PROPOSAL (TESIS) PERBANDINGAN HUKUM PENETAPAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KUH PERDATA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM



BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Manusia sebagai salah satu di antara subjek hukum memiliki hak dan kewajiban di dalam hubungan hukum. Seseorang sebagai pendukung hak adalah sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal, salah satu dari hubungan hukum tersebut berkaitan dengan kewarisan yang terbuka suatu waktu tertentu.
Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.
Pewarisan akan dilaksanakan setelah ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan dan ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut, seabagaimana Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.
Namun hukum waris di Indonesia yang masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Waris Adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (nonmateriil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Hukum Waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Hukum waris KUHPerdata pada pokoknya merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaa n yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan hukum antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga
Sistem kewarisan menurut KUH Perdata mengikut pada sistem keluarga inti dengan pembagian harta secara individual. Pokok-pokok kewarisan yang diatur dalam hukum perdata dapat dilihat dalam Pasal 1066 KUH Perdata, hal- hal yang ditentukan yaitu :
a.  Tidak, seorangpun yang mempunyai bahagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan yang tak terbagi.
b.  Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya.
c.   Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.
d.   Perjanjian ini dapat mengikat selama lima tahun, tetapi setelah tenggang waktu lewat, perjanjian itu dapat diperbaharui.
Berdasarkan hal diatas, bahwa ketentuan hukum yang menguta makan kepentingan perorangan atas harta warisan ini sering menimbulkan konflik diantara para ahli waris terutama pada ahli waris pengganti tentang pembagian harta peninggalan pewaris. Hakekatnya semua harta peninggalan baik aktiva maupun passiva berpindah kepada ahli warisnya.
Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti, yang penerapannya di Indonesia diatur dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Dalam KUHPerdata, diatur dengan tegas tentang penggantian tempat ahli waris (plaatsvervulling), dalam Al Qur-an istilah ahli waris pengganti memang tidak dikenal namun kedudukan mereka sebagai ahli waris dapat diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung yang dijelaskan dalam Al-Qur’an. Tentang sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya, baik dari segi bagian yang mereka terima maupun dari segi kekuatan kedudukannya, tidak ada petunjuk yang pasti dalam Al-Qur’an maupun Hadis yang kuat. Dalam hal ini Allah menyerahkan kepada manusia untuk menentukan hukumnya.
Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada dan juga bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris kerena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga dia tampil menggantikannya. Jadi bagian ahli waris pengganti sebesar bagian ahli waris yang digantikannya, untuk itu ahli waris pengganti perlu dikembangkan dalam hukum kewarisan Islam. Apalagi hal ini tidak akan merugikan ahli waris lainnya.
Anggapan di sebahagian pihak bahwa hukum Islam tidak mengenal ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan, hal ini dirasa tidak adil bila dihubungkan kepada seorang cucu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku anak pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris, dan seterusnya.
Dalam hukum kewarisan Islam ada ahli waris pengganti, yang dalam beberapa hal berbeda dengan penggantian tempat ahli waris (plaatsvervulling) dalam hukum kewarisan KUHPerdata. Untuk memperjelas hal tersebut diatas diperlukan suatu penelitian lebih lanjut terbatas kepada perbandingan pembagian ahli waris pengganti antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUHPerdata serta hal-hal yang menyebabkan perbedaan bambagian tersebut, hal ini bukan karena kurangnya nilai hukum kewarisan adat di Indonesia, sehingga dalam penelitian ini nanti terlihat apa-apa saja persamaan dan perbedaan pembagian dari kedua sistem hukum kewarisan itu, dan bagaimana mencari titik temu ahli waris pengganti dari kedua hukum tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut diatas diperlukan suatu penelitian lebih lanjut terbatas kepada perbandingan pembagian ahli waris pengganti antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan KUHPerdata serta hal-hal yang menyebabkan perbedaan dan persamaan bambagian tersebut dengan judul "Perbandingan Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kuh Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam"


B.RUMUSAN MASALAH
Dari uraian tersebut di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:
1.  Apakah persamaan dan perbedaan pembagian ahli waris pengganti antara kompilasi hukum islam dengan KUH Perdata?
2.  Apakah penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan pembagian ahli waris pengganti antara KHI dengan KHU Perdata?
C.TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dilakukan penelitian ini secara umum untuk mengetahui sejauh mana penggantian tempat ahli waris dalam kompilasi hukum islam dan KHUPerdata. Secara rincinya sesuai dengan permasalahan diatas maka tujua khusus penelitian ini sebagai berikut :
1.  Untuk memahami apakah persamaan dan perbedaan pembagian ahli waris pengganti antara kompilasi hukum islam dengan KUH Perdata.
2.  Untuk mengetahui apakah penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan pembagian ahli waris pengganti antara KHI dengan KHU Perdata.






BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
Berdasarkan dengan judul penelitian adalah mengenai Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata dengan Kompilasi Hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa teori yang relefan dijadikan acuan sebagai berikut:
1.  Teori Kepastian Hukum
Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum (John Austin dan Van Kan). Arti kepastian hukum disini adalah adanya melegalkan kepastian hak dari kewajiban.
Van Kan mengatakan bahwa:
"Tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjaminnya kepastiannya".
Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu: Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau apa tidak boleh dilakukan, dan kedua keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apasaja yang boleh dibebankan dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa dengan yang telah di putuskan.
Hukum memang pada hakikatnya adalah suatu yang bersifat abstrak, mekipun dalam menginfestasikan bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan apakah hukum itu senangtiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beranekaragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.
Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmu hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.
2.  Teori Perbandingan Hukum
Persamaan antara teori hukum Rosco Pound dan Friedrich Karl von Saviny adalah terletak pada cara pandang kedua para ahli tersebut mengenai hukum yaitu sama-sama melalui kaca mata sosial yang tidak terlepas dari masyarakat.
Perbedaan antara teori hukum Roscoe Pound dan Friedrich Kari von Savigny, dapat dilihat dari asal hukum dan fungsi hukumnya. Asal Hukum, jika  Roscoe Pound berpendapat bahwa:
"Hukum itu berasal dari atas kebawa (atas disebut dengan penguasa, sedangkan bawah disebut dengan masyarakat) sedangkan Savigny berpendapat bahwa hukum itu berasal dari bawah ke atas (bawah disebut dengan masyarakat, sedangkan atas disebut dengan penguasa)".
Fungsi hukum, jika Roscoe Pound mengatakan bahwa:
"Fungsi hukum untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat, sedangkan Savigny tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimanaka persyaratan dari suatu jiwa masyarakat itu sehingga meyebabkan tidak dapat mengemuakan fungsi hukum tersebut".
3.  Teori Tentang Tujuan Hukum
Sebagaimana telah dikemukakan oleh para ahli hukum bahwa masalah tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu:
a.  Dilihat dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan.
b.  Dilihat dari sudut pandang ilmu normatif, maka tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukum.
c.   Diliah dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititik bertkan pada segi manfaat.
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata Indonesia
1.  Sejarah Hukum Perdata
Berkaitan dengan sejarah terbentuknya hukum perdata, dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dengan sejarah terbentuknya kitab undang-undang hukum perdata belanda. Sebaliknya, sejarah terbentuknya kitab undang-undang hukum perdata belanda juga tidak dapat dipisahkan dengan sejarah terbentuknya Code Civil Perancis. Perjalanan sejarah dari terbentuknya Burgerlijk Wetboek (BW) berawal dari 50 tahun sebelum Masehi, yaitu saat Julius Caesar berkuasa di Eropa Barat, hukum Romawi telah berlaku di Perancis `yang berdampingan dengan  hukum Perancis Kuno  yang berasal dari hukum Germania yang saling mempengaruhi. Pada saat wilayah Perancis terbagi menjadi dua daerah hukum yang berbeda. Bagian utara adalah daerah yang hukum yang tidak tertulis (pays de droit coutemier), sedangkan bagian selatan merupakan daerah hukum yang tertulis (pays de droit ecrit). (Syahrani Riduan, 2006:12)
Di utara berlaku hukum kebiasaan perancis yang bersala dari perancis kuno yang berasal dari hukum Germaina sebelum resepsi hukum Romawi, sedangkan diselatan berlaku hukum romawi yang tertuang dalam Corpurs lirus Civilis pada pertengahan abad ke-6 masehi dari Justianu. Corups lirus Civilis pada zaman itu di anggap sebagai hukum yang paling sempurna, terdiri atas empat bagian yaitu Codex Justiani, Pandecta, Institutiones, dan Nevelles Condex Justianni. Keempat bagian tersebut berisi kumpulan undang-undang (leges lex) yang telah dibukukan oleh parah ahli hukum atas perintah Kaisar Romawi yang dianggap sebagai himpunan segala macam undang-undang.
Adapun kondifikasi hukum Perdata di Perancis baru berhasil diciptakan setelah Revolusin Prancis (1789-1795), Ketika pada tanggal 12 Agusrus 1800 oleh Nepoleon dibentuk suatu panitia yang di serahi tugas membuat kondifikasi, yang menjadi sumbernya adalah:
a.  Hukum Romawi yang digali dari hasil karya-karya para sarjana bangsa Prancis kenamaan (Dumolin,Domat, dan Pothier);
b.  Hukum kebiasaan Prancis, lebih-lebih hukum kebiasaan dari Paris;
c.   Ordonnance-ordonnance;
d.  Hukum Intermediare,hukum hukum yang ditetapkan di Prancis sejak permulaan Revolusi Prancis hingga Code Civil terbentuk.
Kondifikasi hukum perdata Prancis harus selesai dibentuk pada tahun 1804 dengan nama Code civil des Francais yang mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 1804. Setelah diadakan sedikit perubahan, pada tahun 1807 diundangkan dengan nama Code Napolion, kemudian disebut degang Code Civil Prancis. Sejak tahun 1811 hingga tahun 1813, setelah disesuaikan dengan keadaan di negeri Belanda, Code Civil Prancis berlaku sebagai kitab undang-undang yang resmi di negeri Belanda karena Belanda barada dibawah jajahan Prancis. Setelah berakhir penduduk Prancis pada tahun 1813, berdasarkan Undang-undang Dasar (Grond Wet) negeri Belanda tahun 1814 (Pasal 100) dibentuklah suatu panitia yang bertugas membuat rencana kondifikasi hukum perdata. (Syahrani Riduan, 2006:12-13).
Pada tahun 1814 hukum perdata Belanda dirancang oleh suatu panitia, yang diketua oleh Mr.J.M Kemper (1776-1824). J.M Kemper menyampaikan rencana kode hukum tersebut pada pemerintah Belanda pada tahun 1816. Rancana kode hukum Belanda didasarkan pada hukum Belanda kuno, Kode Hukum ini diberi nama "Ontwerp Kemper. Namun Ontwerp Kemper ini mendapat tantangan keras dari P.Th, Nicolai. Nicolai ini merupakan anggota parlemen berkebangsaan Belgia dan juga menjadi presiden pengadilan Belgia. Pada tahun 1824, J.M. Kemper meninggal dunia. Selanjudanya peyusunan Kondifikasi Code hukum perdata diserahkan kepda Nicolai, Akibat perubahan tersbut, hukum yang sebelumnya didasarkan kepada hukum kebiasaan/ hukum kuno, tetapi dalam petkembangannya sebagian besar code hukum Belanda didasarkan pada code civil Prancis. Code civil ini juga meresepsi hukum Romawi, corpus civilis dari Justinianus. Jadi, hukum perdata Belada merupakan gabungan dari hukum kebiasaan/ hukum kuno Belanda dan code civil Prancis.
Berdasarkan atas gabungan berbagai ketentuan tersebut, pada tahun 1838,kodifikasi hukum perdata Belanda ditetapkan dengan Stb. 1838, Sepuluh tahun kemudia, tepatnya pda tahun1848, kondifikasi hukum perdata belanda dibelakukan di Indonesia dengan Stb.1848. Jadi, pada  saat itulah hukum perdata belanda mulai berlaku di Indonesia, yang hanya diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan dipersamakan dengan mereka.(Salim HS, 2008:12)
Sejak pemerintahan Yulius Caesar (1950) yang meluas kekuasaannya sampai dengan Eropa Barat. Negara Prancis-pun menjadi negara jajahan, dan didalamnya diberlakukan hukum Romawi. Hukum bangsa Perancis ada, tetapi tatap diberlakukan ukum Romawi, sehingga berlaku 3 hukum, yaitu: (1)Hukum Romawi, (2)Hukum Prancis, (3)Hukum Agama, Sehingga terjadi pluralisme hukum.
Dalam membuat hukum perdata Belanda sebagian besar code civil dan sebagian kecil hukum Belanda kuno dipadukan menjdi kondifikasi Belanda (1830). Keinginan Belanda tesebut teralisasi pada tanggal 6 Juli 1830 dengan pembentukan dua kondifikasi yaitu:
1)  Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW (Kitab Undang-undang Hukum Perdata-Beldada);
2)  Wetboek Koophandle disingkat WvK yang dikenal dengan (Kitab Undang-undang Hukum Dagang). (P.H.N Simanjuntak, 2015: 1)
Kemudian pada tahun 1848, kedua kedua undang-undang produk Nasional-Nederland ini diberlakukan di Indonesia berdasrkan asa koncordantie (asa politik hukum). Sampai sekarang kita kenal dengan nama Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) untuk BW (Burgerlijk Wetbeouk), sedangkan dengan kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) untuk WvK (Wetbouk van Koophandle).
Mengenai keadaan hukum perdata di Indonesia dapat kita katakan masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka warna, penyebab dari keanekaragaman ini ada 2 faktor:
1)  Faktor Ethnis disebabkan keanekaragaman hukum adat bangsa Indonesia, karena negara kita Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa;
2)  Faktor Hostia Yuridis yang dapat kita lihat, yang pada Pasal 163 I.S (Indesche Staatrsregeling) yang membagi penduduk Indonesia dalam tiga golongan, yaitu:
a.  Golongan Eropa dan yang dipersamakan menurut pasal 163 ayat (2) I.S, yang termasuk dalam golongan Eropa adalah:
1)  Semua warga negara Belanda;
2)  Bukan warga negara Belanda, melaikan orang yang berasal dari Eropa;
3)  Semua warga negara Jepang;
4)  Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum kekeluarganya sam dengan hukum keluarga Belanda;
5)  Keturan mereka yang tersebut di atas.
b.  Golongan Bumi Putera (Prinumi/bangsa Indonesia asli) dan yang dipersamakan. Pasal 163 ayat (3) I.S. yang termasuk dalam golongan pribumi adalah:
1)  Orang-orang Indonesia asli yang tidak pindah ke golongan lain;
2)  Mereka yang semula termasuk golongan lain, lalu membaurkan dirinya ke dalam golongan Indonesia asli.
c.   Golongan Timur Asing
Pasal 163 Ayat (4) I.S. yang termasuk golongan Timur Asing adalah mereka yang tidak termasuk dalam golongan Eropa atau Indonesia asli,antara lain:
1)  Golongan Timur Asing Tionghoa;
2)  Golongan Timur Asing bukan  Tionghoa seperti Arab, India, Mesisr, Pakistan. (P.H.N Simanjuntak, 2015: 2-3)
Untuk memahami keadaan hukum perdata di Indonesia perlula kita mengetahui riwayat politik pemerintah Hindia-Belanda terlebih dahulu tehadap hukum di Indonesia. Terdapat berbagai hukum perdata yang berlaku bagi golongan-golongan negara di Indonesia. Adapun hukum yang diberlakukan bagi masing-masing golongan yaitu:
1)  Golongan Eropa dan yang dipersamakan berlaku hukum perdata dan hukum dagang barat yang diselengarakan dengan hukum perdata dan hukum dagang di negara Belanda berdasarkan asas konkordansi.
2)  Bagi golongan Bumi Putera (Indonesia Asli) dan yang di persamakan berlaku hukum adat mereka, yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku dikalangan rakyat, di mana sebagian besar dari hukum adat tersebut  belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat. Di samping hukum adat terdapat beberapa peraturan undang-undang yang secara khusus dibuat oleh Pemerintah Hindia-Belanda bagi golongan bangsa Indonesia asli, yaitu:
a.  Ordonansi tentang Perkawinan bangsa Indonesia Kristen (Stb. 1933 No. 74);
b.  Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia atau IMA (Stb. 1939 No. 569 jo. 717);
c.   Ordonansi tentang Perkumpulan bangsa Indonesia (Stb. 1939 No. 570 jo 717).
3)  Golongan Tionghoa berlaku bagi mereka KHUPerdata dan KUHDangang, akan tetapi dengan beberapa pengecualian, yaitu mengenai pencatatan sipil, cara-cara perkawinan, dan pengangkatan anak.
4)  Golongan Timur Asing yang bukan berasal dari Tionghoa dan Eropa seperti Arab, India dan Mesir berlaku bagi mereka sebagian dari KUHPerdata dan KUHDagang, yaitu hanya mengenai hukum harta kekayaan. Sementara itu hukum waris (tampa wasiat), hukum kepribadian dan hukum keluarga berlaku hukum negara mereka sendiri. (P.H.N Simanjuntak,2015: 2-3)
Berdasarkan pedemoan tersebut diatas, di zaman Hindia belanda telah ada beberapa peraturan Undang-undang Eropa yang telah dinyatakan berlaku untuk bangsa Indonesia asli. Berlakunya hukum perdata di Indonesia pada tahun 1942, masa penduduk bangsa Jepang, pemerintah Militer Jepang di Indonesia mengeluarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1942, dimana Pasal 2menetapkan, bahwa semua undang-undang, termasuk Kitab Undang-undang hukum perdata Hindia-Belanda tetap berlaku untuk sementara waktu.
 Pada tanggal 27 Desember 1949, Pemerintah Republik Indonesia berubah menjadi Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS), Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) masih berlaku. Kemudian sewaktu negara RIS kembali belaku berubah menjadi Negara Kesatuan Republik  Indonesia dan berlaku Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) tahun1950, KUHPerdata masih berlaku. Hal ini sesuai dengan pasal 142 Ketentuan Peralihan untuk menyatakan, bahwa peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha negara yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetapi berlaku dengan tidak mengubah sebagian peraturan ketentuan Republik Indonesia (RI) sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa Undang-Undang Dasar. (P.H.N Simanjuntak, 2015: 3-6)
Pasal II Aturan peralihan Undang Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum berlakunya KUHPerdata/BW (sebagai warisan pemerintah belanda) di Indonesia hingga saat ini. Dengan demikian dapat dicegah dengan kekosongan hukum (Rechts Vacuum) khususnya yang mengatur lapanngan keperdataan. Dengan menyadari kondisi/kemampuan yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata ternyata banyak yang tidak cocok lagi untuk diterapkan, serta sambil menunggu kondifikasi baru sebagai pengganti KUHPerdata /BW, maka kiranya tetaplah langkah-langkah yang ditempuh pemerintah yaitu membenarkan penerapan KUHPerdata di Indonesia. Secara yuridis formal Kitap Undang-undang hukum perdata tetap berkedudukan sebagai undang-undang, sebab iya tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undang-undang. Tetapi untuk kondifikasi sekarang tidak lagi sebagai KUHPerdata yang bulat dan utuh seperti keadaan semula saat dikodifikasikan. (Syahrani Riduan, 2006: 28)
2.  Pengertian Hukum Perdata
Hukum perdata adalah lapangan hukum yang substansinya mengatur hubungan hukum antar orang atau antar person. Istilah perdata secara umum dipahami sebagai segala hukum yang mengatur kepentingan orang perorang. Oleh karna itu persoalan-persoalan yang diatur dalam hukum perdata pertama kali adalah tentang person yang meliputi masalah status yaitu tentang kewenangan dan kecakapan bertindak, tentang status dalam hubungan keluarga, tentang hubungannya dengan benda sebagai objek kepentingan dari person, dan perikatan-perikatan yang bisa dilakukan dalam rangka memenuhi kepentingan ekonominya.(Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016: 1)
Dalam sistem hukum Indonesia (yang diperlukan sejak diberlakukannya RR 1854 yang kemudian diganti dengan Indische Staatsregeling (IS) Tahun 1925), Hukum perdata nasional ada tiga:
a.  Hukum perdata yang diberikan bagi golongan Eropa;
b.  Hukum perdata yang diperuntukan bagi orang pribumi (hukum adat);
c.   Hukum perdata menurut hukum agama dan hukum kebiasaan yang diberlakukan bagi golongan timur asing.
Hukum perdata bagi golongan telah ditumbuhkan dalam suatu wet boek (kitab undang-undang) sedangkan selainnya masih merupakan hukum yang tidak tertulis. Hukum perdata yang dipahami oleh sebagian penduduk adalah hukum yang secara positif dituangkan dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) dan kitab undang-undang hukum dagang  (KUH Dagang) yang disusun pada tahun 1830 dan berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip konkordansi pada tahun 1848. Kitap undang-undang ini semula dibuat pada masa Nepoleon yang diadopsi dari hukum Romawi kemudian diberlakukan di Belanda (pada masa Belanda dijajah Perancis) dan dengan perubahan di sana-sini kemudian jadilah Burgerlijk Wetboek. Oleh karena itu, norma perundang-undangan ini dikuasai oleh alam pikir Eropa yang pada waktu itu berkembang, yaitu paham indivualisme, liberalisme dan rasionalisme. (Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016: 2-3)
Sebelum mengulas lebih jauh pengertian hukum perdata terlebih dahulu harus dibedakan istilah hukum perdata dalam dua macam pengertian, yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formal. Hukum perdata materil disebut dengan hukum perdata, sedangkan hukum perdata formal disebut dengan hukum acara perdata.
Selain itu ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia, dan perbedaan sistem tersebut mempengaruhi bidang hukum perdata. Di antara berbagai sistem hukum yang ada di dunia dikenal dengan dua sistem hukum yang besar,  yaitu sistem hukum Anglo-Saxon disebut Common Law System dan Eropa Kontinental atau disebut juga sistem hukum Rowawi atau Civil Law System. Sistem Hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang mengutamakan hukum tidak tertulis yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang ditunjukan kepadanya.  Adapun sistem hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dan terkodifikasi.(Wasis S.P, 2002: 29-31)
Menurut para ahli, pengertian hukum perdata secara sederhana berbeda-beda meskipun pada hakikatnya ada kesamaan. Misalnya, menurut R. Subekti (2006: 1-2) yang menyebutkan bahwa hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.
Adapun Menurut H.F.A. Vollmar, (2006: 2)  hukum perdata adalah aturan atau norma yang memberikan pembatasan sehingga memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dan kepentingan yang lain  dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungankeluarga dan hubungan lalu lintas.
  Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian hukum perdata yang dipaparkan para ahli diatas, kajian utamanya pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. akan tetapi dalam ilmu hukum, subjek hukum hanya orang, melainkan juga badan hukum termasuk subjek hukum. Untuk pengertian yang lebih sempurna yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan kemasyarakatan.(Neng Yani Nurhayani, 2015: 24)
Berdasarkan ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan individu atau perseorangan. (C.S.T. Kansil, 1979: 199)
Hukum Perdata sering pula dibedakan dalam pengertian yang lebih luas, termasuk hukum dagang.  Selain itu dapat pula diartikan yang lebih sempit sehingga tidak termasuk hukum dagang. Istilah hukum perdata sering juga disebut dengan hukum sipil dan hukum privat. (R. Wijono Prodjodikoro, 1979:11)
Hukum Perdata merupakan aturan-aturan tentang tindakan laku, hak dan kewajiban perseorangan tentang orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap seorang lainnya. Selain itu, hukum perdata merupakan hukum antara perseorangan, hukum yang mengatur wewenang kewajiban dari orang yang satu terhadap orang lain dalam hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat.
Dalam masyarakat luas menuju pada hukum kekayaan, sedangkan dalam pergaulan keluarga menuju pada hukum keluarga. Hukum Perdata dapat juga diartikan sebagai hukum umum terhadap hukum dagang sebagai hukum khusus. Artinya Semua hal yang diatur hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) merupakan aturan-aturan umum, sedangkan hal-hal yang diatur  dalam hukum dagang merupakan aturan-aturan khusus. Aturan-aturan umum itu juga  berlaku berlaku terhadap hal-hal yang khusus dengan mengingat asas lex specialis derogat lexi generalis (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
Berdasarkan beberapa pengengertian di atas, secara umum dapat dikelompokkan dalam dua konsep pemahaman. Dikatakan demikian karena pengertian yang dikemukakan lebih memfokuskan pada pengaturan ketentuannya, seperti yang dikemukakan oleh Sri Soedewi dan Van Dunne. Sebaliknya, pemahaman pengertian lainnya lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum dan ruangan lingkup pembahasannya, dikatakan demikian karena perlindungan hukum sebagaimana dimaksud sangat erat kaitannya deang perlindungan perseorangan dalam melakukan hubungan hukum dengan perseorangan yang lainnya. Selanjutnya, dalam hal ruang lingkup perhatiannya juga menitikberatkan pada adanya hubungan  kekeluargaan dalam pergaulan masyarakat.  Berawal dari pemahaman pengertian hukum perdata di atas, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan kepentingan orang yang satu dengan kepentingan orang lain yang terjadi karena hubungan kekeluargaan ataupun akibat pergaulan dalam masyarakat. (Neng Yani Nurhayani, 2015: 25-26)
Pada dasarnya hukum perdata dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, mislanya dari ruangan lingkupnya dan dari sudut isinya. Berdasarkan ruang lingkupnya, hukum perdata dibagi sebagia berikut:
1)  Hukum perdata dalam arti luas, termasuk kedalamnya, di samping hal-hal yang diatur dalam hukum hukum perdata BW juga termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengaturanyang terdapat dalam hukum dagang. Hal ini disebabkan keadaan yang ditimbulkan dalam perdagangan yang diatur dalam hukum dagang tidak dapat dilepaskan dari adanya perbuatan kepardataan, seperti jual beli, asuransi, pengangkutan, dan sebagainya.  Adapun pemisahan pengaturan antara hukum perdata BW dan hukum perdata dagang hanya latar belakang sejarah pembuatannya karena antara hukum perdata BW dan hukum dagang pada dasarnya adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan.
2)  Hukum Perdata dalam arti sempit, telah berfokus dengan hal-hal yang diatur dalam hukum perdata BW dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah keperdataan.(Neng Yani Nurhayani, 2015: 26)
Selanjutnya, hukum perdata ada yang tertulis dan ada pula tidak tertulis. Hukum perdata yang tertulis adalah hukum perdata yang termuat dalam kitab undang-undang  hukum perdata,  sedangkan hukum perdata yang tidak tertulis adalah hukum adat. Berdasarkan isinya, hukum perdata dapat dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
1)  Hukum perdata materil, yaitu hukum perdata yang berisi peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain (Kitab Undang-undang  Hukum Perdata). Contoh peraturan sewa menyewa, utang piutang, perkawinan, dan sebagainya. Menurut Kansil, hukum perdata materil yang termuat dalam KUHPerdata berlaku bagi: (1) warga negara Indonesia yang berasal dari golongan Timur Asing Cina dan bukan Cina (Arab, India, Pakistan, dan lain-lain) untuk sebagai tertentu dari KUHPerdata; (2) warga negara Indonesia pribumi untuk beberapa perbuatan hukum tertentu dalam KUHPerdata. (Kansil,1993: 85)
2)    Hukum perdata formil yaitu hukum perdata yang mengatur cara mempertahankan/ menjalankan berlakunya hukum perdata materil (Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata). contoh, peraturan tentang cara menyusun surat gugat, mengajukan banding, kasasi, dan sebagainya. (Neng Yani Nurhayani, 2015: 27)
Adapun pengertian hukum perdata menurut beberapa para ahli antara lain: Menurut Subekti, hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentinga -kepentingan perseorangan. (Subekti, 2001:9)
Menurut Sudikno Mertokusumo, (1986:108) hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing pihak.
Sedangkan menurut Vollmar, (1989: 6) Hukum perdata ialah aturan-aturan atau norma-norma, yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan kepada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.
Dari tiga pengertian tersebut dapat disimpulakan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum lain di masyarakat denganmenitik beratkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi/badan hukum).
Menurut Salim HS, (2008: 6) kaidah hukum perdata dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perdata yang tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Kaidah hukum perdata yang tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang sudah lama tumbuh, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat (kebiasaan).
Dari rumusan tersebut di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam definisi hukum perdata, yaitu:
1)  Adanya kaidah hukum;
2)  Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain;
3)  Bidang hukum yang  diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluarsa. (Osgar S. Marompo dan Moh, Nafri Harun, 2017: 2)
Sudikno Mertokumo (1986:108) menyebutkan empat tolak ukur dari hukum perdata terutama  dalam hal untuk membedakannya dengan hukum politik. Berikut adalah empat tolak ukur tersebut:
1)  Dalam hukum publik salah satu pihak adalah penguasa. Sedangkan dalam hukum perdata kedua belah pihak adalah kedua belah pihak perorangan tampa menutup kemungkinan bahwa penguasa pun dapat menjadi salah satu dari dua pihak tersebut;
2)  Peraturan hukum publik sifatnya memaksa, sedangkan peraturan hukum perdata pada umumnya bersifat melengkapi meskipun ada juga yang bersifat memaksa;
3)  Tujuan hukum publik ialah melindungi kepentingan umum, sedangkan hukum perdata bertujuan melindungi kepentingan individu/perorangan. Kritwria ini ternyata mengalami perkembangan, baik hukum publik maupun hukum perdata bertujian memberi perlindungan pada kepentingan umum;
4)  Hukum publik mengatur hubungan hukum antarnegara dengan individu, sedangkan hukum perdata mengatur hubungan hukum antarindividu.  
Hukum perdata di Indonesia hingga saat ini beraneka ragam (pluralistis), masing-masing golongan penduduk mempunyai hukum perdata sendiri-sendiri kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasi, misalnya hukum perkawinan, hukum agraria. Perkataan hukum perdata dari arti yang lebih luas meliputi semua hukum privat materiil dan juga dapat dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana. Khusus untuk hukum privat materiil ini ada juga yang menggunakan istilah hukum sipil, tetapi oleh karena istilah sipil juga digunakan sebagai lawan dari militer maka yang lebih umum digunakan adalah nama hukum perdata saja, untuk segenap peraturan hukum materiil (hukum perdata materiil). Pengertian hukum privat (hukum perdata materiil) ialah hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur hubungan antar perseorangan di dalam masyarakat dan kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan. Dalam arti bahwa di dalamnya terkandung hak dan kewajiban seseorang dengan satu pihak secara timbal balik dalam hubungannya terhadap orang lain dalam suatu masyarakat tertentu. Disamping hukum privat materiil, juga dikenal hukum perdata formil yang lebih sekarang dikenal HAP (Hukum Acara Perdata) atau proses perdata yang artinya hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur tentang cara melaksanakan praktik di lingkungan pengadilan perdata. (Osgar S. Marompo, dan Moh Nafri Harun, 2017: 3)  
Hukum Perdata Barat yang berasal dari hukum perdata belanda dinyatakan sebagai BW (KHUPerdata) berdasarkan aturan peralihan UUD 1945. Bahan hukum perdata barat yang tercantum di dalamnya sebagian sesuai sistem nilai budaya Pancasila. Ketentuan perdata hukum barat yang sesuai tersebut dapat dan bahkan telah diresepsi oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu bahan hukum perdata barat yang demikian itu dapat di adopsi dan dijadikan bahan hukum nasional.
Selain bahan hukum perdata barat, bahan hukum perdata tidak tertulis yang sudah berkembang sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai-nilai yang dapat dipedomani oleh seluruh rakyat Indonesia dapat diambil dan dijadikan bahan hukum perdata nasional. Untuk dipahami hal ini perlu diteliti lebih dulu, terutama melalui yurisprudensi Indonesia. Pelaksanaan pembangunan hukum nasional didasarkan pada hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini dapat diartikan, antara lain; bahwa hukum perdata Barat yang sesuai dengan sistem nilai budaya pancasila, hukum perdata tidak tertulis buatan hakim (judge made law), dan hukum adat di Indonesia. (Abdulkadir Muhammad, 2014: 10-11)
C. Hukum Waris
1.  Waris Dalam Hukum Perdata
Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil  dari hukum kekeluargaan. Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan masnusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantara ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. (M.Idris Ramulyo Dalam Eman Suparman, 2018:1)
Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum "waris" sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia,  belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya, Wirjono Prodjodokoro, (1980 :8) menggunakan istilah "hukum waris". Hazairin, (1968: 1)  mempergunakan istilah "hukum kewarisan" dan Soepomo (1996: 72) meyebutnya dengan istilah "hukum waris".
Memperhatikan istilah yang dikemukakan oleh ketiga ahli hukum Indonesia di atas, baik tentang penyebutan istilahnya maupun berkenaan dengan pengertian hukum waris itu sendiri, penulisan lebih cenderung untuk mengikuti istilah dan pengertian "hukum waris" sebagai mana yang digunakan oleh soepomo. Beliau menerapkan bahwa "hukum waris" itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Oleh Karena itu, istilah "hukum waris" dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorangyang meninggal dunia.
Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu untuk memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-Istilah yang dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tak tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya dapat disimak berikut ini:
1.  Waris: Istilah ini berarti yang berhak menerima pusaka (peninggalan orang yang telah meninggal);
2.  Warisan: Berarti harta peninggalan, Pusaka, dan surat wasiat;
3.  Pewaris: Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat;
4.  Alhi waris: Ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris;
5.  Mewarisi: Mewarisi yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya. (W.J.S. Poerwardaminta, Dalam  Eman Suparman, 2018: 3 )
Proses pewarisan: Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:
a)  Penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup.
b)  Pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal;
Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, Hilman Hadi kusumah (1980: 23) dalam bukunya mengemukakan bahwa, "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi".
Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberiikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi).
Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian hukum waris secara utuh, beberapa definisi diantaranya penulis sajikan sebagai berikut:
1)  Wirjono Prodjodikoro  (1980 :8)
Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia, meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup;
2)  Soepomo (1996: 72-73)
Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. Proses tersebut tidak menjadi "akut" oleh sebab orang tua meninggal duani. Memang meninggalnya Bapa atau Ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut;
3)  R.Santoso Pudjosubroto (1964: 8)
Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
Hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa, "hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya." (Eman Suparman 2018: 5)
Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentantang peralihan harta, kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat bagi para ahli waris. Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwaris. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.
Pasal 830 menyebutkan, "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian" Jadi harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUHPer, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan dan bila kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.
Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan. Hal ini diatur dalam pasal  836, "Dengan mengingatkat akan ketentuan dalam pasal 2 kitab ini, supaya dapat bertidak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang". (Effendi Perangin,Hukum Waris,2016: 3-4)
Waris adalah bentuk isim fa'il dari kata waritsa, yarityu, irtsan, fahuwa waritsum yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata waritsa yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Ada beberapa kata dalam penyebutan waris, seperti: warits, muwarris, al-rits, warasah dan tirkah.
Warist adalah orang yang mewarisi. Muwarrits adalah orang yang memberi waris (mayit). Al-Irts adalah harta warisan yang siap dibagi. Warasah adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal.
Ilmu waris juga sering disebut dengan ilmu faraidh. Kata faraidh adalah bentuk jamak dari fardh yaitu bagian yang ditentukan. Disebut ilmu faradh karena ilmu yang membahas tentang bagian-bagian yang telah ditentukan kepada ahli waris. Sehingga ilmu faraidh atau ilmu waris didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:
"Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta pusaka." (Hasbiyallah, 2013: 1-2)
Hukum waris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum waris tertulis dan hukum waris tidak tertulis. Hukum waris tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, sedangkan hukum waris tidak tertulis (adat) adalah hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat adat. Pemindahan harta kekayaan mengandung makna bahwa harta yang diperoleh pewaris selama hidupnya dibagikan dan diserahkan kepada ahli waris yang berkehendak menerimanya. Alhi waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Didalam hukum waris telah ditentukan bagian-bagian yang diterima ahli waris. Masing-masing sistem hukum waris, berbeda bagian yang diterima ahli waris. Misalnya, dalam hukum waris islam, bagian yang diterima ahli waris berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ahli waris laki-laki mendapat bagian yang sangat besar, dibandingkan dengan ahli waris wanita. (Salim HS, 2008: 138-139)
Indoneasia yang terdiri  atas berbagai suku , agama, dan ras mengalami pluralisme hukum yang sulit untuk disatukan. Contohnya, persoalan hukum perdata, meskipun Indonesia udah lama merdeka dan berdaulat, masih juga mendambakan adanya hukum waris yang berlaku secara nasional dan sesuai karakter bangsa indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta sesuai dengan aspirasi yang hidup di masyarakat. Hal tersebut terjadi karena dinamika kehidupan masyarakat senang tiasa diliputi oleh berbagai macam peristiwa, termasuk peristiwa hukum, baik disadari maupun tidak disadari. Misalnya, meninggalnya seseorang merupakan peristiwaa hukum yang sekaligus menimbulkan akubat hukum, yaitu tentang pengurusan dan kelanjutan hak ataupun keajiban seseorang yang meninggal dunia. (Neng Yani Nurhayani, 2015: 265)
Penyelesaian hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Dengan demikian, warisan dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban sesorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya. (Hazairin,Hukum,1974: 9)
Demikian juga menurut pendapat A.Pitlo (1979: 1) yang menulis bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang wakaf dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga untuk Itu, hukum waris menjadi suatu hal yang penting dan mendapat perhatian besar di masyarakat. Pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan wafat pewarisnya. Hubungan persaudaraan dapat tidak harmonis apabila masalah pembagian harta waris, seperti rumah atau tanah tidak dilakukan adil. Untuk menghindari masalah tesebut, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil. Salah satu caranya adalah menggunakan hukum waris undang-undang (KUHPerdata).
Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ketidak sepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan. Kenyataan demikian telah ada sejarah umat manusia sejak lama hingga saat ini. Banyaknya kasus gugat warisan di pengadilan, baik pengadilan agama maupun fenomena tersebut dimasyarakat. 
Proses peralihan harta kakayaan tersebut dapat dimuali sejak pewaris masih hidup. Akan tetapi, proses itu berjalan terus hingga keturunannya menjadi keluarga baru dan berdiri sendiri, yang kelak akan meneruskan proses kepada generasi berikutnya (keturunannya). Biasanya proses pewarisan dimulai sejak pewaris meninggal dunia. Adapun hal terpenting dalam masalah pembagian harta warisan adalah pengertian warisan memperlihatkan adanya beberapa unsur, yang masing-masing merupakan unsur esensial (mutlak),yaitu:
1)  Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang hendak menerima kekayaaan yang ditinggalkannya;
2)  Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaanin concreto yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris. (Neng Yani Nurhayani, 2015: 266-267)
Hukum waris di atur di dalam Buku II KUHPerdata. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulaui dari Pasal 830 KUHPerdata sampai dengan pasal 1130 KUHPerdata. Di samping itu, hukum waris juga diatur di dalam Inpres nomor 1 tahun 1991. (Salim HS, 2008:137)
Mewaris adalah mengantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih. (Surini Ahla Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005: 7)
2.  Pengertian Hukum Waris Islam
Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti fiqhmawaris, hukum kewarisan, dan ilmu faraid. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kompilasi Hukum Islam membedakan harta waris dengan harta peninggalan. Pengertian harta waris terdapat pada pasal 1 huruf e yaitu:
"Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pembagian untuk kerabat".

Sedangkan pengertian dari harta peninggalan terhadapat pada pasal 1 huruf d adalah:
"Harta peninggalan adalah harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya." (Aulia Muthia, 2017:145)
Fiqh mewaris adalah kata yang berasal dari bahasa arab fiqh dan mawaris. Menurut T.M. Hasby As-Shiddiqi (2001: 5) dalam bukunya; (Hukum Waris), fiqh mawaris adalah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, kadar yang diterimah oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya. Istilah lain yang digunakan dalam disiplin ilmu adalah dengan menggunakan istilah ilmu faraidh yang bermakna secara bahasa adalah kewajiban atau bagian tertantu.
Seorang Ilmuan fiqh bernama Rusyd (1995 276) mendefinisikan ilmu faraidh adalah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berkah menerimanya.
Dalam literatur hukum Indonesia digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahas Arab, yaitu waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan, yang menggunakan nama hukum waris, memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Adapun yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan menjadi objek dari hukum ini. (Aulia Muthia, 2017: 146)
Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibumbuhi (awalan-ke dan ahkiran-an). Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan berarti pula proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ihwal orang yang meneriman warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna hal ihwal peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua yang beraga Islam. (Muhammad Hasbi Ash-Shiddiay,1993: 9)
Sedangkan H. Zainudin Ali (2008: 33) memberikan pengertian hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.
Adapun Hukum waris menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 171 huruf (a) adalah "Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirtkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing". Jadi hukum waris islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan menentukan ahli waris mana saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut dan juga ilmu ini mempelajari bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketetapan ajaran Islam. (Aulia Muthia, 2017 : 147)
Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah hukum mengenai Hukum Kewarisan Islam, seperti fiqh mawaris, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini karena terjadi perbedaan arah yang dijadikan titk utama dalam pembahasan.
Fiqh mewaris adalah kata yang berasal dari bahasa Arab fiqh mewaris. Untuk mengetahui tahui pembahasan lebih lanjud, sebaiknya terlebih dahulu kita ketahui tentang fiqh mewaris. Fiqh mewaris menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu hasil usaha mempergunakan pikiran yang sungguh-sungguh. (T.M Hasan As-Shiddiqi, 2001: 5)
Literatur hukum islam mengenal beberapa istilah untuk menamakan hukum Waris Islam, seperti fiqih mawaris, ilmu faraidh, dan hukum waris. Perbedaan dalam penamaan ini dikarenakan berbedanya pokok pembahasan yang menjadi titik utama. Kata mawaris berasal dari lafadz bahasa Arab yakni mirats. Bentuk jamaknya adalah mawarisyang berarti harta peninggalan orang yang meninggal dan hendak dibagikan kepada ahli warisnya. (Dr. Aunur Rahim Faqih, 2007: 3)
Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau dikenal juga dengan istilah faraid. Kata faraid merupakan bentuk jamak dari lafadz faraidah, yang diartikan oleh para ulama semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata fardlu atau faridlah menurut bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain sebagai berikut:
a.  Takdir, yaitu suatu ketentuan, seperti dalam firman Allah Swt Albaqoroh 237;
b.  Qat'u, yaitu suatu ketetapan yang pasti, seperti dalam firman Allah Swt An-Nisa:7;
c.   Inzal, yaitu menurunkan, seperti dalam firman Allah Swt Al-Qashas:87;
d.  Tabyin, yaitu penjelasan seperti firman Allah Swt At-Tahrim:2;
e.  Ihlal,yaitu menghalalkan, seperti firman Allah Swt Al-Ahzab:38;
f.    Atha', yaitu pemberian
Keenam arti tersebut diatas dapat digunakan sebab ilmu faraidl mengandung saham-saham atau bagian yang telah ditentukan besar kecilnya dengan pasti dan telah dijelaskan oleh Allah Swt melalui peraturan yang telah disyariatkannya. (Dr. Aunur Rahim Faqih, 2007 : 3-4)
Ulama faradiyun sebagian mendifinisikan ilmu faraidl sebagai berikut:
1)  Ilmu fiqih yang bertautkan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang tata cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik  hak pusaka;
2)  Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka dan orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.(Muhammad Assyabini Al-Khathib,1958: 3)
Menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar kecilnya oleh syara'. Adapun penggunaan kata mawaris lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. 
Dalam literatur hukum di Indonesia terdapat beberapa istilah yang digunakan, termasuk keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pusaka, dan hukum waris. Yang menggunakan nama hukum waris, memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Adapun yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum ini. Didalam isitilah hukum yang baku digunakan kata Waris, dengan asal kata waris yang kemudian dibubuhi awalan "ke" dan akhiran "an". Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagsi subjek dan dapat berarti pula proses. (Moh. Muhabbin dan Abdul Wahid, 2009: 9)
 Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ihwal orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan  diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.
Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa  hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Berdasarkan batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam waris baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian proses pewarisan  harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai Waris. Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam, yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalan perkawinan (suami atau isteri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek, dsb).
M.Tahir Azhari (2001: 132) dalam bukunyan Karakteristik Hukum Waris Islam memberikan pernyataan, bahwa hukum waris Islam juga dikenal dengan "The Islamic Law of Inheritence"mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, misalnya "Civil Law" ataupun "Common Law".
Dijelaskan Amir Syarifuddin mengenai pengertian hukum waris Islam ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang meningggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan  tersebut  berdasarkan wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Quran dan penjelasannya diberika oleh Nabi Muhammad Saw dalam istilah bahasa Arab disebut faraidl. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam, kemudian ditindak lanjuti dengan keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991, selanjutnya Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan ketentuan hukum bagi umat Islam Indonesia dan pengertian hukum waris yang sebelumnya tersebar dalam berbagai kitab fiqih, telah terangkum menjadi sebuah rumusan pengertian hukum waris yang representatif. Di dalam pasal 171 huruf a KHI dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Ahli-ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia  mempunyai hubungan darah atau  hubungan perkawinan dengan pewaris, beragam Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (Adnan Qohar, 2011: 31)  
Berdasarkan definisi hukum waris Islam tersebut diatas dapat diambil benang merah, bahwa hukum waris Islam ialah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaann pewaris itu dilaksanakan. Sedangkan menurut sistem hukum perdata non Islam dapat disimpulkan, bahwa hukum waris ialah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan Karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka  dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. (Dr. Aunur Rahim Faqih, 2007: 5-6)
3.  Jenis-Jenis Ahli Waris
a.  Ahli waris menurut sistem Burgerlijk Wetboek (BW)
Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu istri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang undang atau ahli waris aib intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:
1)  Golongan pertama
Keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka suami atau istri yang ditinggalkan/ atau yang hidup paling lama. Suami atau istri yang ditinggalkan/ hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/istri tidak saling mewarisi.
2)  Golongan kedua
Keliarga dari garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang 1/4 (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.
3)  Golongan ketiga
Meliputi kake,nenek, dan leluhur selaanjudnya ke atas dari pewaris.
4)  Golongan keempat
Meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan senak keluarga lainnya sampai derajat keenam.
Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus keatas maupun kesamping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Adapun ahli waris menutup surat wasiat atau restamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapatkan seluruh atau sebagian dari warisan. Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undang-undang atau ab intestato, ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris testamenter akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris. (Eman Suparman, 2018: 29)
Dari kedua macam ahli waris di atas, timbullah persoalan ahli waris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat? Berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat dalam BW tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan untuk membuat surat wasiat agar tidak kehendak hatinya.
Ketentuan yang terdapat dalam BW yang isinya membatasi seseorang  pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari subtansi Pasal 881 ayat (2), yaitu dengan sesuatu pengangkatan ahli waris atau pemberi hibah, piham yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas suatu bagian mutlak.  (Eman Suparman, 2018: 29-30)
Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau "legitime portie" ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. 
Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, R, Subekti,(1977: 93-94) mengemukakan dalam bukunya, bahwa peraturan mengenai legitimasi portie oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat tau testamen menurut kehendak hatinya sendiri.
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, seseorang yang akan menerima jumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1)  Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW)
2)  Harus ahli waris atau para ahli waris haris ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 BW, yaitu ada dalam kandungan sorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana kepentingan si anak menghendaki. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian  berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;
3)  Seorang ahli waris harus serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris. (Eman Suparman, 2018: 31)
   Setelah terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjudnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan. Ahli waris diberi hak unruk berfikir selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja dia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan "menerima warissan secara beneficiaire" yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak warisan.
Selama ahli waris mempergunakan haknya untuk berfikir guna menentukan sikap tersebut, ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan (Pasal 1024 BW). Setelah jangka waktu ditetapkan undang-undang berakhir, seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan yaitu:
1)  Menerima warisan dengan penuh: Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut dengan istilah "menerima warisan secara beneficiaire";
2)  Menolak warisan: Baik menerima maupun menolak warisan, masing-masing memiliki konsekuensi sendiri-sendiri terhadap ahli waris.
Untuk memahami konsekuensi  dimaksud, di bawah ini akan diuraikan akibat-akibat dari masing-masing pilihan yang dilakukan oleh hli waris, yaitu:
a.  Akibat menerima secara penuh
Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secarah penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, ahli waris harus menanggung segala macam hutang-hutang pewaris. Penerimaan waris secara penuh yang dilakukan dengan tegas yaitu melalui akta otentik atau akta di bawah tanggan, sedangkan penerima secara penuh yang dilakukan secara diam-diam, biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.


b.  Akibat menerima warisan secara beneficiaire
1)  Seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris;
2)  Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada;
3)  Tidak terjadi pencampuran harta kekayaan antara harta kekayaan ahli waris dengan harta waris:
4)  Jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.
c.   Akibat menolak warisan
Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah  menjadi ahli waris, karena jika ia meninggal terlebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat digantikan oleh anak-anaknya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka. Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak meninggalnya pewaris.
Seorang ahli waris yang menyatakan menerima warisan secara beneficiaire atau menerima dengan mengadakan inventarisari harta peninggalan, mempunyai beberapa kewajiban yaitu:
1)  Wajib melakukan pencatatan atas jumlah peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada panitera pengadilan negeri;
2)  Wajib mengurus harta peninggalan dengan sebaik-baiknya;
3)  Wajib membereskan urusan waris dengan segera;
4)  Wajib membersihkan jaminan kepada kreditur, baik kreditur benda bergerak maupun kreditur pemegang hipotik;
5)  Wajib memberikan pertanggung jawaban kepada seluruh kreditur pewaris maupun kepada orang-orang yang menerima pemberian secara "legaat";
6)  Wajib memanggil para kreditur pewaris yang tidak dikenal melalui surat kabar resmi. (Eman Suparman, 2018: 32-33)
R.Subekti, (1977: 88) dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata menerangkan pengertian legaat yaitu suatu pemberian kepada seseorang yang bukan ahli waris melalui surat wasiat, berupa:
1.  Satu atau beberapa benda tertentu;
2.  Seluruh benda dari satu macam atau satu jenis, misalnya memberikan seluruh benda bergerak;
3.  Hak memungut hasil dari seuruh atau sebagian harta warisan;
4.  Sesuatu hak lain terhadap harta peninggalan.
   Orang yang menerima legaat dinamakan legataris, karena ia bukan ahli waris maka ia tidak diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris, ia hanya mempunyai hak untuk menuntut legaatyang diberikan kepadanya.
b.  Ahli waris munurut sistem Kompilsi Hukum Islam
Ahli Waris adalah seseorang atau beberapa beberapa orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. secara garis besar, golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan yaitu :
1)  Ahli WAris Menurut Al'Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut dzul faraa'idh.
2)  Ahli waris yang ditarik dari garis Ayah, disebut ashabah.
3)  Ahli waris menurut garis Ibu,disebut dzul arhaam.
1.  Dzul Faraa'idh
Dzul Faraa'idh yaitu ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an,yakni ahli waris yang langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah. (Hazirin, Eman Suparman, 2018: 17) Adapun rincian masing-masing ahli waris dzul faraa'idh ini dalam Al-Qur'an tertera dalam surat An-Nisaa Ayat 11, 12, dan 176 yang dielaborasi secara akademisi oleh Th. N. Juynboll dalam bukunya Henleiding tot de kennis van dan Mohammedaansche School. Sementara itu, Komar Andasasmita, dengan mengutip buku karya Joynboll di atas, menguraikan jumlah ahli waris menurut atau berdasarkan Al-Qur'an terdiri atas dua belas jenis, yaitu:
1)  Dalam garis ke bawah:
a.  Anak Perempuan;
b.  perempuan dari anak laki-laki (QS, An-Nisaa: 11).
2)  Dalam garis ke atas
a.  Ayah;
b.  Ibu;
c.   Kakek dari garis ayah;
d.  Nenek baik dari garis ayah maupun garis ibu (QS. An-Nisaa: 11).
3)  Dalam garis ke samping:
a.  Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah;
b.  Saudara perempuan tiri (halfzuster) dari garis ayah (QS. An-Nisaa: 176);
c.   Saudara lelaki tiri (halfbroeder) dari garis ibu (QS. An-Nisaa: 12);
d.  Saudara perempuan tiri (halzuster) dari garis ibu (QS. An-Nisaa: 12).
e.  Duda;
f.    Janda (QS. An-Nisaa: 12).
2.  Ashabah
Ashabah dalam bahasa Arab berarti anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak. Ashaban menurut ajaran kewarisan petrilineal Sjafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah dzul faraa'idh yaitu bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an, setelah itu sisahnya baru diberikan kepada ashaban. Dengan demikian, apabila ada pewaris yang meninggal tidak mempunyai ahli waris dzul faraa'idh (ahli waris yang mendapat bagian tertentu), maka harta peninggalan diwariskan oleh ashabah. Akan tetapi jika ahli waris dzul faraa'idh itu ada maka sisa bagian dzul faraa'idhmenjadi bagian ashabah. (Hazirin, Eman Suparman, 2018:18)
Ahli waris  ashabah ini menurut pembagian Hazairin (1968: 15)  dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dinamakan ahli waris bukan dzul faraa'idh yang kemudian beliau membagi ahli waris ashabah menjadi tiga golongan yaitu ashabah binafsihi, ashabah bilghairi, dan ashabah ma'al ghairi.
Ashabah-ashabah tersebut menurut M. Ali Hasan (1973: 26-27) dalam bukunya Hukum Warisan dalam Islam, terdiri atas:
1)  Ashabah binafsihi yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut:
a.  Anak laki-laki;
b.  Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki;
c.   Ayah;
d.  Kakek dari pihak ayah terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah;
e.  Saudara laki-laki sekandung;
f.    Saudara laki-laki seayah;
g.  Anak saudara laki-laki sekandung;
h.  Anak saudara laki-laki seayah;
i.    Paman yang sekandung dengan ayah;
j.    Paman yang seayah dengan ayah;
k.    Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah;
l.    Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah;
2)  Ashabah bilghairi yaitu ashaba dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam ashabah bilghairi ini adalah sebagai berikut:
a.  Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki;
b.   Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.
3)  Ashabah ma'al hairi yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah:
a.  Saudara perempuan sekandung; dan
b.  Saudara perempuan seayah.
3.  Dzul Arhaam
Arti kata dzul arhaam adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja. Hazairin dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral memberikan perincian mengenai dzul arhaam, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu. (M.Ali Hasan, 1973: 15) Sajuti Thalib  (1987:15) dalam bukunya menguraikan pula tentang dzul arhaam, antara lain cucu melalui anak perempuan, menurut kewarisan patrilineal tidak menempati tempat anak, tetapi diberi kedudukan sendiri dengan sebutan dzul arham atau keluarga yang mempunyai dara dari pewaris, tetapi telah agak jauh. Akibat pengertian ini maka dzul faraa'idh dan tidak ada pula ashabah. Selain cucu melalui anak perempuan, yang dapat digolongkan sebagai dzul arhaam adalah anggota keluarga yang penghubunganya kepada keluarga itu seorang wanita.
D. Ahli Waris Pengganti
1.  Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata
KUHPerdata membedakan antara ahli waris asli (uit eigen hoofde) dan ahli waris pengganti (bij plaastsvervulling). Alhi waris asli adalah agli waris yang memperoleh warisan berdasarkan pada kedudukan sendiri terhadap pewaris, misalnya, sebagai anak pewaris, Istri/ suami pewaris. Sedangkan ahli waris pengganti adalah ahli waris yang mengganti orang yang berhak mewaris karena yang bersangkutan meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris. Misalnya, ayah meninggal dahulu dari pada kakek, maka anak-anak ayah yang meninggal itu muncul menggantikan kedudukan ayah mereka sebagai ahli waris kakek.
Penggantian ini terjadi garis ke bawah dan dapat terjadi tampa batas. Setiap ahli waris meninggal dunia lebih dulu digantikan oleh anak-anaknya. Jika lebih dari satu anak sebagai pengganti, penggantian tersebut dihitung sebagai satu cabang (bij staken). Artinya: semua anak yang menggantikan itu memperoleh bagian yang sama dari bagian yang digantikan itu. Setiap saudara pewaris, baik saudara kandung maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dulu, digantikan oleh anak-anaknya. penggantian ini juga dapat terjadi tampa batas.stiap pengganti dihitung sebagai satu cabang. (Abdulkadir Muhammad, 2014: 219-220)
Ahli waris pengganti dalam hukum waris Perdata dikenal dengan istilah Penggantian tempat yang dalam bahasa Belanda Plaatsvervulling.Hal ini diatur dalam Pasal 854 s/d Pasal 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa KUHPerdata mengenal dan mengakui adanya Plaatsvervulling atau penggantian ahli waris.
 Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya sebagai mana diatur dalam Pasal 841 KUHPerdata umpamanya : seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak dari pewaris, berhak atas semua hak itu. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas Pasal 842 ayat 1. Dalam segala hal, penggantian seperti diatas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa orang anak pewaris, mewarisi bersama-sama satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya Pasal 842 ayat 2. Dalam garis menyimpang, penggantian diperbolehkan atas keuntungan anak-anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu, baik mereka mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun bersama-sama dengan keturunan paman atau bibi itu, meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama Pasal 844. (Ismuha, 1978: 73)
Bila disamping ayah atau ibu yang masih hidup itu hanya ada seorang saudara, maka ayah atau ibu itu menerima ½ dan ½ lagi untuk saudara atau keturunannya.
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur penggantian tempat (Plaatsvervuling), yaitu Pasal 841 sampai Pasal 848 KUHPerdata yang menyebutkan tentang perwakilan (vertegen woordigen), maksudnya keluarga sedarah yang jauh tidak “mewakili”. Dalam hal ini yang meninggal dunia lebih dahulu juga tidak bertindak atas namanya, tetapi hanya menggantikan tempat yang lowong karena kematian. (Maman Suparman, 2015: 53)
Mewaris berdasarkan penggantian, yakni pewarisan di mana ahli waris mewaris menggantikan tempat ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang.(Sjarif Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2010: 24)
Menurut Pasal 841 KUHPerdata disebutkan bahwa :
“Penggantian memberikan hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”.
Dalam Pasal 841 KUHPerdata menyebutkan tentang penggantian hak dari yang meninggal dunia. Jadi, penggantian tempat itu memperbolehkan hak orang yang digantikannya dan akan memperoleh hak dan kewajiban dari orang yang digantikannya. (Suparman Maman, 2015: 53)
 Ahli waris karena penggantian tempat adalah ahli waris yang merupakan keturunan (keluarga sedarah) dari pewaris, yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain, yang seandainya tidak mati lebih dahulu dari pewaris, sedianya akan mewaris.  Menurut Pasal 841 dan Pasal 848 BW asli, yang tertulis di dalam bahasa Belanda, digunakan kata “vetergenwoording”, atau perwakilan. Kata tersebut menimbulkan kritik dari para sarjana, karena di sini sama sekali tidak ada tindakan “mewakili atau bertindak atas nama orang yang meninggal”. Oleh sebab itu dengan mengikuti terjemahan Subekti atas BW, tidak menggunakan kata perwakilan/ mewakili tetapi “menggantikan tempat”.
 Kata “hak” dalam Pasal 841 BW menurut para sarjana kurang tepat, karena penggantian tempat bukan merupakan hak dalam arti wewenang untuk menduduki tempat yang digantikan. Penggantian tempat adalah akibat hukum yang tidak tergantung dalam kehendak orang yang bersangkutan. “Hak” di sini harusnya diartikan hak-hak yang sedianya ia mati lebih belakang dari pewaris, karena ternyata ia mati lebih dahulu, maka ia tidak mempunyai hak apa-apa atas warisan.
Penting untuk diperhatikan di dalam pewarisan berdasarkan penggantian tempat adalah bahwa orang yang menggantikan tempat “ mempunyai/ mendapat hak dan kedudukan yang sama” dengan yang dipunyai oleh orang yang digantikan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka asas “keluarga dekat menutup keluarga yang lebih jauh” tidak disimpangi lagi. (Satrio J, 2016: 60-61)
Tentang penggantian waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh kedudukan sebagai waris, secara umum hanya dapat terjadi dalam pewarisan berdasarkan undang-undang (ab–intestato), di mana dalam pewarisan ab–intestato ini seseorang dapat memperoleh warisan.
Dasar hak mewarisnya adalah hubungan darah dengan pewaris dalam garis lurus ke bawah/keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah yaitu keturunan-keturunan yang sah. Keluarga sedarah dalam garis menyamping ke atas tidak berhak mewaris dengan pergantian. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 842 dan Pasal 843 KUHPerdata.
Adapun bunyi pasal – pasal tersebut adalah sebagai berikut:
1.  Pasal 842 KUHPerdata :
“Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akirnya”.
Mengenai segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya. (Henny Tanuwidjaja, 2012: 41) 
2.  Bunyi Pasal 843 KUHPerdata :
“Tiada pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis, menyampingkan segala keluarga dalam perderajatan yang lebih jauh”.
Pasal 843 KUHPerdata yang menentukan bahwa dalam keluarga sedarah garis lurus keatas penggantian tempat tidak diperkenankan, yakni para leluhur penggantian tempat tidak diperkenankan. Melalui garis menyamping penggantian waris diperbolehkan seperti disebutkan dalam Pasal 844 dan Pasal 845 KUHPerdata. (M.U. Sembiring, 1989: 41)
2.  Ahli Waris Penganti Menurut Kompilasi Hukum Islam
Istilah ahli waris dalam bahasa belanda disebut "plaatsveroulling" dan istilah ahli waris pengganti tidak terlalu populer dikenal di dalam kewarisan islam fiqh sunni. Walaupun sebenarnya dalam kajian fiqh tersebut di jumpai beberapa ketentuan yang membicarakan masalah ahli waris pengganti seperti;
a.  Cucu laki-laki yang lahir dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki, dengan catatan dia tidak dapat memperoleh dua kali bagian yang diterima seorang anak perempuan;
b.  Cucu perempuan yang lahir dari anak laki-laki adalah seperti perempuan, hanya saja dia dapat dihalangi oleh anak laki-laki. (Ratno Lukito,2008: 407)   
Secara istilah ahli waris pengganti dikenal dengan bahasa Arab yaitu Mawali yang artinya ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang yang memperoleh bagian waris untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk warisan) dengan pewaris.
Mengenai istilah ahli waris pengganti, Raihan A. Rasyid (1995: 24) membedakan antara orang yang disebut “ahli waris pengganti” dan “pengganti ahli waris”. Menurutnya, ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan dan pertimbangan tertentu dapat menerima warisan namun tetap dalam status bukan ahli waris. Misalnya, pewaris meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Keberadaan cucu disini sebagai pengganti ahli waris. Apa yang disebut dengan plaatsvervulling dalam KUHPerdata, dan apa yang disebut wasiat wajibah dalam undang-undang Mesir serta apa yang diatur Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam oleh Raihan A. Rasyid dinamakan pengganti ahli waris, bukan ahli waris pengganti.
Di pihak lain Hazairin dan murid–muridnya yang berpendapat bahwa anak laki-laki dan anak perempuan melalui anak pewaris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris menggantikan kedudukan ayahnya atau ibunya yang sudah meninggal untuk menerima warisan dari pewarisnya (istilah Hazairin ahli waris pengganti). Pendapat mereka didasari oleh penafsiran kata mawali dalam Al-Qur’an Surah An-Nisaa’ ayat 33, yaitu terdapat ahli waris pengganti, bagi ayah, ibu, dan anak. Selain itu, mereka menafsirkan kata walad dalam pengertian anak keturunannya. (Zainuddin Ali, 2010: 63)
Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia kepada mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyasikan segala sesuatu (QS. An-Nisa’ (4) : 33).
Para mujtahid terdahulu pada umumnya berpendapat bahwa kelompok yang disebut sebagai ahli waris pengganti itu, hak yang mereka terima bukanlah hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Hal ini terlihat dalam contoh dibawah ini : (Aunur Rahim Faqih, 2017: 20)
1.  Bagian yang diterima oleh cucu laki-laki adalah sebagai mana yang diterima oleh anak-anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki menerima warisan sebagaimana yang diterima oleh anak perempuan, tidak sebagai mana hak yang diterima oleh anak laki-laki yang digantikannya dan yang menghubungkannya kepada pewaris.
2.  Kakek menerima bagian sebagai mana yang didapat oleh ayah, baik sebagai dzawil furud maupun sebagai ashabah. Tetapi kakek tidak berkedudukan sebagai ayah sebagai mana terlihat dalam beberapa hal :
a.  Ayah dapat menutup hak kewarisan saudara, tetapi kakek dapat mewaris bersama saudara, kecuali menurut ulama Hanafi, kakek juga menutup kewarisan saudara.
b.  Ayah dapat menggeser hak kewarisan ibu dari sepertiga (1/3) harta menjadi sepertiga (1/3) dari sisa harta dalam masalah garawayni. Dalam hal ini kakek tidak dapat disamakan dengan ayah.
3.  Hak kewarisan nenek tidak sama dengan hak kewarisan ibu, karena nenek dalam keadaan bagaimanapun tetap menerima seperenam (1/6), sedangkan ibu kadang-kadang menerima sepertiga (1/3) yaitu bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.
4.  Saudara Seayah tidak sepenuhnya menempati kedudukan saudara kandung, sebagaimana terlihat dalam keadaan dibawah ini :
a.  Saudara laki-laki kandung dapat menarik saudara perempuan kandung menjadi asabah sedangkan saudara seayah tidak dapat berbuat begitu.
b.  Saudara kandung dapat berserikat dengan saudara seibu dalam masalah musyarakah, sedangkan saudara seayah tidak dapat diperlakukan demikian.
5.  Anak saudara menerima warisan sebagai anak saudara, demikian pula paman dan anak paman menerima hak dalam kedudukannya sebagai ahli waris tersendiri.
Khusus menyangkut dengan masalah cucu, dalam keadaan apapun mujtahid terdahulu tetap menempatkannya sebagai cucu, bukan sebagai pengganti ayahnya. Cucu yang dimaksud disini khusus cucu melalui anak laki-laki. (Amir Syarifuddin, 1984: 86-87)
Berdasarkan pendapat diatas, maka cucu yang ayahnnya sudah terlebih dahulu meninggal dunia, tidak berhak menerima warisan kakeknya bila saudara laki-laki dari ayahnya itu ada yang masih hidup.
 Sajuti Thalib (1982: 26) mengemukakan pendapat bahwa ahli waris pengganti itu diambil dari pengertian mawali, maksudnya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentu wasiat) dengan si pewaris.
Sajuti Thalib (1982: 26-27) mendasarkan argumentasi atau pendapatnya pada ajaran kewarisan bilateral menurut Qur’an dan hadis khususnya dalam masalah cucu dengan menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33, yang diuraikan dalam beberapa garis hukum, sebagai berikut :
1.  Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu);
2.  Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu);
3.  Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi ) harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu);
4.  Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.
Di Indonesia, Istilah Ahli waris pengganti mulai populer setelah dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991. Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku tersebut yakni. Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Buku III tentang Hukum Perwakafan, mengatur masalah ahli waris penggangti. dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di atur sebagai berikut:
1)  Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
2)  Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti. (M. Anshary, 2017: 72-73)
Muatan materi Kompilasi Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan kewarisan, kalau ditelaah kembali memuat satu subtansi pembahasan, yaitu mengenai masalah yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris pengganti, dalam hal memperoleh harta warisan sebagai mana yang diatur dalam pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut.
Memperhatikan Pasal 185 KHI, A. Sukris Sarmadi (1970:165-166) menyebutkan : “Ahli waris pengganti/ penggantian tempat ahli waris adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris, yang didalam situasi tertentu sama pengertiannya Hazairin dan sistem pewarisan mawali, tetapi bersyarat, yakni tidak boleh melebihi bahagian orang yang sederajat dengan orang yang diganti, dan ada kemungkinan semakna dengan Syi’ah dalam hal menggantikan kedudukan orang tua mereka, tetapi tidak terhijab dengan orang yang sederajat dengan orang yang diganti.”
E.  Kerangka Konseptual
Penelian ini memfokuskan perhatian atau berorientasi pada Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata  dengan Kompilasi Hukum Islam serta sejauh mana norma hukum mengatur mengenai Perbandingan Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata  dengan Kompilasi Hukum Islam menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Sehubungan dengan itu ditetapkan tipe penelitian hukum normatif yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis Perbandingan Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata  dengan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia serta untuk mengetahui dan menganalisis Perbandingan Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata dengan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
Penelitian akan melakukan kajian terhadap regulasi mengenai Perbandingan Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata dengan Kompilasi Hukum Islam, sehingga salah satu upaya pada penelitian ini melakukan inventarisasi mengenai berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perbandingan Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata dengan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder  dan bahan hukum tertier.
Untuk lebih jelasnya berlaku dikemukakan diagram kerangka konseptual sebagai berikut:
F.  Diagram Kerangka Konseptual

Dasar Hukum
1.      Al Qur'an
2.      KUHPerdata
3.      UU KHI No.1Tahun 1991


Tujuan Hukum
Kepastian

Teori Hukum
Ø Teori Kepastian Hukum
Ø Teori Perbandingan Hukum
Ø Teori Tujian Hukum

Perbandingan Ahli Waris Pengganti

Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Perdata


Ahli WarisPengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam






G. Definisi Operasional
1.  Hukum waris menurut KUHPerdata adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
2.  Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa  hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Berdasarkan batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam waris baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia.
3.  Ahli Waris adalah seseorang atau beberapa beberapa orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. secara garis besar, golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan yaitu :
1)  Ahli Waris Menurut Al'Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut dzul faraa'idh.
2)  Ahli waris yang ditarik dari garis Ayah, disebut ashabah.
3)  Ahli waris menurut garis Ibu,disebut dzul arhaam.

4.  Ahli waris adalah memperoleh bagian mutlak atau "legitime portie" ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. 
5.  Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang mengganti orang yang berhak mewaris karena yang bersangkutan meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris. Misalnya, ayah meninggal dahulu dari pada kakek, maka anak-anak ayah yang meninggal itu muncul menggantikan kedudukan ayah mereka sebagai ahli waris kakek.





BAB III
Metode Penelitian
A. Tipe Penelitian
Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma peraturan perundang-undang termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung, berbagai referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum berbagai teori hukum, asas-asas hukum, yang berhubungan dengan Perbandingan Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata dengan Kompilasi Hukum Islam yang dimaksudkan dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang di Negara-negara yang sudah maju disebut "Legal Resarch" atau "Legal Research Instruction"
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terhadap pendekatan sumber data digunakan bahan hukum yang dapat dikemukakan sebagai berikut:
1.  Bahan hukum primer
Yakni semua jenis peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata dengan Kompilasi Hukum Islam.


2.  Bahan hukum sekunder
Yakni Semua dokumen atau fail-fail hukum berupa peraturan perundang-undangan atau berupa dokumen-dokumen yang dibuat oleh pejabat atau  pemerintah yang diberikan kewenangan untuk itu dan jurnal atau bahan pustaka yang berkaitan dengan Ahli Waris Pennganti.
3.  Bahan hukum tersier
Yakni bahan atau dokumen berupa kamus-kamus, ensiklopedia, pustaka dan sebagainya.
Pada penelitian hukum normatif ini, bahan pustaka merupakan dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempuntai ruangan lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi berbagai surat-surat, buku-buku referensi, dokumen-dokumenresmi yang dilakukan oleh pemerintah.
Adapun ciri-ciri umum data sekunder menurut Seerjono sekanto dari Sri Mamuji (1985: 24) yakni:
1)    Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan yang siap terbentuk (ready made).
2)    Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
3)    Data sekunder dapat diperoleh tampa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.


C. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui pengamatan dan penelusuran cermat terhadap berbagai bahan hukum sebagaimana disebutkan diatas yakni penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
D. Teknik Analisi Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisi kualitatif. Analisis data kualitati dilakukan terhadap terhadap data yang dapat dikuanditatifkan, yakni semua bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, demikinan juga bahan pustaka, jurnal ilmiah hukum, dan peraturan perundang-undngan yang berhubungan dengan masalah ahli waris pengganti.
Terhadap yang dilakukan dalam analisis ini adalah:
1.  Melakukan inventarisasi terhadap semua regulasi atau peraturan prundang-undangan yang menyangkut ahli waris pengganti yakni Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Surat Edaran Mahkama Agun,g Jurnal ilmiah hukum dan sebagainya.
2.  Melakukan penelusuran terhadap berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas dengan melakukan pengamatan secara cermat terhadap subtansi atau isi masing-masing regulasi.
3.  Hasil penlusuran dan pengamatan terhadap subtansi berbagai regulasi akan dipaparkan secara deskriptif sebaagai bentuk hasil penelitian dan diikuti rekomendasi penelitian.
Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum normative atau penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:
1.  Langkah pertama
Penelitian perlu mempelajari ketentuan atau peraturan yang dipergunakan oleh perpustakaan dimana penelitian dilakukan. Dengan mengetahui peraturan tersebut, maka peneliti akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2.  Langka kedua
Penelitian harus mengetahui sitem pelayana perpustakaan tersebut yang pada umumnya terbagi menjadi 2 (dua) system pelayanan yaitu: System terbuka (open access system) dan system pelayanan tertutup (closed access system).
3.  Langka Ketiga
Penelitian harus mengetahui bentuk dan jenis bahan referensi kepustakaan yang dimiliki oleh pustakaan yang bersangkutan, apakah cukup maju dan berkembang.
4.  Langka keempat
Peneliti harus pula memeriksa apakah bahan referensi kepustakaan yang diperlukan atau diinginkan ada dalam koleksi perpustakaan yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti menggunakan catalog yakni suatu daftar yang memberikan informasi mengenai koleksi sebuah perpustakaan.
5.  Langakah kelima
Peneliti harus mancari informasi yang diperlukan melalui catalog yang ada pada perpustakaan yang bersangkutan. (Syahruddin Nawi. 2018: 249-252)




DAFTAR PUSTAKA
Al Qur'an.
Amir Syarifuddin. 2008. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Amir Syarifuddin. 1984. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Jakarta: Gunung Agung.

Abdulkadir Muhammad. 2014. Hukum Perda Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

A. Pitlo,  Terjemahan M Isa Arief. 1979.  Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Aunur Rahim Faqih. 2007. Mawaris (Hukum Waris Islam). Yogyakarta: UII Pres.

Ahmad Azhar Basyir. 2001. Hukum Waris Islam. Yogyakarta. UUI Press.

Adnan Qohar. 2011. Hukum Waris Islam Keadilan dan Metode Praktis Penyelesaiannya.Yogyakarta: Pustaka Biru.

Abdulkadir Muhammad. 2014. Hukum Perdata Indonesia.Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

A. Sukri Sarmadi. 1970. Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Cik Hasan Bisri, 1999. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Logos.

C.S.T. Kansil. 1979. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Agama Republik Indonesia. 1989.  Al-Qur’an Dan Terjemahnya. Surabaya: CV.Jaya Sakti.

Djoko Imbawani Atmadjaja. 2006. Hukum Perdata. Malang: Setara Press Kelompok Instrans Publishing Wisma Kalimetro.
Eman Suparman. 2005. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW. Bandung: Refika Aditama.

Effendi Perangin. 2016. Hukum Waris. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Eman Suparman. 2018. Hukum Waris Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

Hilman Hadikusuma. 2003. Hukum waris Adat. Bandung: Citra Adytia Bakti

Hazim, 2003. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an. Jakarta: Tintamas.

Hilman Hadikusumah. 1980. Hukum Waris Adat. Cet. I. Bandung: Alumni.

Hasbiyallah, M.Ag. 2013. Belajar Mudah Ilmu Waris. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hazairin. 1974. Hukum Kewarisan Bilateral. Jakarta: Tinta Emas.

Hazirin, Eman Suparman. 2018. Hukum Waris Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

Hazairin. 1968. Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta: Tintamas.

Henny Tanuwidjaja 2012. Hukum Waris Menurut BW, cet. I. Bandung: Reflika Aditama.

H.M. Anshary MK. 2017. Hukum Kewarisan Islam (Dalam Teori dan Praktik). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Idris Djakfar dan Taufik Yahya. 1995. Kompilasi Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: PT.Dunia Pustaka Jaya.

Imam Sudiyat. 1983. Peta Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Simposium Hukum Waris Nasional.

Ismuha. 1978. Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut K.U.H.Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Kansil. 1993. Pengatar Hukum Indoneisa. Jakarta: Sinar Grafika,.

M. Idris Ramulyo, 2018. Hukum Waris Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddiay 1993. Falsafa Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Muhammad Assyabini Al-Khathib, Mughnil Mubtaj Mustofa Al-Babil Halby Kairo, Moh. Muhabbin dan Abdul Wahid. 2009. Hukum Waris Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Maman Suparman. 2015. Hukum Waris Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

M.U. Sembiring. 1989. Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang– Undang Hukum Perdata. Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum USU,

M. Ali Hasan. 1973. Hukum Waris dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Neng Yani Nurhayani. 2015. Hukum Perdata. Bandung: CV Putra Setia.

Osgar S. Marompo dan Moh, Nafri Harun. 2017. Pengantar Hukum Perdata. Malang: Selera Press.

P.H.N Simanjuntak. 2015. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta:  Premedia Group.

Riduan Syahrani. 2006. Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: Alimni.

R. Santoso Pudjosubroto. 1964. Masalah Hukum Sehari-hari. Yogyakarta: Hien Hoo Sing.

R.Subekti. 1977. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Ratno Lukito. 2008. Hukum Sakral dan Hukum Sekuler. Jakarta: Pusaka Alvabet.

Roihan A. Rasyid. 1995. Penyelesaian Perkara Kewarisan Umat Islam di Indonesia.Jakarta: Mimbar Hukum.

Syahruddin Nawi. 2018. Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Garika.

Subekti. 2005. Pokok–Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2006 Hukum Kewarisan Perdata Barat. Jakarta: Kencana.

Suparman Usman. 1993. Ikhtisari Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Serang: Darul Ulum Press.

Salim HS. 2008. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. 2001. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intrmasa.

Sudikno Mertokudumo. 1986. Mengenal Hukum (Suatu Pengatar). Yogyakarta: Liberty.

Soepomo. 1996. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta. Penerbitan Universitas.

Surini Ahla Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005. Hukum Kewarisan Perdata Barat, Pewaris Menurut Undang-Undang. Jakarta: PT Fajar Interapatama Mandiri.

Sjarif Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. 2010. Hukum Kewarisan Perdata Barat. Jakarta: Kencana.

Satrio J. 2016. Hukum Waris.Bandung: Alumni.

Sajuti Thalib. 1982. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.
Tamakiran. 1992. Asas-asas Hukum Waris. Bandung: Pionir Jaya.

Titik Triwulan Tutik. 2006. Pengantar Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Perstasi Pustaka Publisher.

T.M. Hasbi As-Shiddiqi. Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid. 2001. Fiqh Mawaris.Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Thalib, Sayuti. 1987. Hukum Kewarisan Islam  Menurut Tiga Sistem Hukum. Bandung: Pionir.

Vollmar, H.F.A. Diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta. 1989. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II. Jakarta: Rajawali Pers.

Wasis S.P. 2002. Pengantar Ilmu Hukum. Malang: UMM Press.

W.J.S. Poerwardaminta, H. Eman Suparman. 2018. Hukum Waris Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

Wirjono Prodjodikoro. 1980. Hukum Waris Di Indonesia. Bandung: Vorkink van Houve, Gravenhage.

Zainuddin Ali. 2008. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2010. Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, cet. II. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KIH) No 1 Tahun 1991
Indonesia Undang-Undang Tentang Ahli Waris Pengganti KUHPerdata

Posting Komentar

© IMAGINATOR ID. All rights reserved. Developed by Jago Desain