterai cukup dibuat rangkap 2 (dua) measing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.


                                                                                                                          Jakarta, 12 November 2021

Penerima Kuasa,                                                   Pemberi Kuasa,

Kantor Hukum.----



(PIHAK PERTAMA)                                           (PIHAK KEDUA)


Sumber: 

https://jdih.kepriprov.go.id/index.php/artikel/tulisan-hukum/1-perjanjian-kerjasama

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1834/perjanjian-jasa-pengacara-terhadap-klien-

Posting Komentar

© IMAGINATOR ID. All rights reserved. Developed by Jago Desain