MAKALAH HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang      

Indonesia adalah negara Hukum (Pasal 3 Ayat 1 UUD 45) Sebagai negara hukum tentu harus memiliki hukum nasional sendiri, dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan roda pemerintahan. Dalam membentuk hukum nasional bangsa Indonesia mengambil dari tiga sistem hukum. Tiga sistem hukum dimaksud adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum eks-Barat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas. Dalam tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. Masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut ajaran agama Islam, tentu harus senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran itu. Namun sebagai bangsa yang berpalsafahkan Pancasila juga harus dapat mengkoomodir seluruh kepentingan komponen bangsa.

Karena itu, menjadi sangat menarik untuk memahami hukum islam dalam tata hukum dan pembinaan hukum nasional di tengah-tengah komunitas Islam terbesar di dunia ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti: bagaimana kedudukan hukum islam dalam pembinaan hukum nasional-misalnya, dapat dijawab dengan pemaparan-pemaparan yang akan disampaikan dalam makalah ini.

B. Rumusan  Masalah

1. Bagaimana pengukuhan keberadaan sistem hukum islam di Indonesia?

2. Bagaimana kedudukan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional?

3. Apakah dampak pengakuan terhadap sistem hukum islam sebagai bagian takterpisahkan dari sistem hukum nasional dalam upaya pembinaan hukum nasional?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui keberadaan sistem hhukum islam di Indonesia dalam hal pengukuhannya.

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum islam dalam pembinaan hukum nasional.

3. Untuk mengetahui dampak pengakuan terhadap sistem hukum islam sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional dalam upaya pembinaan hukum nasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA


A. Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia

Sebelum uraian ini dilanjutkan ada beberapa kata yang perlu dijelaskan lebih dahulu,yaitu kedudukan dan tata hukum.Yang dimaksud dengan kedudukan adalah tempat dan keadaan,tata hukum adalh susunan atau sistem hukum yang berlaku disuatu daerah atau negara tertentu.Dengan demikian yang akan dilukiskan dalam bagian ini adalah tempat dan keadaan hukum islam dalam susunan atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Membicarakan kedudukan hukum islam dalam tata hukum di Indonesia,tidak ada salahnya membicarakan lebih dahulu umat islam.Umat islam dimaksud,merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mendapat legalitas pengayoman secara hukum ketatanegaraan di Indonesia.Oleh karena itu,umat islam tidak dapat diceraipisahkan dengan hukum islam yang sesuai keyakinannya.Mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam.Keadaan itu mendorong kepada cita-cita pembentukan hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita moral yang terbentuk oleh cita-cita batin dan kesadaran hukum rakyat Indonesia.Islam banyak mempengaruhi pemikiran dan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia dan terbentuknya negara republik Indonesia.

Sistem hukum Indonesia,sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk.Disebut demikian karena sampai sekarang di dalam Negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri.Yang dimaksud adalah sistem hukum adat,sistem hukum islam dan sistem hukum barat.Ketiga sistem hukum itu berlaku di Indonesia pada waktu yang  berlainan.Hukum adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia,walaupun sebagai suatu sistem hukum baru dikenal pada permulaan abad ke-20.Hukum islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang islam datang dan bermukim di Nusantara ini.

Sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia,hukum islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang disamping kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami kepulauan Nusantara ini.Menurut Soebardi,terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Islam berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan Nusantara dan mempunyai pengaruh yang bersifat normative dalam kebudayaan Indonesia(S.Soebardi,1978:66).Pengaruh itu merupakan penetration pasifique, tolerante et constructive (penetrasi secara damai, toleran dan membangun).             

Hukum islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi(ditaati)oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat,merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.Namun demikian hukum islam di Indonesia bisa dilihat dari aspek perumusan dasar negara yang dilakukan oleh BPUPKI(Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia),yaitu para pemimpin islam berusaha memulihkan dan mendudukkan hukum islam dalam negara Indonesia merdeka itu.Dalam tahap awal,usaha para pemimpin dimaksud tidak sia-sia,yaitu lahirnya piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang telah disepakati oleh para pendiri negara bahwa negara berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya.Namun,adanya desakan dari kalangan pihak Kristen,tujuh kata tersebut dikeluarkan dari pembukaan UUD 1945,kemudian diganti dengan kata “Yang Maha Esa”.Kemudian dijabarkan dalam pasal 29 batang tubuh UUD 1945,yang berbunyi:

· Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

· Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Penggantian kata dimaksud,menurut Hazairin seperti yang dikutip oleh muridnya(H.Mohammad Daud Ali) mengandung norma dan garis hukum yang diatur dalam pasal 29 ayat(1) UUD 1945 bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.Hal itu hanya dapat ditafsirkan antara lain sebagai berikut:

1. Kaidah hukum islam bagi umat Islam,kaidah agama Nasrani,atau agama Hindu-Bali bagi orang-orang Hindu-Bali,atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Buddha bagi orang Buddha.Hal ini berarti di dalam wilayah negara Republik Indonesia ini tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma(hukum)agama dan kesusilaan bangsa Indonesia. 

2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat islam bagi orang islam,syariat Nasrani bagi orang Nasrani,dan syariat Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali.Sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara.Makna dari penafsiran kedua adalah Negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam pengertian menyediakan fasilitas agar hukum yang bersal dari agama yang dianut oleh bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang palaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara.Artinya penyelenggara negara berkewajiban menjalankan syariat yang dipeluk oleh bangsa Indonesia untuk kepentingan pemeluk agama bersangkutan. Syariat yang berasal dari agama islam misalnya,yang disebut syariat islam,tidak hanya memuat hukum salat,zakat,puasa dan haji,melainkan juga mengandung hukum dunia baik keperdataan maupun kepidanaan yang memerlukan kekuasaan negara untuk menjalankannya secara sempurna.Misalnya hukum harta kekayaan,hukum wakaf,penyelenggaraan ibadah haji,penyelenggaraan hukum perkawinan dan kewarisan,penyelenggaraan hukum pidana(islam)seperti zina,pencurian,dan pembunuhan.Hali ini memerlukan kekuasaan kehakiman atau peradilan khusus (peradilan agama) untuk menjalankannya,yang hanya dapat diadakan oleh negara dalam pelaksanaan kewajibannya menjalankan syariat yang berasal dari agama Islam untuk kepentingan umat Islam yang menjadi warga negara Republik Indonesia.

3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya.Oleh Karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan,menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu menjalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.Ini berarti hukum yang berasal dari suatu agama yang diakui di negara Republik Indoneia yang dapat dijalankan sendiri oleh masing-masing pemeluk agama bersangkutan (misalnya hukum yang berkenaan dengan ibadah,yaitu hukum yang pada umumnya mengatur hubungan manusia,dengan Tuhan) biarkan pemeluk agama itu sendiri melaksanakannya menurut kepercayaan agamanya masing-masing(H.Mohammad Daud Ali,1991:8)

Mengenai perkataan kepercayaan dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercantum dalam pasal 29 UUD 1945 yang terletak dalam bab agama itu perlu dikemukakan hal-hal berikut ini: (a)Dr.Muhammad Hatta (almarhum) ketika menjelaskan arti kata “Kepercayaan”yang termuat dalam ayat (2) pasal 29 UUD1945,menyatakan pada tahun 1974 bahwa arti peekataan kepercayaan dalam pasal tersebut adalah kepercayaan agama.Kuncinya adalah perkataan itu yang terdapat diujung ayat (2) pasal 29 dimaksud. Kata “itu” menunjuk pada kata agama yang terletak didepan kata kepercayaan tersebut.Penjelasan ini sangat logis karena kata agama-agama dan kepercayaan ini digandengkan dalam satu kalimat dan diletakkan di bawah bab agama (H.Mohammad Daud Ali,1991:9)

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas dapat diasumsikan bahwa hukum islam dan kekuatan hukumnya secara ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia adalah pancasila dan UUD 1945,yang kemudian dijabarkan melalui unsang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang perdilan agama,undang-undang republik Indonesia nomor 38 tahun 19999 tentang pengelolaan zakat dan beberapa instruksi pemerintah yang berkaitan dengan hukum islam .Demikian juga munculnya kompilasi hukum islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus (Peradilan agama) di Indonesia.Hal dimaksud merupakan pancaran dari norma hukum yang tertuang dalam pasal 29 UUD 1945.Oleh karena itu,keberlakuan dan kekuatan hukum islam secara ketatanegaraan di negara republik Indonesia  adalah pancasila dan pasal 29 UUD 1945.

Hukum Islam (fiqih) sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia telah mendapatkan tempatnya dengan jelas ketika mantan Menteri Kehakiman Ali Said berpidato di depan simposium pembaharuan hukum perdata nasional yang diadakan pads tanggal 21 Desember 1981 di Yogyakarta.

Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama telah dikukuhkan dengan berdirinya sistem peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya UU tentang Peradilan Agama tahun 1998, kedudukan Pengadilan Agama Islam itu makin kokoh. Akan tetapi, sejak era reformasi, dengan ditetapkannya Ketetapan MPR tentang Pokok-Pokok Reformasi yang mengamanatkan bahwa keseluruhan sistem pembinaan peradilan diorganisasikan dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung, timbul keragu-raguan di beberapa kalangan mengenai eksistensi pengadilan agama itu, terutama dari kalangan pejabat di lingkungan Departemen Agama yang menghawatirkan kehilangan kendali administratif atas lembaga pengadilan agama. Pembinaan kemandirian lembaga peradilan ke bawah Mahkamah Agung itu memang dilakukan bertahap, yaitu dengan jadwal waktu lima tahun. Tetapi, dalam masa lima tahun itu, berbagai kemungkinan mengenai keberadaan pengadilan agama masih mungkin terjadi, dan karena itu penelitian mengenai baik buruknya pembinaan administratif pengadilan agama di bawah Departemen Agama atau di bawah Mahkamah Agung perlu mendapat perhatian yang seksama.

Secara instrumental. banyak ketentuan perundang-undangan Indonesia yang telah mengadopsi berbagai materi Hukum Islam ke dalam pengertian Hukum Nasional. Secara institusional. eksistensi Pengadilan Agama sebagai warisan penerapan sistem Hukum Islam sejak zaman pra penjajahan Belanda juga terus dimantapkan keberadaannya. Dan secara sosiologis-empirik praktek- praktek penerapan Hukum Islam itu di tengah-tengah masyarakat juga terus berkembang dan bahkan makin lama makin meningkat dan meluas ke sektor-sektor kehidupan hukum yang sebelumnya belum diterapkan menurut ketentuan Hukum Islam. Perkembangan ini, bahkan berpengaruh pula terhadap kegiatan pendidikan hukum di tanah air, sehingga kepakaran dan penyebaran kesadaran mengenai eksistensi Hukum Islam itu di Indonesia makin meningkat pula dari waktu kewaktu

Pengakuan terhadap sistem Hukum Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional, akan berdampak sangat positif terhadap upaya pembinaan hukum nasional. Setidak-tidaknya, kita dapat memastikan bahwa di kalangan sebagian terbesar masyarakat Indonesia yang akrab dengan nilai - nilai Islam, kesadaran kognitif dan pola perilaku mereka dapat dengan memberikan dukungan terhadap norma-norma yang sesuai kesadaran dalam menjalankan syari'at agama. Dengan demikian. pembinaan kesadaran hukum masyarakat dapat lebih mudah dilakukan dalam upaya membangun sistem supremasi hukum di masa yang akan datang. Hal itu akan sangat berbeda jika norma-norma hukum yang diberlakukan justru bersumber dan berasal dari luar kesadaran hukum masyarakat.

Dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan,bahwa kini,di Indonesia (1) hukum islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melaui huku adapt, (2) Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum islam,sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama islam, (3) kedudukan hukum islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adapt dan hukum barat,karena itu (4) hukum islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang Di samping hukum adapt,hukum barat dan hukum lainnya dan tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia

 

B. Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia

Hukum islam adalah hukum yang bersifat universal,karena ia merupakan bagian dari agama islam yang universal sifatnya.Sebagaimana halnya dengan agama islam yang universal sifatnya itu,hukum islam berlaku bagi orang islam simanapun ia berada,apa pun nasionalitasnya.Hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu negara nasional tertentu.Dalam kasus Indonesia,hukum nasional juga berarti hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia,terutama warga Negara Republik Indonesia,sebagai pengganti hukum colonial dahulu.

Untuk membangun dan membina hukum nasional diperlukan politik hukum tertentu.Politik hukum nasional Indonesia pokok-pokoknya ditetapkan dalam Garis-Garis besar Haluan Negara,dirinci lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.Untuk melaksanakannya,telah didirikan satu lembaga yang (kini)bernama Badan Pembinaan Hukum Nasional,disingkat BPHN atau Babinkumnas.Melalui koordinasi yang dilakukan oleh badan ini diharapkan,di masa yang akan datang,akan terwujud satu hukum nasional di tanah air kita.

Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan kebudayaan dan agama yang berbeda ditambah lagi dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh penguasa colonial dahulu,bukanlah pekerjaan yang mudah.Pembangunan hukum nasional yang akan berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dipeluknya,haruslah dilakukan dengan hati-hati,karena diantara agama yang dipeluk oleh warga negara Republik Indonesia ada agama yang tidak dapat dicerai pisahkan dari hukum.Agama islam,misalnya,adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.Oleh karena eratnya hubungan antara agama (dalam arti sempit) dengan hukum dalam islam,ada sarjana yang mengatakan,seperti telah disebut di muka,bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sesungguhnya.Oleh karena itui,dalam pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama islam,unsur hukum agama harus benar-benar diperhatikan.Untuk itu perlu wawasan dan kebijaksanaan yang jelas.

Peranan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional. Diketahui bahwa untuk membina hukum nasional diperlukan politik hukum tertentu. Politik hukum Indonesia telah ditetapkan dalam UUD 1945, pokoknya dirumuskan dalam GBHN yang kemudian dirinci oleh : Menteri Kehakinan dan dilaksanakan oleh Departemen terkait dengan koordinasi dengan Badan Pembinsan Hukum Nasional (BPHN).

Mengenai kedudukan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional, bahwa hukum Islam yang merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional. Dengan demikian jelas hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia. Oleh karenanya untuk menunjang hal tersehut, birokrasi sebagai pemegang political will harus senantiasa dapat memperjuangkan akan peranan hukum Islam dalam pembinaan hokum nasional. Sehingga dengan demikian hukum Islam dapat mewarnai sekaligus menjiwai setiap perundang-undangan nasional Indonesia.

Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama telah dikukuhkan dengan berdirinya sistem peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya UU tentang Peradilan Agama tahun 1998, kedudukan Pengadilan Agama Islam itu makin kokoh. Akan tetapi, sejak era reformasi, dengan ditetapkannya Ketetapan MPR tentang Pokok-Pokok Reformasi yang mengamanatkan bahwa keseluruhan sistem pembinaan peradilan diorganisasikan dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung, timbul keragu-raguan di beberapa kalangan mengenai eksistensi pengadilan agama itu, terutama dari kalangan pejabat di lingkungan Departemen Agama yang menghawatirkan kehilangan kendali administratif atas lembaga pengadilan agama. Pembinaan kemandirian lembaga peradilan ke bawah Mahkamah Agung itu memang dilakukan bertahap, yaitu dengan jadwal waktu lima tahun. Tetapi, dalam masa lima tahun itu, berbagai kemungkinan mengenai keberadaan pengadilan agama masih mungkin terjadi, dan karena itu penelitian mengenai baik buruknya pembinaan administratif pengadilan agama di bawah Departemen Agama atau di bawah Mahkamah Agung perlu mendapat perhatian yang seksama.

Berdasarkan ciri-ciri khas hukum islam dalam kesejarahannya,Pembinaan hukum islam di Indonesia harus diarahkan kepada hal-hal berikut:Pertama,para jurist Muslim harus bersedia membatasi lingkup daerah kehidupan yang dijangkau oleh hukum Islam yang diikuti oleh perumusan prinsip-prinsip pengambilan keputusan hukum agama yang lebih mencerminkan kebutuhan masa.Untuk merealisasikan hal itu diperlukan fungsionalisasi efektif lembaga-lembaga yang ada serta upaya penyusunan metodologi hukum yangs esuai dengan perkembangan hukum islam di Indonesia dalam rangka pembentukan dan unifikasi hukum islam ala Indonesia.Dalam rangka pelaksanaan syariat islam salam arti al-quran dan sunnah tidaklah perlu diperintahkan secara formal oleh undang-undang karena bagi setiap orang yang telah berikarar sebagai seorang muslim maka berlakulah kewajiban mwnjalankan syariat yang diyakininya itu.Memang dalam bagian-bagian tertentu seperti ibadah murni hal itu benar.Namun,dalam bidang-bidang kehidupan muamalah diperlukan pranata yang dapat memelihara ketertiban dan ketenteraman serta kepastian hukum.Di sinilah letak peran penting lembaga-lembaga hukum islam,baik yang telah diakui sebagai pranata hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang diakui berdasarkan adapt dan etika masyarakat muslim.

Pengembangan lembaga-lembaga yang dapat berfungsi sebagaimana diharapkan di atas mempunyai landasan pemikiran politik hukum yang kuat,terutama lembaga peradilan agama dan yang berkaitan dengannya. Sesuai dengan kedudukannya sebagai salah-satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional,hukum islam sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang ada padanya,dapat berperan aktif dalam proses pembinaan hukum nasional.Kemauan dan kemampuan hukum islam itu harus ditunjukkan oleh setiap orang islam,baik pribadi maupun kelompok,yang mempunyai komitmen terhadap islam dan ingin hukum islam berlaku bagi umat islam dalam negara Republik Indonesia ini.Dalam tahap perkembangan pembinaan hukum nasional sekarang (tahun sembilan puluhan), yang diperlukan oleh Badan Pembinaan hukum Nasional yakni badan yang berwenang merancang dan menyusun hukum nasional yang akan datang adalah asa-asas dan kaidah-kaidah hukum islam dalam segala bidang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.Yang bersifat umum adalah misalnya ketentuan-ketentuan umum mengenai peraturan perundang-undangan yang akan berlaku di tanah air kita ,sedang yang bersifat khusus,misalnya untuk menyebut sekedar contoh ,adalah asas-asas hukum perdata islam terutama mengenai hukum kewarisan,asas-asa hukum ekonomi terutama mengenai hak milik,perjanjian dan utang-piutang,asas-asas hukum pidana islam,asas-asas hukum tata negara dan administrasi pemerintahan,asas-asas hukum acara dalam islam,asas-asas hukum internasional dan hubungan antar bangsa dalam islam.Yang dimaksud dengan asas dalam pembicaraan ini adalah kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir.

Kita yakin bahwa asas yang diperlukan itu ada dalam hukum syariat dan fiqih islam.Namun yang menjadi masalah utama adalah merumuskan asas-asas tersebut dalam kata-kata yang jelas yang dapat diterima,baik oleh golongan yang bukan islam maupun oleh golongan yang beragama islam sendiri.Merumuskan asas-asas tersebut kedalam  bahasa atau kata-kata yang dapat dipahami,memang merupakan suatu masalah.

Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Babinkumnas atau BPHN telah berusaha menemukan asas-asas dimaksud dan merumuskannya kedalam kaidah-kaidah untuk dijadikan bahan pembinaan hukum nasional.Caranya adalah dengan mengundang tokoh-tokoh yang ahli dalam hukum islam semua aliran,baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan sarjana untuk mengemukakan pendapatnya mengenai suatu masalah tertentu dalam suatu forum ilmiah yang sengaja diadakan untuk itu.Di samping pertemuan-pertemuan ilmiah ini,diadakan juga penelitian serta penulisan makalah yang dilakukan oleh sarjana atau ulama yang dianggap dapat menyumbangkan sesuatu mengenai hukum islam yang menjadi bidang keahliannya.Berbagai asas dan kaidah humum islam dapat juga dikembangkan melalui jurisprudensi peradilan agama.Asas-asas dan kaidah hukum islam yang dikembangkan melalui jurisprudensi ini lebih mudah diterima,karena ia dirumuskan dari keadaan konkret di tanah air kita.

Dalam hubungan ini tidak ada salahnya kalau dikemukakan bahwa karena bangsa Indonesia mayoritas beragama islam,ada pendapat yang mengatakan seyogianya kaidah-kaidah hukum islamlah yang menjadi norma-norma hukum islam.Dilihat dari segi normative,sebagai konsekuensi pengucapan dua kalimat syahadat,demikianlah hendaknya.Namun dipandang dari sudut kenyataan dan politik hukum tersebut,tidaklah begitu.Menurut politik hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah di Indonesia tidaklah karena mayoritas rakyat Indonesia beragama islam,norma-norma hukum islam secara ‘otomatis’ menjadi norma-norma hukum nasional.Norma-norma hukum islam baru dapat dijadikan norma hukum nasional (ditransformasikan menjadi hukum nasional),menurut politik hukum itu,apabila norma-norma hukum islam sesuai dan dapat menampung kebutuhan seluruh lapisan rakyat Indonesia.Ketentuan tersebut dalam kaliamat terakhir ini berlaku juga bagi hukum adapt dan hukum eks-barat yang juga menjadi bahan baku dalam proses pembinaan hukum nasional.

Disamping apa yang telah dikemukakan di atas,ada baiknya dikemukakan bahwa dalam mengolah asas-asas dan kaidah-kaidah hukum islam menjadi asas-asas dan norma-norma hukum nasional,ada masalah lain yakni masalah yang melekat pada “hukum islam” itu sendiri dan pada sikap umat Islam terhadap hukum fiqih islam yang ada sekarang.Ada yang berpendapat bahwa kaidah-kaidah hukum islam harus diikuti semua dari A sampai Z,ada pula yang beranggapan bahwa dalam mengkji dan mengolah asas-asas serta kaidah-kaidah hukum islam,harus dibedakan antara asas-asas dan kaidah-kaidah hukum islam yang abadi sifatnya yakni asas-asas dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum syariat islam dan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum islam yang tidak abadi sifatnya,yang terdapat dalam hukum fiqih islam.Yang pertama harus diikuti dari A sampai Z,sedang yang kedua,menurut A.Zaki Yamani (1978) tidak wajib diikuti dari A sampai Z,karena mungkin ada di antara asas-asas dan kaidah itu sangat sesuai untuk keadaan masa lampau,tetapi tidak cocok lagi untuk masa sekarang atau khusus misalnya untuk keadaan dan tempat tertentu seperti Indonesia ini.

Sementara itu patut juga dicatat bahwa transformasi hukum agama menjadi hukum nasioanal terjadi juga di beberapa negara Muslim seperti Mesir, Syria, Irak, Jordania dan Lybia.Yang berbeda adalah kadar unsur-unsur hukum islam dalam hukum nasional negara-negara yang bersangkutan.Di negara-negara tersebut, menurut Majid Khadduri (1966), hukum nasional mereka merupakan perpaduan antara asas-asas hukum Barat dengan asas-asas hukum islam.Ditanah air kita, hukum nasional di masa yang akan datang akan merupakan perpaduan antara hukum adapt, hukum Islam dan hukum eks-Barat.

Perkembangan hukum islam di negara-negara islam dan negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama islam di masa yang akan datang,menunjukkan keanekaragaman dan kesatuan. Jika dilihat dari segi hukum islam sendiri, keanekaragaman itu akan terlihat pada bidang-bidang hukum ekonomi,perdagangan internasional, asuransi, perhubungan (laut,darat,dan udara), perburuhan, acara, susunan dan kekuasaan peradilan,administrasi dan lain-lain bidang hukum yang bersifat netral.Namun mengenai ‘hukum keluarga’ yakni hukum perkawinan dan hukum kewarisan,kendatipun di sana sini akan terdapat atau kelihatan nuansa-nuansa,secara keseluruhan akan menunjukkan ciri-ciri ‘kesatuan’.Di bidang hukum ini bagaimanapun besarnya pengaruh sekularisasi akibat penetrasi hukum Barat selama berabad-abad di negara-negara yang penduduknya beragama islam,hukum islam mengenai keluarga akan tetap kelihatan in toto (dalam keseluruhan).

Jika kalimat-kaliamat di atas diterapkan ke dalam konteks hukum nasional Indonesia,”keanekaragaman” hukum (fiqih) islam untuk negara-negara islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama islam akan menjadi satu dan merupakan kesatuan hukum nasional yang dituangkan dalam kodifikasi-unifikasi yang berlaku bagi semua warga negara dan penduduk(Indonesia),sedang yang merupakan “kesatuan” bagi umat islam di mana pun mereka berada,jika diterapkan kedalam situasi dan kondisi Indonesia,akan merupakan keanekaragaman, karena keanekaragaman hukum agama yang dipeluk oleh umat beragama dalam Negara Republik Indonesia.Hukum keluarga,yang terdiri dari hukum perkawinan dan hukum kewarisan,menurut almarhum Profesor supomo, karena berhubungan erat dengan agama, harus berbeda, sesuai dengan perbedaan agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia.Perkawinan adalah sah, sebagai contoh, apabila dilakukan menurut ‘hukum masing-masing agama’ yang dianut oleh bangsa Indonesia,demikian bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

Apabila membicarakan hukum islam dalam pembinaan hukum nasional,perlu diungkapkan produk pemikiran hukum islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum islam di Indonesia,seiring pertumbuhan dan perkemangannya yaitu :

· Syariah

· Fikih

· Fatwa ulama/hakim

Hukum islam yang berbentuk fatwa adalah hukum islam yang dijadikan jawaban oleh seseorang dan/atau lembaga atas adanya pertanyaan yang diajukan kepadanya.Sebagai contoh Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai larangan Natal bersama antara orang Kristen dengan orang Islam.Fatwa dimaksud, bersifat kasuistis dan tidak mempunyai daya ikat secara yuridis formal terhadap peminta fatwa.Namun, fatwa mengenai larangan Natal bersama dimaksud secar yuridis empiris pada umumnya dipatuhi oleh umat islam di Indonesia.Oleh karena itu, fatwa pada umunya cenderung bersifat dinamis terhadap perkembangan baru yang dihadapi oleh umat islam.

· Keputusan Pengadilan Agama : Hukum Islam yang berbentuk Keputusan Pengadilan Agama adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas adanya permohonan penetapan atau gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih dan/atau lembaga kepadanya.Keputusan dimaksud, bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang beperkara.Selain itu, keputusan pengadilan agama dapat bernilai sebagai yurisprudensi (jurisprudence), yang dalam kasus tertentu dapat dijadikan oleh hakim sebagai referensi hukum.

· Perundang-undangan Indonesia : Hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan di Indonesia adalah yang bersifat mengikat secara hukum ketatanegaraan, bahkan daya ikatnya lebih luas.Oleh karena itu, sebagai peraturan organic, terkadang tidak elastis mengantisipasi tuntutan zaman dan perubahan.Sebagai contoh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.Undang-undang itu memuat hukum Islam dan mengikat kepada setiap warga negara Republik Indonesia.           

Dari uraian di atas dengan beberapa masalah yang dapat dipecahkan, jelas prospek hukum islam dalam pembinaan hukum nasional.Dan karena ia telah diterima sebagai salah satu sumber bahan baku dalam pembangunan hukum nasional, maka jelas pula kedudukan dan peranannya dalam proses pembangunan hukum nasional tersebut.

BAB III

PEMBAHASAN


A. Pengukuhan keberadaan sistem hukum islam di Indonesia

Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama telah dikukuhkan dengan berdirinya sistem peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kedudukan Pengadilan Agama Islam itu semakin kokoh.

Hukum Islam (fiqih) sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia telah mendapatkan tempatnya dengan jelas ketika mantan Menteri Kehakiman Ali Said berpidato di depan simposium pembaharuan hukum perdata nasional yang diadakan pads tanggal 21 Desember 1981 di Yogyakarta.

Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama telah dikukuhkan dengan berdirinya sistem peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya UU tentang Peradilan Agama tahun 1998, kedudukan Pengadilan Agama Islam itu makin kokoh. Akan tetapi, sejak era reformasi, dengan ditetapkannya Ketetapan MPR tentang Pokok-Pokok Reformasi yang mengamanatkan bahwa keseluruhan sistem pembinaan peradilan diorganisasikan dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung, timbul keragu-raguan di beberapa kalangan mengenai eksistensi pengadilan agama itu, terutama dari kalangan pejabat di lingkungan Departemen Agama yang menghawatirkan kehilangan kendali administratif atas lembaga pengadilan agama. Pembinaan kemandirian lembaga peradilan ke bawah Mahkamah Agung itu memang dilakukan bertahap, yaitu dengan jadwal waktu lima tahun. Tetapi, dalam masa lima tahun itu, berbagai kemungkinan mengenai keberadaan pengadilan agama masih mungkin terjadi, dan karena itu penelitian mengenai baik buruknya pembinaan administratif pengadilan agama di bawah Departemen Agama atau di bawah Mahkamah Agung perlu mendapat perhatian yang seksama.

B. Kedudukan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional

Kedudukan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional, adalah bahwa hukum Islam yang merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional. Dengan demikian jelas hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia. Oleh karenanya untuk menunjang hal tersebut, birokrasi sebagai pemegang political will harus senantiasa dapat memperjuangkan akan peranan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional. Sehingga dengan demikian hukum Islam dapat mewarnai sekaligus menjiwai setiap perundang-undangan nasional Indonesia.

Untuk membangun dan membina hukum nasional diperlukan politik hukum tertentu.Politik hukum nasional Indonesia pokok-pokoknya ditetapkan dalam Garis-Garis besar Haluan Negara,dirinci lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.Untuk melaksanakannya,telah didirikan satu lembaga yang (kini)bernama Badan Pembinaan Hukum Nasional,disingkat BPHN atau Babinkumnas.Melalui koordinasi yang dilakukan oleh badan ini diharapkan,di masa yang akan datang,akan terwujud satu hukum nasional di tanah air kita.

C. Dampak pengakuan terhadap sistem hukum islam sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional dalam upaya pembinaan hukum nasional

Pengakuan terhadap sistem Hukum Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional, akan berdampak sangat positif terhadap upaya pembinaan hukum nasional. Setidak-tidaknya, kita dapat memastikan bahwa di kalangan sebagian terbesar masyarakat Indonesia yang akrab dengan nilai - nilai Islam, kesadaran kognitif dan pola perilaku mereka dapat dengan memberikan dukungan terhadap norma-norma yang sesuai kesadaran dalam menjalankan syari'at agama. Dengan demikian. pembinaan kesadaran hukum supremasi hukum di masa yang akan datang. Hal itu akan sangat berbeda jika norma-norma hukum yang diberlakukan justru bersumber dan berasal dari luar kesadaran hukum masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

 
A. Kesimpulan

1. Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama telah dikukuhkan dengan berdirinya sistem peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kedudukan Pengadilan Agama Islam itu semakin kokoh.

2. kedudukan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional, adalah bahwa     hukum Islam yang merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional. Dengan demikian jelas hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia. Oleh karenanya untuk menunjang hal tersebut, birokrasi sebagai pemegang political will harus senantiasa dapat memperjuangkan akan peranan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional. Sehingga dengan demikian hukum Islam dapat mewarnai sekaligus menjiwai setiap perundang-undangan nasional Indonesia.

3. Pengakuan terhadap sistem Hukum Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari    sistem hukum nasional, akan berdampak sangat positif terhadap upaya pembinaan hukum nasional. Setidak-tidaknya, kita dapat memastikan bahwa di kalangan sebagian terbesar masyarakat Indonesia yang akrab dengan nilai - nilai Islam, kesadaran kognitif dan pola perilaku mereka dapat dengan memberikan dukungan terhadap norma-norma yang sesuai kesadaran dalam menjalankan syari'at agama.


B. Saran

Agar makalah ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang,kami mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari para pembaca.   Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan kita terutama dalam bidang hukum pada umumnya,dan menambah pengetahuan di bidang hukum islam pada khususnya.


DAFTAR PUSTAKA

Ali,Mohammad Daud.2006.Hukum Islam,Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Ali,Zainuddin.2006.Hukum Islam,Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia.Sinar Grafika : Jakarta.

Posting Komentar

© IMAGINATOR ID. All rights reserved. Developed by Jago Desain