KONTRAK PERDAGANAN MELALUI INTERNET (ELECTRONIC COMMERCE) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Perdagangan dewasa ini sangat pesat kemajuannya. Perkembangan tersebut tidak hanya pada apa yang diperdagangkan tetapi juga pada tata cara dari perdagangan itu sendiri. Pada awalnya perdagangan dilakukan secara barter antara dua belah pihak yang langsung bertemu dan bertatap muka yang kemudian melakukan suatu kesepakatan mengenai apa yang akan dipertukarkan tanpa ada suatu perjanjian. Setelah ditemukannya alat pembayaran, maka lambat laun barter berubah menjadi kegiatan jual beli sehingga menimbulkan perkembangan tata cara perdagangan. Dan tata cara perdagangan kemudian berkembang dengan adanya suatu perjanjian diantara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu perjanjian perdagangan yang di dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai apa hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Perjanjian e-commerce yang dilakukan oleh para pihak bukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian antar pihaknya dilakukan dengan mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau digital signature. Sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah.  Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi, hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Syarat sah yang pertama adalah kesepakatan yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataanya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepasatian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari. Pembuktian dalam kontrak jual beli ini, dapat diartikan memberikan suatu kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang yang melakukan perjanjian. Menurut Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang disebutkan alat bukti terdiri dari:
1. Bukti surat      
2. Bukti saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah.
Perkembangan e-commerce diatur di dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada hakekatnya kontrak elektronik adalah perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya hanya sarananya sangat berbeda menggunakan system elektronik. Keabsahan suatu kontrak elektronik ini dijelaskan pada UUITE dalam Pasal 5 ayat (3) UUITE dengan mensyaratkan keabsahan kontrak (dokumen elektronik) bila menggunakan Sistem Elektronik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 s/d Pasal 16 UUITE.
Persyaratan menggunakan sarana sistem elektronik yang sudah disertifikasi ini merupakan suatu usaha preventif bagi orang yang ini berdalih atau tidak ingin mengakui setelah membuat suatu perikatan dengan beralasan kontrak elektronik itu tidak sah dan mengikat karena tidak diakui secara spesifik oleh Undang-Undang. Sebenarnya tanpa dinyatakan seperti ini pun, setiap kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik tetap saja sah karena harus memenuhi syarat sah perjanjian. Karena sulitnya mengukur itikad baik itu di dalam transaksi elektronik maka keberadaan Pasal 5 ayat (3) UUITE sangat baik apalagi berkaitan dengan keabsahan alat bukti nantinya.
Didalam ajaran islam memiliki sisi keunikan tersendiri, dimana didalam ajaran tersebut tidak hanya bersifat komprehensif, tapi juga bersifat universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ritual, ataupun social (hubungan antara sesama makhluk). Sedangkan Universal bisa diterapkan kapan saja, hingga hari akhir.
Landasan ajaran islam Al-Qur’an dan Al-Hadits memiliki daya jangkau dan daya atur, yang secara universal dapat dilihat dari sisi teksnya yang selalu pas untuk diimplementasikan dalam wacana kehidupan aktual, misalnya daya jangkau dan daya atur dalam masalah perekonomian. Dalam hal ini ekonomi maupun bidang-bidang ilmu lainnya tidak luput dalam kajian islam, yang bertujuan untuk menuntun manusia agar selalu tetap berada dijalan Allah, jalan kebenaran dan keselamatan, sebagaiman model transaksi jual beli lainnya telah ada sejak lama,dan dipraktekkan dalam masyarakat luas. Dalam transaksi ini terlampir seperangkat aturan yang tercantum dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits.
Firman Allah Dalam Q.S At-Taubah : 12

“Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti”

Akan tetapi dengan adanya perkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, mebawa manusia pada perubahan secara signifikan. Suatu contoh, perkembangan teknologi elektronik yang berlangsung sangat pesat akhir-akhir ini, telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, bagaimana tidak, kalau adanya internet yang digunakan sebagai alat transaksi bisnis jarak jauh (E-Commerce / non face), yang hanya melakukan pertukaran data. Ditambah lagi E-Commerce sebagai suatu bentuk perdagangan yang relatif baru juga tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya.
Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan e-commerce antara lain mengenai keabsahan kontrak dalam e-commerce (online-contract/econtract) serta kekuatan pembuktian kontrak tersebut apabila terjadi sengketa antara para pihak yang dirugikan. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut  diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan system elektronik khususnya ditinjau dari segi hukum islam dengan mengambil judul “KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (ELECTRONIC COMMERCE) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Kontrak Perdagagan Melalui Internet E-Commerce?
2. Apakah Kontrak Perdagangan Melalui internet E-Commerce dibenarkan dalam Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk :
1. Untuk mengetahui dan memahami kontrak perdagangan dalam pandangan hukum islam.
2. Untuk Mengetahui dan memahami apakah kontrak elekronik dibenarkan dalam hukum islam?
3. Untuk mengetahui masalah apa saja yang timbul dari adanya sebuah kontrak perdagangan melalui internet?

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis
a. Agar dapat memberikan gambaran kepada setiap orang yang melakukan kontrak dalam perdagangan secara online.
b. Agar dapat mengetahui dan memahami tentang kontrak perdagangan e-commerce dalam hukum islam.

2. Manfaat Praktis
a. Dapat dijadikan sebagai bahan untuk membantu pihak-pihak untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kontrak e-commerce.
b. Agar dapat diketahui faktor apa yang timbul dari kontrak perdagangan melalui internet yang sehingga menjadi pertimbangan apabila ada kelemahan kontrak perdagangan e-commerce.

Posting Komentar

© IMAGINATOR ID. All rights reserved. Developed by Jago Desain