MAKALAH KAPITA SELEKTA HUKUM PERDATA



BAB I
PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG MASALAH
Seperti yang kita ketahui dewasa ini jaringan internet merupakan sesuatu yang tidak luput dari kehidupan masyarakat. Hampir setiap saat dalam kehidupan sehari – hari fasilitas internet ini digunakan oleh masyarakat untuk membantu mereka dalam memperlancar aktivitas yang digunakan. Misalnya dalam melakukan pekerjaan dan sebagainya.
Jaringan internet yang ada ini juga ternyata telah mempengaruhi perubahan hukum yang ada. Dimana internet digunakan oleh masyarakat luas untuk melakukan kegiatan perdagangan atau untuk melakukan aktivitas ekonomi atau perniagaan. Memang dengan menggunakan internet tentunya akan mempermudah pihak – pihak yang terlibat dalam aktivitas perniagaan yang dilangsungkan. Misalnya para pihak tidak perlu bertatap muka, cukup dengan menggunakan laptop, handphone, dan alat – alat elektronik lainnya yang tentunya terhubung ke internet maka transaksi sudah bisa dilakukan. Tentunya hal ini akan menghemat biaya dan juga waktu yang terbuang dapat diminimalisir.
Pertama – tama sebelum membahas lebih lanjut mengenai apa saja yang berkaitan dengan e- commerce maka akan lebih baik apabila melihat definisi – definisi yang ada terlebih dahulu. Definisi dari e-commerce atau nama lainnya adalah electronic commerce merupakan pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. E – commerce meliputu transfer dana secraa elektronik, pertukaran dan pengumpulan data. Semua diatur dalam sistem inventori otomatis. [1]
Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan pada Pasal 1 angka 2 bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. sementara menurut Black’s Law Dictionary adalah “ The practice of buying and selling goods and services through online consumer services on the internet. The a shortened form of electronic, has become a popular prefixs for other terms associated with electronictransaction”.[2]
Apabila melihat definisi – definisi yang diberikan diatas inti dari e –commerce adalah melakukan jual beli dengan menggunakan jaringan internet (internet connection) yang ada. Dimana definisi yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah menyebutkan bahwa suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diti untuk menyerahkan barang (laveren) suatu barang (benda) dan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disetujui bersama. Demikian kira – kira yang disebutkan dalam Pasal 1457 BW. [3]
Jadi apabila berbicara mengenai jual  beli juga tidak bisa dipisahkan bahwa jual beli itu sendiri mengandung unsur perjanjian antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli. Dalam melakukan perjanjian tentunya diatur mengenai syarat sah dalam perjanjian yakni dalam pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa syarat sah perjanjian adalah :
1. Kesepakatan kehendak;
2. dilakukan oleh pihak demi hukum dianggap cakap untuk bertindak;
3. untuk melakukan suatu prestasi tertentu;
4. prestasi tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan oleh hukum, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (atau yang biasa disebut dengan kausa yang halal). [4]
Dalam melakukan perjanijian jual beli dengan jaringan internet ke empat syarat diatas juga harus terpenuhi namun apabila kita melakukan sebuah perjanjian jual beli dengan menggunakan internet atau e-commerce maka ada beberapa hal yang berbeda apabila dibandingkan dengan melakukan perjanjian jual beli sederhana. Misalnya adalah terjadi jual beli antara kedua belah pihak dengan cara tidak bertatap muka secara langsung karena memang dengan menggunakan jaringan internet, tatap muka atau bertemu langsung antara kedua belah pihak menjadi tidak diperlukan lagi. Maka dari itu penipuan rentan terjadi. Bisa saja orang yang bertindak sebagai penjual sebenarnya orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yakni jual beli. Penjual bisa saja dengan mudah menipu pembeli. Misalnya seseorang yang belum dewasa, atau dibawah pengampuan yang melakukan jual beli, dalam jual beli sederhana tentu saja mereka tidak sah apabila melakukan perikatan jual beli namun dama e – commerce mereka dapat dengan mudah melakukan jual beli karena salah satunya tidak bertemu secara langsung dengan pembeli.
Memang banyak keuntungan dalam mengggunakan e-commerce seperti misalnya mengurangi biaya pemasaram, mempermudah konsumen dalam berbelanja, transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa mengenal waktu dan batas – batas wilayah dan sebagainya.  Namun disamping itu juga banyak kerugian yang mungkin saja bisa timbul dengan adanya e-commerce tersebut. Misalnya adanaya penipuan dalam jual beli. Barang yang terpampang di website penjual ternyata berbeda ketika barang tersebut sampai ke tangan pembeli, dan sebagainya. Hal seperti ini tentu saja membuat pembeli menjadi kecewa. Juga penerapan hukum yang dirasa kurang efektif oleh masyarakat yang pada akhirnya membuat masyarakat menjadi tidak yakin dalam melakukan e-commerce. Padahal hukum yang mengatur mengenai perjanjian elektronik ini sudah diatur dalam  tiga peraturan yakni KUHPerdata, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah UU No. 11 Tahun 2008 yakni PP No. 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Maka dari itu penting untuk melihat bagaimana ketiga peraturan ini membahas mengenai transaksi elektronik atau e-commerce.
Selain itu isu – isu hukum yang timbul yang berkaitan dengan adanya e-commerce adalah seperti masalah yurisdiksi dimana untuk menetapkan kewenangan pengadilan dalam mengadili atau menyelesaikan masalah – masalah atau sengketa yang berkaitan dengan e- commerce, lalu juga masalah mengenai syarat sah perjanjian, tanda tangan yang dilakukan dengan cara elektronik dalam melakukan e-commerce,  pilihan hukum. Itulah beberapa isu hukum yang berkaitan dengan adanya e-commerce atau  jual beli yang digunakan dengan menggunakan jaringan internet. Masih banyak lagi isu – isu hukum yang terkait, namun yang paling banyak terjadi di masyarakat adalah apa yang telah disebutkan sebelumnya.

 B.     RUMUSAN MASALAH
Bagaimana hubungan antara KUHPerdata, UU No. 11 Tahun 2008 dan PP No. 82 Tahun 2011 dalam membahas e-commerce?
Bagaimanakah hubungan antara e-commerce dan isu – isu hukum yang ditimbulkan?

C. METODE PENULISAN
Metode penulisan yang digunakan adalah library research karena data – data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang didapat dari perpustakaan seperti buku, artikel, peraturan perundang – undangan yang terkait dan sebagainya.

D. TUJUAN PENULISAN

  a.TUJUAN UMUM
Menganalisis secara lebih mendalam mengenai peraturan yang berkaitan dengan e-commerce seperti misalnya Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang dijadikan dasar hukum untuk melaksanakan perjanjian yakni diatur dalam Buku III. Lalu juga pada Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Jadi dengan begitu akan memahami seluk beluk e-commerce dari peraturan perundang – undangan yang ada dan juga dengan membahas isu – isu  hukum yang ada yang berkaitan dengan e-commerce diharapkan dapat lebih memahami hal – hal yang berkaitan dengan hukum yang terdapat dalam e-commerce.
b. TUJUAN KHUSUS
Mengetahui hubungan antara KUHPerdata, UU No. 11 Tahun 2008 dan PP No. 82 Tahun 2011 dalam membahas e-commerce.
Mengetahui hubungan antara e-commerce dan isu – isu hukum yang ditimbulkan.

E. MANFAAT
Selain memberikan penjelasan secara mendalam mengenai segala hal – hal yang berkaitan dengan e-commerce atau jual beli yang menggunakan jaringan internet seperti peraturan perundang – undangan yang digunakan dan juga isu hukum terkait dengan e-commerce.
Juga diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca yakni mahasiswa fakultas hukum pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Serta makalah ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk digunakan sebagai bahan yang berkaitan dengan e-commerce atau aktivitas perniagaan dengan menggunakan jaringan internet.


BAB II
PEMBAHASAN

A.    DEFINISI
Pertama – tama kan dijelaskan mengenai definisi secara singkat mengenai e-commerce. Dimana seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa e-commerce adalah melakukan merupakan aktivitas perniagaan yang menggunakan jaringan internet. Dimana apabila kita melihat definisi yang diberikan salah satu pakar yakni Vladimir Zwass menyebutkan bahwa e-commerce atau transaksi elektronik adalah sebagai pertukaran informasi bisnis, mempertahankan hubungan bisnis dan melalukan transaksi bisnis melalui jaringan komunikasi. Mengamati hal tersebut, transaksi komersial elektronik (e-commerce) adalah transaksi perdagangan jual beli barang dan jasa yang dilakukan dengan cara pertukaran informasi/data menggunakan alternatif selain media tertulis, yang dimaksud media transaksi di sini adalah media elektronik, khususnya internet. [5]
Apabila berhubungan dengan transaksi atau jual beli maka berhubungan erat dengan KUHPerdata mengenai Buku III yakni tentang perikatan. KUHPerdata memang tidak memberikan definisi khusus mengenai e-commerce. Yang ada hanya mengenai definisi perjanjian jual beli pada umumnya yang diatur pada Pasal 1457 KUHPerdara. Dimana isi dari pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian pada mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan (laveren) suatu barang (benda) dan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disetujui bersama.[6]
Pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pada definisi ini jelas terlihat bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum jadi tentu saja nantinya timbul isu – isu hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan jual beli atau transaksi yang dimaksud memang adalah salah satu perbuatan hukum.
Pada PP No. 82 Tahun 2012 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2008 juga memberikan pengertian yang sama dengan yang diberikan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai transaksi elektronik.
Hal – hal tersebut diatas adalah definisi yang diberikan oleh peraturan – peraturan yang melandasi e-commerce di Indonesia.

B.     HAL – HAL YANG TERKAIT DENGAN E – COMMERCE SYARAT SAHNYA YANG DITINJAU DARI :
KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA
Apabila berbicara mengenai e-commerce yang notabene berkaitan dengan transaksi jual beli maka juga berkaitan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHPerdata. Yakni mengenai jual beli dalam KUHPerdata terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi karena hal ini berkaitan dengan perjanjian jadi syarat sah perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata harus dipenuhi semuanya. Berikut adalah penjelasannya secara lengkap mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian.
Persetujuan dari mereka yang mengikatkan diri.
Kecakapan untuk mengadakan perikatan.
Mengenai hal tertentu.
Sebab yang halal. [7]
Ad.a à Mengenai persetujuan dari mereka yang mengikatkan diri biasanya dikenal dengan istilah sepakat. Terjadinya pertemuan atau kesesuaian kehendak yang terjadi diantara para pihak dan kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas yang artinya  bebas dari paksaan, kekhilafan, dan penipuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1321 KUHPerdata.
Apabila hal ini dikaitkan dengan e-commerce maka kesepakatan juga terjadi karena kesadaran antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli untuk mengikatkan diri. Dimana apabila pada perjanjian jual beli yang biasa para pihak bertemu langsung. Sementara pada  e- commerce yakni dimana transaksi elektronik menggunakan jaringan internet yang terjadi adalah pihak penjual atau merchant menawarkan barangnya kepada pembeli melalui website. Penawaran oleh penjual atau merchant ini dapat diakses oleh siapapun. Apabila calon pembeli tertarik terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual maka yang dapat dilakukan adalah dengan cara meng-“klik” barang yang diinginkan pada website penjual tersebut. Dimana dalam transaksi elektronik terjadi keraguan kapan saat terjadinya kesepakatan padahal dalam sebuah perjanjian kesepakatan merupakan suatu yang sangat penting yakni berkaitan dengan asas konsesualisme.
Dari sumber yang saya baca, Masyarakat Ekonomi Eropan menerpakan sistem “3 klik” untuk menunjukkan kesepakatan yang terjadi pada transaksi elektronik, yakni :[8]

Klik pertama    : calon pembeli melihat penawaran oleh calon penjual.
Klik kedua       : calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut.
Klik ketiga   : peneguhan dan persetujuan calon penjual kepada pembeli mengenai diterimanya penerimaan calon pembeli.
Namun Indonesia belum menerapkan hal ini. Dimana transaksi dikatakan sudah mencapai kesepakatn dan menjadi sah dan mengikat pada saat pembeli meng-“klik” tombol send sebagai tanda Ia memesan barang tersebut kepada penjual dan menyetujui segala syarat yang diberikan. Hal – hal tersebut yang membedakan antara jual beli biasa dengan jual beli yang berdasarkan e – commerce.
Ad. b à Cakap disini menurut hukum adalah seseorang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, Pasal 1330 KUHPerdata telah menentukan siapa saja para pihak yang tidak cakap, yaitu :
–        Orang – orang yang belum dewasa
–        Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
–       Orang – orang perempuan, dalam hal diterapkan oleh undang – undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang – undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.
Dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perempuan telah dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Juga telah ada Surat Edaran Mahakamah Agung (SEMA)  yang menyebutkan bahwa memang perempuan sudah bisa melakukan perbuatan hukum.[9]
Apabila hal ini dikaitkan dengan e-commerce hal ini juga menjadi salah satu masalah. Karena memang mengenai kecakapan, hanya orang yang cakap yang bisa melakukan jual beli. Namun dikarenakan transaksi yang ada menggunakan internet dan tidak bertatap muka secara langsung maka bisa saja salah satu pihak yang melakukan jual beli atau transaksi adalah pihak yang tidak cakap. Misalnya ketika memesan barang melalui website ada syarat yakni usianya harus mencapai 21 tahun keatas, namun karena memang menggunakan internet bisa saja yang menyebutkan dirinya telah memenuhi syarat tersebut namun kenyataannya berlainan. Hal ini dapat menyebabkan perjanjian dapat dipatalkan karena sayart subjektif telah dilanggar.
Ad.c à Hal tertentu maksudnya adalah objek perjanjian atau prestasi yang diperjanjikan harus jelas, dapat dihitung dan dapat ditentukan jenisnya.
Apabila hal ini dikaitkan dengan e-commerce tentunya akan berbeda dengan jual beli biasa atau konvensional. Dimana memang pada jual beli konvensional akan ada suatu barang yang beruwujud dari segi fisiknya sebagai objek dari perjanjian jual beli yang dilakukan. Sementara pada e – commerce hal itu tidak ada karena barangnya hanya dipertunjukkan melalui website penjual maka dari itu pembeli tidak dapat melihat barangnya secara fisik. Dimana unsur ini juga sering menjadi suatu masalah yang berkaitan dengan penipuan. Karena sering kali para penjual atau merchant memberikan gambar mengenai objek yang diperjualbelikan berbeda dengan objek yang aslinya. Sehingga setelah barang sampai ke tangan pembeli, pembeli menjadi kecewa. Padahal apabil syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian  batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif. Maka dari itu sebagai penjual sudah tentu merupakan kewajibannya untuk menampilkan gambar atau menjelaskan ojek perjanjian dengan sejelas – jelasnya dan tidak boleh ada unsur penipuan.
Ad.d à Sebab yang halal adalah isi suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang – undang, ketertiban umum, dan kesusialaan. Pengertian tidak boleh bertentangan dengan undang – undang adalah undang – undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum.
Apabila dikaitkan dengan e-commerce maka suatu sebab yang halal juga merupakan unsur yang mutlak yang harus ada. Dimana sebab yang halal berkaitan dengan Pasal 1337 KUHPerdata yang intinya tidak boleh melanggar peraturan perundang – undangan yang ada, tidak boleh melanggar kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan ketertiban umum. Intinya suatu transaksi elektronik harus didasarkan pada itikad yang baik. Sebagai contoh apabila ada orang yang membeli melalui internet suatu barang yang bertentangan dengan itikad baik jelas itu tidak diperboleh misalkan. Misalnya yang bersangkutan membeli senjata dengan niat ingin mengacaukan tentu saja Ia melakukan transaksi tetapi tidak berlandaskan dengan itikad baik.
Kedua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian. [10] Konsekuensi yang terjadi apabila syarat subjektif tidak terpenuhi adalah perjanjian dapat dibatalkan sementara apabila syarta objektif ada yang tidak terpenuhi maka perjanjian akan menjadi batal demi hukum.

UNDANG – UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Apabila didasarkan pada Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 maka memang pada unang – undang ini tidak membahas mengenai syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang dibahas pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Namun pada undang – undang ini telah disebutkan misalnya pada Pasal 3 yang berbicara mengenai asas apa saja yang harus ada dalam melakukan transaksi elektronik yakni seperti :
–          Asas kepastian hukum.
–          Asas manfaat.
–          Asas kehati – hatian.
–          Asas itikad baik.
–          Asas kebebasan memilih teknologi.
Pada bagian penjelasan Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2008 dijelaskan bahwa asas kepastian hukum bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya adalah harus sesuatu yang diakui di dalam maupun di luar pengadilan. Asas kemanfaatan dimana yang dimaksudkan dengan adanya asas ini adalah transaksi elektronik yang dilakukan harus dapat membantu masyarakat dalam kehidupan. Asas kehati – hatian dimaksudkan untuk kita memberi perhatian terhadap segenap pihak yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Asas itikad baik dimaksudkan untuk agar penyelenggaraan transaksi elektronik tidak secara sengaja atau tanpa hak menyebabkan kerugian pada orang lain. Yang terkahir adalah asas kebebasan dalam memilih teknologi. Dimana asas ini menyebutkan bahwa dalam menggunakan transaksi elektronik tidak terfokus pada suatu teknologi tertentu karena tentunya teknologi selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.
Pada undang – undang ini mengenai transaksi elektronik diatur pada Bab V yakni dimulai dari Pasal 17 hingga Pasal 22. Tidak ada ayat – ayat dari pasal – pasal yang ada yang menyebutkan syarat – syarat dari transaksi elektronik itu sendiri. Dimana pada Bab V ini menekankan mengenai bahwa dalam melakukan transasksi elektronik harus didasarkan pada itikad baik sesuai yang disebutkan pada Pasal 17 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008. Pada Pasal 18 ayat (1) juga disebutkan bahwa kontrak transaksi elektronik mengikat para pihak yang membuatnya. Juga pada Pasal 18 dijelaskan mengenai kewenangan memilih hukum apa yang digunakan dalam transaksi ekonomi internasional dan juga memilih bagaimana penyelesaian sengketa yang akan dilakukan yang terkait dengan transaksi ekonomi internasional. Juga disebutkan pada Pasal 19 bahwa dalam melakukan transaksi elektronik harus berdasarkan sistem elektronik yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 21 juga menyebutkan bahwa dalam melakukan transaksi elektronik bisa menguasakan kepada pihak lain. jadi pengirim atau penerima bisa menyuruh orang lain untuk melakukan kewajibannya.
Hal – hal tersebut harus diperhatikan dalam penggunaan transaksi elektronik yang erat kaitannya pada saat melakukan perniagaan dengan jaringan internet atau e-commerce.
Memang pengaturan mengenai transaksi elektronik masih belum begitu jelas pada undang – undang ini karena akan dijelaskan lebih lanjut pada peraturan pelaksananya yakni PP No. 82 Tahun 2012 yang akan dijelaskan selanjutnya.


PERATURAN PEMERINTAH NO. 82 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dalam peraturan pemerintah ini tentunya hal – hal yang berkaitan dengan e-commerce yang berkaitan dengan penggunaan transaksi elektronik tentunya diatur lebih lengkap dan jelas karena peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang – Undang No. 11 Tahun 2008.
Dimana pada bagian ketiga peraturan pemerintah ini tepatnya pada Pasal 46 menjelaskan mengenai apa saja persyaratan dalam melakukan transaksi elektronik. Pada Pasal 46 ayat (2) disebutkan bahwa transaksi elektronik dalam penyelenggarannya harus memperhatikan itikad baik, prinsip kehati – hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran. Ada beberapa hal yang memang tidak disebutkan pada UU No. 11 Tahun 2008 tetapi disebutkan dalam PP No. 82 Tahun 2012. Mengenai syarat sah yang diatur pada PP ini juga sama dengan yang diatur dalam KUHPerdata. Pada PP ini disebutkan dalam Pasal 47 ayat (2) yang intinya sama dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pada Pasal 48 ayat (3) berbicara mengenai data – data yang harus dimuat dalam kontrak elektronik. Seperti misalnya data identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, dan lain sebagainya. Juga yang paling penting adalah poin f yang menyebutkan mengenai hukum mana yang akan digunakan oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian transaksi elektronik.
Lalu Pada Pasal 50 juga menjelaskan bahwa transaksi elektronik terlah terjadi pada saat tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yakni pada saat penwaran yang dikirim oleh pengirim diterima oleh dan disetujui oleh penerima. Pengertian pengirim dan penerima dapat dilihat pada Pasal 1 yang membahas mengenai ketentuan umum. Dimana pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik. Sementara penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik.
Apabila melihat apa yang dijelaskan dalam PP ini maka tentu saja lebih jelas jika dibandingkan dengan UU No. 11 Tahun 2008. Misalnya sebagai contoh mengenai akuntabilitas, transparansi, dan kewajaran tidak disebutkan pada UU No. 11 Tahun 2008. Juga apa yang menjadi dasar terjadinya kesepakatan tidak disebutkan pada UU No. 11 Tahun 2008.
Pada intinya apabila kita melihat ketentuan yang dijelaskan diatas maka sebenarnya inti dari jual beli tidak boleh melanggar syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Melihat pengaturan tersebut disebutkan pada KUHPerdata dan juga PP No. 82 Tahun 2012. Yakni ada kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal  tertentu dan sebab yang halal.

C.    ISU – ISU HUKUM TERKAIT E-COMMERCE
Dengan adanya e-commerce maka ada isu – isu hukum yang bermunculan yang menarik untuk dibahas. Dimana pada makalah ini akan dibahas mengenai beberapa isu – isu hukum  yang menarik.
 Masalah mengenai pemilihan hukum (Choices of Law).
Mengenai masalah pemilihan hukum adalah merupakan masalah yang sangat erat kaitannya apabila terjadi sengeketa antara para pihak yang melakukan e-commerce. Seperti yang kita ketahui dalam melakukan e-commerce yang notabene menggunakan jaringan internet maka tidak mengenal batas waktu dan  tempat. Maka dari bisa saja aktivitas perniagaan yang terjadi adalah antar dua daerah yang mempunyai hukum yang berbeda. Lalu hal tersebut akan menjadi masalah apabil terjadi sengketa dan akan sulit nantinya menentukan hukum mana yang akan digunakan.
Apabila timbul suatu perselisihan yang menyangkut suatu transaksi e-commerce diantara orang-orang atau badan-badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan transaksi itu berlangsung di Indonesia, sedangkan untuk transaksi tersebut para pihak sebelumnya tidak membuat perjanjian di antara mereka, maka masih mudah bagi hakim untuk menentukan atau bagi para pihak untuk melakukan kesepakatan di kemudian hari setelah timbulnya perselisihan itu, agar perselisihan tersebut diselesaikan menurut hukum Indonesia. Namun bagaimanakah halnya apabila transaksi e-commerce tersebut berlangsung di antara pihak-pihak yang merupakan penduduk dua negara yang berbeda?.[11] Tentunya hal ini yakan mejadi permasalahan.
Kita tentunya tidak bisa serta merta mengatakan hukum yang digunakan adalah hukum dimana perbuatan itu dilakukan mengingat dalam e-commerce ini tidak terhalang oleh batas waktu dan tempat. Jadi intinya kembali lagi bahwa yang paling penting adalah perjanjian atara kedua belah pihak harus jelas dalam memilih hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang kemungkinan timbul di kemudian hari. Hal tersebut sangat penting untuk diperjanjikan, dan apabila sudah diperjanjikan maka akan mengikat kedua belah pihak.
Mengenai masalah pemilihan hukum mana yang akan digunakan apabila terjadi sengketa juga dapat dilihat pengaturannya pada Pasal 18 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. mengenai pilihan hukum dalam PP No. 82 Tahun 2012 tidak dijelaskan secara jelas. Hanya disebutkan dalam perjanjian agen elektronik, pilihan hukum merupakan sesuatu yang harus disebutkan.
Masalah mengenai yurisdiki pengadilan apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak yang melakukan e-commerce.
Ini merupakan salah satu masalah yang tidak bisa dipungkiri apabila menggunakan e-commerce. Yakni mengenai pengadilan mana yang akan memeriksa sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak yang bersnegketa. Namun hal ini dapat diselesaikan atau tidak menjadi masalah apabila dalam perjanjian antara para pihak dijelaskan atau disebutkan mengenai pengadilan mana yang nantinya berwenang untuk menyelesaikan sengeketa yang kemudian timbul di kemudian hari. Namun sayangnya pengaturan ini dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia yang mendasari adanya e-commerce masih belum jelas. Misalnya pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa  dalam melakukan transaksi elektronik internasional yakni pada Pasal 18 ayat (4) para pihak diberikan kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Sedangkan pada Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa apabila tidak ada pemilihan forum penyelesaian sengketa maka yang diberlakukan adalah salah asas Hukum Perdata Internasional yakni asas tempat tinggal tergugat atau the basis of presence dan efektifitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada atau principle of efectiveness. Sementara pada PP No. 82 tahun 2012 tidak menjelaskan secara jelas mengenai bagaimana penyelesaian sengketa yang ada.
Jadi intinya solusi untuk masalah ini adalah perjanjian yang dibuat antara para pihak harus jelas menyebutkan mengenai pengadilan mana atau forum apa yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang ada.
v  Masalah yang berkaitan dengan objek yang diperjualbelikan.
Hal berkaitan dengan kecurangan yang sering terjadi yang mengakibatkan kerugian dan kekecawaan pada konsumen. Masalah hukum yang menyangkut perlindungan konsumen makin mendesak dalam hal seorang konsumen melakukan transaksi e-commerce dengan merchant di negara lain. Pada jual-beli jarak jauh seperti itu, kecurangan sering terjadi dan dengan demikian konsumen harus dilindungi.[12]
Kecurangan yang sering terjadi biasanya menyangkut barang yang dibeli oleh pembeli. Dimana kecurangan tersebut diantaranya adalah seperti keterlembatan pengirimana oleh penjual kepada pembeli, bahkan barang tersebut ada yang tidak dikirimkan kepada pembeli. Barang yang dikirimkan ternyata cacat atau tidak sesuai dengan gambaran yang dijelaskan oleh penjual dalam websitenya.
Mengenai perlindungan konsumen memang sudah ada undang – undang yang mengaturnya yakni Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 namun sayangnya perlindungan yang diberikan pada undang – undang tersebut tidak sampai kepada pengaturan mengenai perlindungan terhadap pembeli yang melakukan pembelian dengan e-commerce.
Intinya adalah apabila melihat UU No. 11 Tahun 2008 dan PP No. 82 Tahun 2012 dan juga tidak lupa dihubungkan dengan KUHPerdata maka yang berlaku adalah syarat sah perjanjian. Bahkan pada UU No. 11 Tahun 2008 menyebutkan asas dan tujuan dari transaksi elektronik dimana diantaranya adalah kepastian hukum, manfaat, kehati – hatian, itikad baik, dan netral teknologi. Juga pada PP No. 82 Tahun 2012 menyebutkan bahwa hal – hal yang harus diperhatikan adalah seperti itikad baik, prinsip kehati – hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Hal – hal tersebut harus sangat diperhatikan. Apabila melihat contoh permasalahan diatas tentunya dapat terlihat penjual tidak bertikad baik dalam melakukan pekerjaannya yang pada akhirnya merugikan konsumen. Mengenai barang atau objek yang diperjanjikan saja sudah dijelaskan pada syarat sah perjanjian, bahwa objek perjanjian harus jelas.
v  Alat bukti.
Dimana hal yang juga menjadi sebuah masalah adalah mengenai alat bukti yang nantinya akan digunakan apabila antara kedua belah pihak yang melaukan e – commerce terdapat sebuah sengketa. Keberadaan alat bukti pada keadaan seperti ini tentu saja sangat dibutuhkan. Seperti yang kita ketahui apabila melakukan transaksi secara konvensional atau secara biasa maka segala sesuatunya menggunakan dokumen – dokumen kertas. Yakni berbentuk hardcopy dan apabila dibutuhkan suatu saat untuk keperluan alat bukti maka akan lebih mudah untuk mencarinya. Sementara apabila kita melakukan suatu transaksi didasarkan pada e-commerce maka tentu saja semuanya didasarkan pada dokumen – dokumen elektronik yang bentuknya softcopy atau paperless. Hal – hal seperti ini yang dikawatirkan akan menimbulkan masalah. Karena alat bukti yang berbentuk softcopy tentunya akan lebih mudah hilang dan sebagainya sehingga menyulitkan pada proses pembuktian.
Untuk menyelesaikan masalah ini telah diterapkan suatu sistem yakni cryptography system namun tetap saja namun tetap saja kita harus mengetahui hingga sejauh mana undang – undang di Indonesia mengakomodasi aspek – apek hukum dari cryptography system yang dimaksud tersebut.[13] Intinya dalam menggunakan alat bukti tentu saja akan lebih mudah apabila alat bukti tersebut berbentuk hardcopy dibandingkan softcopy. Pada bagian penjelasan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 juga disebutkan bahwa informasi – informasi yang bersifat elektronik memang akan menyulitkan proses pembuktian dikarenakan informasi yang bersifat elektronik sangat rentan untuk dipalsukan, dihilangkan, disadap dan sebagainya.
Pada makalah ini saya akan lebih menekankan megenai masalah tanda – tangan yang dilakukan secara elektronik. Dimana hal ini juga berkaitan dengan alat bukti. Dalam melakukan transaksi biasanya sering dilaukan tanda tangan antara kedua belah pihak sebagai tanda bukti persetujuan. Apabila transaksi dilakukan secara konvensional atau secara biasa hal ini merupakan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Namun lain halnya apabila pada e-commerce. Maka yang terjadi adalah dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 memberikan definisi mengenai tanda tangan elektronik pada Pasal 1 angka 12 yakni tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau dilekatkan dengan informasi elektronik terkait lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi. Definisi yang sama juga disebutkan oleh Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2008.
Pada UU No. 11 Tahun 2008 telah disebutkan secara jelas mengenai syarat – syarat suatu tanda tangan elektronik agar mempunyai suatu akibat hukum. Yakni yang terdapat pada pasal 11 ayat (1). Pada Pasal 12 juga disebutkan setiap orang yang melakukan tanda tangan elektronik harus melakukan pengamanan terhadap tanda tangan yang dibuatnya.
Sementara pada PP No. 82 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pada Pasal 52 ayat (1) kegunaan dari tanda tangan elektrinik adalah untuk autentikasi dan verifikasi. Pada Pasal 53 ayat (2) juga disebutkan lagi mengenai syarat – syarat tanda tangan elektronik agar dianggap mempunyai kekuatan dan akibat hukum. Syarat – syarat tersebut diantaranya adalah seperti data pembuatan tanda tangan elektronik terkait dengan si pembuat tanda tangan, segala perubahan terhadpa tanda tangan elektronik yang terjadi setelah penandatanganan harus diketahui, terdapat cara tertentu untuk mengindentifikasi siapa penandatangannya, terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa dengan dilakukannya penandatanganan, si penandatangan telah setuju terhadap informasi elektronik yang terkait.
Apabila melihat bagian penjelasan PP No. 82 Tahun 2012 maka disbeutkan bahwa kegunaan dari tanda tangan elektronik sebagai bentuk persetujuan dan disamakan dengan tanda tangan manual. Juga memang dalam setiap transaksi elektronik dibutuhkan suatu tanda tangan elektronik sebagai bentuk persetujuan atas informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang ditandatangani tersebut.
Menurut saya pengaturan mengenai tanda tangan elektronik yang diatur pada UU No. 11 Tahun 2008 dan juga PP No. 12 Tahun 2012 sudah cukup jelas. Jadi untuk masalah pembuktian dalam e-commerce salah satunya bisa menggunakan alat bukti tanda tangan elektronik dengan memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan agar mempunyai kekuatan mengikat dan juga mempunyai akibat hukum. Apabila terjadi sengketa dengan adanya tanda tangan elektronik dapat diajukan sebagai sebuah persetujuan dari pihak yang melakukan tanda tangan tersebut. Namun dalam melakukan tanda tangan elektronik kita sudah sepantasnya untuk berhati – hati.


BAB III
PENUTUP

A.    KESIMPULAN
Kesimpulan dari makalah mengenai e-commerce ini adalah bahwa e-commerce pada zaman seperti sekarang ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi mengingat kemajuan teknologi yang sangat pesat dan penggunaan internet yang intensif pada kehidupan bermasyarakat.
Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dengan penggunaan e-commerce ini aktivitas masyarakat memang menjadi dimudahkan. Misalnya dalam melakukan transaksi perniagaan, kedua belah pihak bisa melakukannya dengan hanya menggunakan jaringan internet dan tanpa harus bertemu. Tentu saja hal ini akan menghemat biaya dan waktu. Juga transaksi yang terjadi juga tidak terbatas pada suatu tempat saja. Apabila kedua belah pihak berada di negara yang berbeda, transaksi tetap dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Jadi apabila dalam transaksi konvensional kedua belah pihak bertemu, maka pada e-commerce cukup dengan meng-“klik” pada website penjual maka jual beli sudah bisa terjadi.
Namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan hukum yang mengatur e-commerce belum dapat mengakomodir semua hal – hal yang muncul yang berkaitan dengan e-commerce. selama ini apabila berbicara mengenai transaksi jual beli maka kita akan mengacu pada KUHPerdata yakni Buku III tentang Perikatan. Perjanjian jual beli berhubungan dengan perjanjian maka dari itu yang paling pokok adalah mengenai syarat sah perjanjian yakni yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat, cakap, mengenai hal tertentu dan juga sebab yang halal. Sementara pengertian dari jual beli itu sendiri diatur pada Pasal 1457 KUHPerdata.
Namun sekarang semenjak ada e-commerce sudah ada UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga PP No. 82 Tahun 2012 yang merupakan peraturan pelaksanaannya.  Antara ketiga peraturan yang disebutkan tersebut yakni, KUHPerdata, UU No.11 Tahun 2008 dan PP No. 82 Tahun 2012 ketiganya menyebutkan bahwa dalam melakukan jual beli, transaksi dan sebagainya yang terpenting adalah itikad baik. Juga syarat – syarat lain agar tidak merugikan kedua belah pihak seperti yang telah dijelaskan pada bab – bab sebelumnya. Misalnya pada KUHPerdata menyebutkan dalam syarat sah perjanjian mengenai sebab yang halal. Prinsip kehati – hatian, transparansi, manfaat, dan sebagainya juga disebutkan pada UU No. 11 Tahun 2008 dan PP No. 12 Tahun 2012.
Walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur masalah – masalah yang berkaitan dengan e-commerce sering terjadi. Misalnya masalah penipuan terhadap pembeli, yurisdiksi pengadilan apabila ada sengketa, pembuktian dan sebagainya.  Hal – hal seperti ini yang harus diminimalisir dan juga harus diperjelas pengaturannya agar tidak merugikan pihak – pihak yang menggunakan e-commerce. Karena e-commerce merupakan suatu yang baru maka dari itu harus jelas pengaturannya.
 B.     SARAN
–     Peraturan yang berkaitan dengan e-commerce harus diterapkan secara baik dan benar.
–   Peraturan yang masih belum jelas maka sudah seharusnya diperjelas agar menguntungkan semua subjek hukum yang melakukan e-commerce.
–    Sanksi yang ditetapkan untuk para pelanggar harus jelas.
–    Sebagai konsumen juga harus berhati – hati dalam melakukan e-commerce agar tidak menjadi pihak yang dirugikan.
–  Pihak penjual atau merchant juga sudah seharusnya tidak melakakukan suatu hal yang merugikan konsumen seperti misalnya menipu mengenai keadaan barang atau objek yang diperjualbelikan antara keduanya.



DAFTAR PUSTAKA
Akhmad Budi Cahyaono dan Surini Ahlan Sjarif. Mengenal Hukum Perdata. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008.
Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. Hukum dalam Ekonomi. Jakarta: Grasindo, 2008.
Hartono Soerjopraktinjo. Aneka Perjanjian Jual – Beli. Yogyakarta: PT. Mustika Wikasa, 1994.
Sukarmi. Cyber Law – Kontrak Elektronik dalam Bayang – Bayang Pelaku Usaha. Bandung: Pustaka Sutra, 2008.

Posting Komentar

© IMAGINATOR ID. All rights reserved. Developed by Jago Desain