Tinjauan Yuridis terhadap Pembentukan Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis di Kota Makassar


ABSTRAK
MUHAMMAD FAUZAN ZARKASI (B111 12 308) Tinjauan Yuridis terhadap Pembentukan Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis di Kota Makassar, di bawah bimbingan dan arahan Bapak Aminuddin Ilmar selaku Pembimbing I dan Bapak Zulkifli Aspan selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek legalitas dari pembentukan Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis (KP3S) oleh Walikota Makassar, dan bagaimana implikasi pembentukan KP3S terkait hubungan fungsi dan kewenangan dengan perangkat daerah kota Makassar lainnya. Berbagai preskripsi/penelitian akan muncul setelah penulis menguraikan landasan teori kewenangan, teori otonomi daerah, teori kelembagaan, prinsip-prinsip pembuatan keputusan dan peraturan kebijakan yang baik, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta dengan mencermati konstruksi yuridis dari UU Administrasi Pemerintahan dan UU Aparatur Sipil Negara terkait kapasitas Walikota Makassar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.Metode yang digunakan dalam penelitian  ini adalah studi kepustakaan terhadap berbagai karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji serta wawancara kepada praktisi yang memiliki kapasitas sehubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah untuk selanjutnya penulis sajikan secara preskripsi, yaitu dengan memberikan penilaian tentang benar atau salahnya suatu peristiwa hokum sesuai dengan apa yang seharusnya menurut hukum dalam konteks permasalahan yang dihadapi.
Berdasarkan pembahasan dan fakta maka dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) materi muatan peraturan walikota terkait pembentukan KP3S tidak mencakup dalam kewenangan otonomi daerah sehingga walikota telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang (2) pembentukan KP3S sebagai komisi yang membantu walikota dalam rangka percepatan program strategis tidaklah terjadi tumpang tindih kewenangan dengan perangkat daerah kota Makassar karena sifatnya yang bersinergi dengan secretariat daerah dan membantu walikota dalam pelaksanaan program yang bersifat
strategis.
Kata kunci: wewenang, komisi, perangkat daerah, otonomi daerah.

Posting Komentar

© IMAGINATOR ID. All rights reserved. Developed by Jago Desain